Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Keynote Speech oleh Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan Kristianto Andi Handoko. Foto: Investor Daily/Uthan A Rachim

Keynote Speech oleh Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan Kristianto Andi Handoko. Foto: Investor Daily/Uthan A Rachim

Awasi Unit Link, OJK akan Fokus Tiga Hal

Rabu, 26 Februari 2020 | 08:19 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Kepercayaan masyarakat terhadap produk unit link di Indonesia masih tinggi. Hal itu disebabkan oleh manfaat dan imbal hasil yang menarik, disamping pengelolaannya yang hatihati. Itulah sebabnya, pertumbuhan premi unit link dalam dua tahun terakhir mencapai dua digit.

Saat ini, dana kelolaan unit link mencapai Rp 248 triliun dengan pangsa pasar sebesar 55% dari total premi asuransi jiwa. Ke depan, potensi pertumbuhan produk unit link masih sangat besar. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau perusahaan asuransi jiwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola produk unit link. Demikian terungkap dalam acara ”Penganugerahan Unit Link Terbaik 2020” yang digelar Majalah Investor dan PT Infovesta Utama di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kristianto Andi Handoko mengatakan, pihaknya bakal lebih fokus pada tiga hal terkait pengawasan OJK terhadap produk unit link.

 

Pertama, edukasi penawaran produk yang perlu dilakukan secara benar. Mulai tentang manfaat proteksi yang diperoleh hingga manfaat besaran hasil investasi yang disepakati, termasuk risiko yang mengiringinya. Maka, kata dia, seyogianya calon nasabah dijelaskan sampai detail tertentu dan dipastikan mengerti polis yang akan dibelinya. Agar di masa mendatang tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu pemegang polis atau penyelenggara.

Kedua, kata Kristanto, erat kaitannya dengan strategi investasi. Apalagi saat ini sering mencuat keterhubungan antara kredibilitas dari perusahaan asuransi dengan penempatan investasinya. Meski penempatan investasi pada unit link sebenarnya pilihan dari nasabah sendiri, perusahaan asuransi mesti bisa memastikan penempatan instrumen investasi memiliki ketahanan dana yang mumpuni. Tidak sekadar menjajakan pilihan instrument dengan imbal hasil (return) yang menggiurkan.

“Saya titip pesan, mulailah untuk memperhatikan dan mengedukasi pemegang polis. Instrumen-instrumen investasi hendaknya tidak hanya cantik di luar, tapi cantik di dalam,” kata dia.

Fokus ketiga, kata Kristianto, terkait transparansi porsi biaya yang menjadi komisi bagi penyelenggara. Dengan begitu, pemegang polis mengetahui model dan alokasi pengelolaan dananya.

Kristianto menambahkan, rangkaian bentuk edukasi dan penerapan tata kelola yang baik tersebut harus disesuaikan dengan profil calon pemegang polis yang dibidik. Tujuannya tentu untuk menyelaraskan kebutuhan penggunaan jasa keuangan agar tepat sasaran.

Kristianto mengaku, posisi OJK tidak secara langsung mengawasi pengelolaan produk tersebut. Terdapat batasan pengawasan yang mengatur OJK dan menyerahkan kebijakan perusahaan kepada manajemen perusahaan. Dalam hal ini barulah komisaris independen yang berperan dalam melakukan pengawasan.

Dia menerangkan, pihaknya masih kerap menemui komisaris yang tidak mengetahui permasalahan perusahaan yang diawasi. Alasannya, komunikasi yang terjalin antara jajaran direksi dan komisaris tidak berjalan dengan baik, di samping berbagai macam alasan lain.

“Komisaris independen adalah kepanjangan tangan OJK, mengapa kami secara khusus mengatur hal tersebut? Kita tidak bisa mengawasi day to day. Kita mengajak perusahaan asuransi untuk berkomunikasi secara aktif dengan komisaris independen, komite audit, dan komite pemantauan risiko,” tegasnya.

Sekali lagi, lanjut Kristianto, sudah saatnya OJK melakukan pengawasan lebih pada produk unit link. Tidak hanya sekadar mengawasi produk saving plan dan produk tradisional lainnya.

”Bisa saja kami terbitkan aturan terkait PAYDI (produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi) ini untuk mengatur strategi investasi, porsi investasi, dan sebagainya,” ungkap dia. (hg)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN