Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Foto: kementerian PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Foto: kementerian PUPR

Kementerian PUPR: Pelaksanaan Pembangunan IKN Bergantung dari Kesiapan APBN

Sabtu, 22 Januari 2022 | 19:49 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sampai saat ini pemerintah masih di tahap mempersiapkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara. Pihaknya sudah membuat perencanaan pembangunan IKN namun pembangunan baru bisa dijalankan saat anggaran sudah tersedia.

"Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi belum bisa kita lakukan apa-apa, kita persiapan saja," ucap Basuki di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (22/1).

Untuk tahap awal pembangunan akan difokuskan ke pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dari 2021 sampai 2024. Adapun total luas ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini mencapai 256 ribu hektare.

"Kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor pemerintahan, DPR MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju ke IKN dari Balikpapan, itu yang akan kita siapkan sampai dengan 2024," kata Basuki.

Dia mengatakan proyek pembangunan tahap awal tersebut semuanya dengan APBN. Mengenai investasi dalam pembangunan IKN ini, Basuki menuturkan sampai saat ini belum mendapatkan investasi dari pihak lain.

"Semua dengan APBN. Itu anggarannya akan dicari dan disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Soal financing saya pasti ikuti yang disiapkan Kemenkeu," tutur Basuki.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan IKN adalah program strategis pemerintah didukung melalui berbagai skema pendanaan, antara APBN,

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pemberdayaan peran swasta dan BUMN. Kontribusi APBN akan difokuskan pada penyediaan kebutuhan dasar pemerintahan seperti pembangunan istana negara, kluster perkantoran K/L, bangunan strategis pangkalan militer, pengadaan lahan untuk kompleks diplomatik, rumah dinas ASN/TNI/Polri, serta infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan drainase.

“Kontribusi APBN dialokasikan secara bertahap dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan,” ucap Febrio.

Sedangkan untuk kebutuhan lainnya yang jauh lebih besar seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, bandara, pelabuhan, perumahan umum, perguruan tinggi, dan sarana perbelanjaan dibiayai secara kolaboratif dengan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun murni swasta.

Selain dilakukan dengan kolaborasi swasta, pembiayaan IKN dapat ditekan dengan optimalisasi aset atau Barang Milik Negara dengan melakukan perubahan peruntukan aset (asset repurposing) contohnya dengan menyewakan BMN lama di ibu kota saat ini untuk menghasilkan penerimaan negara.

“Porsi APBN dalam pembiayaan IKN dilaksanakan dengan terukur dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam jangka pendek, anggaran IKN tidak akan mengganggu fokus pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Pemilihan Kalimantan Timur dilakukan dengan pertimbangan yang kuat di antaranya lokasi yang aman dan minim ancaman bencana, aksesibilitas lokasi yang tinggi terhadap kota yang sudah berkembang, ketersediaan sumber air baku, ketersediaan lahan luas milik pemerintah atau BUMN sehingga mengurangi biaya yang dibutuhkan, dan potensi konflik sosial yang rendah. Pembangunan IKN juga akan berimplikasi besar untuk tujuan pemerataan kesejahteraan nasional.

Hal ini sesuai komitmen Pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah (spasial). Sebagai gambaran, PDRB Jawa dan Sumatera mendominasi hingga 80% PDB nasional dari 1983 hingga 2018. Dalam konteks ini, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi proyek yang strategis dalam menyelesaikan masalah ketidakmerataan tersebut.

“IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN,” pungkas Febrio. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN