Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: Kementerian PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: Kementerian PUPR

Kementerian PUPR Pastikan Kemudahan Berusaha bagi Perusahaan Konstruksi

Sabtu, 22 Januari 2022 | 20:34 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) akan memberikan relaksasi terkait Izin Berusaha Berbasis Risiko di sektor PUPR.

Dengan relaksasi tersebut, para pelaku usaha konstruksi dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Pemerintah sendiri sudah menjalankan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha.

“Kami akan memastikan agar relaksasi untuk izin berusaha bagi para pelaksana konstruksi dapat dilaksanakan segera. Kalau memang masih dirasakan terlalu ketat akan direlaksasi. Relaksasi untuk kemudahan berusaha pasti akan kami lakukan, tetapi bukan relaksasi untuk kualitas pekerjaan,”ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Musyawarah Umum Nasional (Munasus) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Hotel Bidakara Jakarta pada Sabtu (22/1).

Menurutnya masih ada syarat-syarat yang memberatkan dalam perizinan berusaha misalnya pengusaha diminta melak relaksasi kemudahan izin berusaha. Syarat-syarat ini akan direlaksasi melalui regulasi turunan dari UU Cipta Kerja.

“Misalnya omset tiga tahun diminta 10 tahun karena belakangan ini semua kena pandemi ini masuk akal jadi akan saya ubah,” ucapnya.

Dia menuturkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pihaknya juga akan melibatkan para kontraktor lokal. Dalam waktu dekat, Kementerian PUPR akan melaksanakan tender proyek infrastruktur sekitar 800 pekerjaan dengan total nilai proyek hingga hampir mencapai Rp 20 triliun.

“Semua tender tersebut bisa diikuti oleh perusahaan konstruksi dan pendukungnya mulai dari kelas usaha kecil, menengah maupun besar,” tutur Basuki.

Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan perizinan terutama di sektor yang terlibat secara langsung dalam proyek infrastruktur pemerintah, “Kami akan terus memantau dan memperbaiki sistem Online Single Submission (OSS) sebagai implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,”kata Bahlil.

Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Hartawi mengatakan di tahun ini industri konstruksi diharapkan dapat kembali bergairah pasca digilas Pandemi selama 2 tahun terakhir. Apalagi, di tahun ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap pada komitmennya untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah.

“Dengan diteruskannya proyek infrastruktur oleh pemerintah, seharusnya menjadi momentum kebangkitan bagi pelaksana konstruksi nasional, ” ujar dia.

Dia berharap pemerintah tetap melibatkan para kontraktor swasta lokal di berbagai daerah dalam pembangunan infrastruktur. Sebab dalam praktik di lapangan, masih terjadi konglomerasi BUMN yang justru membuat para kontraktor lokal hanya sebagai penonton.

“Ada konglomerasi konstruksi yang dikuasai oleh perusahaan konstruksi BUMN, sehingga sangat sulit bagi kontraktor lokal dan nasional untuk bisa berperan dan terlibat dalam proyek infrastruktur tersebut,” tutur Iskandar.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN