Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Penerapan Pajak Karbon Pengaruhi Daya Saing

Kamis, 11 Juni 2015 | 14:09 WIB
ah

JAKARTA – Penerapan pajak karbon di Indonesia dinilai bisa mengurangi daya saing sejumlah produk yang diproduksi di dalam negeri. Pasalnya, dengan adanya penambahan pajak karbon tersebut, maka akan ada penambahan biaya produksi barang yang berakibat bertambahnya beban bagi para konsumen.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, wacana penerapan pajak karbon secara global diajukan oleh sejumlah negara maju. Negara-negara tersebut berencana membicarakan penerapan pajak karbon di konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) pada Desember 2015.


“Artinya, dengan diberlakukannya pajak karbon itu, maka tidak dibedakan lagi perlakuan perdagangan bagi negara maju maupun berkembang. Apalagi pajak karbon disetujui, dampak yang harus diantisipasi adalah makin tertekannya daya saing produk-produk dalam negeri,” kata Rachmat saat memberikan closing statement di acara Indonesia Green Infrastructure Summit 2015 yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (10/6).


Dia menyadari, aspek lingkungan merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan, tidak hanya spesifik pada lingkungan semata, tetapi juga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, guna menjaga pertumbuhan ekonomi, setiap pembangunan infrastruktur sudah harus memastikan aspek ramah lingkungannya.


“Pemerintah menekankan isu lingkungan ini penting karena ke depan tantangan global atas isu lingkungan ini akan semakin berat, dan Indonesia sebagai negara berkembang pasti terkena dampaknya cepat atau lambat,” papar dia.


Selain itu, kata Gobel, dengan membuat suatu perencanaan pembangunan infrastruktur yang juga memperhatikan benar aspek lingkungan hidup, maka bisa dipastikan para investor akan lebih berminat turut terlibat berinvestasi. “Pemerintah tidak bisa menutupi semua pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Karena itu, kita butuh bantuan pendanaan dari berbagai pihak,” ujar dia.


Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Hartati mengatakan, semua proyek infratruktur selama lima tahun ke depan sebesar Rp 5.500 triliun haruslah sudah berkonsep green infrastructure. Pasalnya, ramah lingkungkan merupakan sebuah keharusan dan sudah tak menjadi salah satu pilihan.


“Untuk proyek yang green itu sebenarnya sudah tidak terlalu mahal perbedaan costnya. Sebenarnya dengan sebuah proyek yang ramah lingkungan, maka kita bisa saving untuk seluruh lifetime-nya. Green project itu analogi investasi di depannya sangat besar,” ungkap Emma.


Dalam kaitannya dengan green infrastructure, Emma menjelaskan, SMI cukup banyak berfokus dalam proyek-proyek energi yang bisa terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga angin. “Wind atau solar power kita itu potensinya banyak tetapi belum tereksploitasi dengan baik. Itu bisnis model, pricing policy belum put in place properly. Semua pihak harus mendorong,” jelas dia. (esa)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN