Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber; BSTV

Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber; BSTV

IFG Kerjasama Integrasi Whistle-Blowing System dengan KPK

Rabu, 3 Maret 2021 | 20:11 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - BUMN holding perasuransian dan penjaminan Indonesia Financial Group (IFG) menjalin kerjasama penanganan pengaduan melalui Whistle-Blowing System (WBS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu sebagai bentuk upaya meningkatkan integritas, transparansi, dan semua prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Sinergi itu ditandai penandatanganan perjanjian kerjasama antara IFG dan KPK yang berlangsung pada Selasa, 2 Maret 2021. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kerja sama dengan KPK melalui integrasi WBS ini berkaitan dengan upaya menciptakan proses bisnis (business process) yang transparan dan baik.

"Insya Allah kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme yang ada di Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN," kata dia melalui keterangannya, Selasa (2/3).

Menteri BUMN mengatakan pihaknya tengah membuat sistem agar laporan keuangan di lingkungan BUMN terdata secara transparan dan akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan serta bisa diakses secara langsung oleh Presiden sebagai pemimpin negara. "Itu bagian dari transformasi yang pernah kita ungkapkan dan hari ini alhamdulillah didukung KPK melalui kerjasama Whistle-Blowing System ini," imbuh Erick.

Secara total sebanyak 83% perusahaan BUMN telah melakukan penandatanganan kerja sama pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan KPK. Diantaranya termasuk IFG dan 26 perusahaan lainnya yang melakukan penandatanganan integrasi WBS itu pada kesempatan yang sama.

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan apresiasi atas kerja sama itu karena mencerminkan semangat serta komitmen untuk pemberantasan korupsi. Terlebih, Firli menilai antara BUMN dengan KPK memiliki tugas dan pokok yang sama yaitu mencegah kerugian negara, meningkatkan pendapatan negara, dan menyelamatkan keuangan negara.

"Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dengan cara sinergi. Bicara sinergi, terima kasih kepada Menteri BUMN yang sudah membawa 27 perusahaan untuk melakukan integrasi WBS ini," ujar dia.

Menurut dia, sistem saja tidak akan cukup untuk mengatasi persoalan korupsi. Harus diimbangi dengan integritas sumber daya manusia (SDM) itu sendiri. "Sekuat-kuatnya sistem tergantung SDM. SDM harus bagus karena ada istilah Man Behind the Gun," ungkap Ketua KPK.

Sementara itu, Direktur Utama IFG Robertus Billitea menuturkan, sejak awal perseroan selalu berupaya mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan terus mendorong penguatan integritas baik di lingkungan holding maupun anggota holding. Hal ini merupakan dasar kuat dan penting mengingat IFG mendapatkan amanah besar di bidang investasi, perasuransian, dan penjaminan. Termasuk di dalamnya adalah kehadiran IFG Life sebagai perusahaan di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang akan menerima migrasi polis Asuransi Jiwasraya yang telah melalui proses restrukturisasi.

"Kami menyambut sangat baik kerja sama dengan KPK ini sehingga sistem terintegrasi yang terbangun menciptakan lingkungan kerja yang semakin positif sehingga berdampak baik bukan hanya kepada kami yang menjalankan roda perusahaan bersama para anggota holding tetapi juga kepada para mitra, nasabah, dan masyarakat pada umumnya," kata Robertus.

Selain menegakkan prinsip tata kelola yang baik, kerjasama dengan KPK melalui WBS ini merupakan komitmen kuat dari IFG untuk mencegah adanya korupsi. "Ke depannya, sistem WBS ini juga akan diterapkan di IFG secara terintegrasi dengan anggota holding," ungkap Robertus.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama WBS dengan KPK itu antara lain meliputi komitmen pengelolaan penanganan pengaduan, penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan, dan pertukaran data dan/atau informasi penanganan pengaduan. Selain itu juga penyusunan dan/atau penguatan aturan internal terkait penanganan pengaduan dengan dibantu oleh KPK untuk memberikan asistensi.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN