Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Biaya Logistik Ditargetkan Turun Jadi 18%

Kamis, 4 Juni 2015 | 10:27 WIB
Oleh Harso Kurniawan dan Ridho Syukra

Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitas Perdagangan Kemenko Perekonomian Erwin Raza mengakui, biaya logistik di Indonesia masih tinggi. Tahun lalu, porsi biaya logistik terhadap PDB mencapai 24%, sedangkan porsi terhadap penjualan sebesar 14%. Jumlah itu jauh di atas negara-negara Asean lainnya. Sebagai contoh, porsi biaya logistik terhadap PDB Thailand hanya 18%.


“Tapi, harus diakui juga, biaya logistik berhasil diturunkan dari sebelumnya 27% pada 2007. Namun, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, biaya logistik ditargetkan turun menjadi 18% atau sama seperti Thailand,” ujar dia.


Menurut Erwin Raza, ada beberapa faktor yang membuat biaya logistik masih tinggi. Salah satunya ketidakpastian proses di pelabuhan. Terdapat sejumlah masalah klasik di pelabuhan yang menyebabkan inefisiensi di sektor logistik, antara lain buruknya lalu lintas truk, proses administrasi kepabeanan yang rumit, serta panjangnya waktu bongkar-muat (dwelling time).


Erwin Raza menilai, hampir semua pemangku kepentingan (stakeholder) sudah mengetahui masalah-masalah yang membelenggu sektor logistik nasional. Sejumlah solusi pun sudah dikeluarkan. Yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana mengimplementasikan solusi-solusi tersebut.


Dari sekian banyak masalah logistik, Erwin menyoroti masalah regulasi yang rumit. Keadaan ini menyulitkan industri logistik nasional. “Padahal, regulasi seharusnya menjadi enabler atau katalis pendorong pertumbuhan industri. Jika regulasi atau kebijakan tidak mendorong bisnis, berarti kebijakan itu keliru,” tegas Erwin.


Selama ini, Erwin menyatakan, regulasi diterbitkan oleh setiap kementerian dan pemerintah daerah (pemda) tanpa memperhitungkan kebutuhan industri logistik. Seharusnya regulasi dibuat sesuai perspektif logistik dan jangan sampai bertentangan. Dengan begini, terjadi akselerasi industri dan sistem logistik di Tanah Air.


Selain itu, kata Erwin, regulasi logistik harus terintegrasi, tidak bisa terpisah-pisah. Saat ini, regulasi logistik jalur darat diatur Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pergudangan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan kurir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Padahal, semua elemen itu masuk sistem logistik nasional.


“Seharusnya setiap penyusunan regulasi dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko). Contohnya, regulasi logistik yang berkaitan dengan laut dikoordinasikan Kemenko Maritim, sedangkan yang berkaitan dengan perdagangan oleh Kemenko Perekonomian,” papar Erwin.


Dia menambahkan, perbaikan regulasi harus pararel dengan pembangunan infrastruktur. Sebab, biaya logistik tertinggi disumbangkan oleh buruknya infrastruktur. Pemerintahan Jokowi berkomitmen membangun infrastruktur secara besar-besaran, terlihat pada naiknya anggaran infrastruktur dari Rp 190 triliun menjadi Rp 300 triliun tahun ini. (ID/gor)


Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/infrastructure/pemerintah-berencana-kembangkan-gudang-berikat-besar/118068

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN