Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Daftar iuran baru BPJS Kesehatan

Daftar iuran baru BPJS Kesehatan

Kenaikan Iuran BPJS Harus Seiring Perbaikan Tata Kelola

Nida Sahara, Jumat, 11 Oktober 2019 | 19:29 WIB

DEPOK, investor.id - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat penting dan mendesak untuk menjaga kelangsungan hidup badan pelayanan kesehatan masyarakat itu. Dengan defisit yang tahun ini bakal mencapai Rp 32 triliun, kenaikan iuran merupakan sebuah keniscayaan. Tapi, tanpa perbaikan tata kelola rumah sakit dan tingkat kepatuhan peserta, BPJS Kesehatan tetap mengalami masalah.

Demikian kesimpulan diskusi Buku Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), di Universitas Indonesia (UI) Depok, Kamis (10/10).

Diskusi yang dibuka Direktur Perencanaan, Perkembangan, dan Manajemen Risk BPJS Kesehatan Mundiharno itu menghadirkan Prof B Budi Hidayat MKes, PhD, (penulis buku), Prof Meiwita Budiharsana (staf pengajar Ilmu Kesehatan Masyarakat UI), Ahmad Ansor SH, CLA (anggota DJSN 2014-2019), dr Donald Pardede MPPM (staf ahli Kemenkes), Benjamin Saut (Deputi Direktur BPJS Kesehatan Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan), dan Asyad (mahasiswa Fakultas Ekonomi UI).

Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno (empat dari kanan) berfoto bersama pembicara seminar (kiri-kanan) Moderator Primus Dorimulu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede, Penulis Buku sekaligus Dosen UI Prof. Budi Hidayat, SKM, M. Kes, PhD, Dosen Senior Departemen Biostatistik dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Prof. Dr. Meiwita Budaiharsana, MPA, PhD, Deputi Kebijakan Strategis BEM UI Asaad Mahdi, Deputy Direksi Bidang Riset & Pengembangan BPJS Kesehatan Benjamin Saut Parulian Simanjuntak (kanan) usai Seminar dan Bedah Buku Putih Komisi IX DPR RI, berjudul Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Univesitas Indonesia, Depok, Kamis (10/10/2019). Foto: Investor Daily/UTHAN A Rachim
Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno (empat dari kanan) berfoto bersama pembicara seminar (kiri-kanan) Moderator Primus Dorimulu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede, Penulis Buku sekaligus Dosen UI Prof. Budi Hidayat, SKM, M. Kes, PhD, Dosen Senior Departemen Biostatistik dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Prof. Dr. Meiwita Budaiharsana, MPA, PhD, Deputi Kebijakan Strategis BEM UI Asaad Mahdi, Deputy Direksi Bidang Riset & Pengembangan BPJS Kesehatan Benjamin Saut Parulian Simanjuntak (kanan) usai Seminar dan Bedah Buku Putih Komisi IX DPR RI, berjudul Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Univesitas Indonesia, Depok, Kamis (10/10/2019). Foto: Investor Daily/UTHAN A Rachim

Perlunya kenaikan iuran BPJS, menurut Budi Hidayat, sudah disadari pemerintah dan DPR RI. Hasil perhitungan pun sudah dibuat. Tapi, iuran baru sesuai perhitungan aktuaria itu belum diberlakukan, termasuk iuran baru untuk 134 juta penerima bantuan iuran (PBI). “Kelompok ini adalah mereka yang tergolong miskin absolut dan hampir miskin,” kata dia.

Dia mengungkapkan, defisit BPJS Kesehatan selama ini setidaknya disebabkan empat hal. Pertama, iuran tidak sesuai perhitungan aktuaria. Kedua, tata kelola yang kurang baik di pihak rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Ketiga, moral hazard dan rendahnya tingkat kepatuhan para peserta. Keempat, kurangnya BPJS Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.

Dengan demikian, perbaikan tata kelola bukan hanya harus dilakukan manajemen BPJS Kesehatan, tapi juga manajemen rumah sakit, klinik, atau puskesmas sebagai mitra. “Bahkan, masyarakat sebagai peserta BPJS harus ikut berbenah, khususnya dalam soal kepatuhan membayar iuran,” tegas dia.

Kartu JKN. Sumber: BPJS Kesehatan
Kartu JKN. Sumber: BPJS Kesehatan

Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun depan. Kenaikan iuran JKN direncanakan untuk seluruh segmen peserta BPJS. Berdasarkan rencana tersebut, iuran penerima bantuan iuran (PBI) bakal naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi peserta yang didaftarkan pemda (PBI APBD).

Di sisi lain, pekerja penerima upah pemerintah (PPU-P), yang terdiri atas ASN/TNI/Polri, semula besaran iuran adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, di mana 3% ditanggung pemerintah dan 2% ditanggung ASN/TNI/Polri.

Kelak, besaran iurannya diubah menjadi 5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah, dengan batas Rp 12 juta, di mana 4%-nya ditanggung pemerintah dan 1% ditanggung ASN/TNI/Polri. (Lihat tabel)

Daftar iuran baru BPJS Kesehatan
Daftar iuran baru BPJS Kesehatan

Solusi Jangka Pendek

Anggota Dewan Jaminan Sistem Nasional (DJSN) Ahmad Anshori menilai kenaikan iuran program jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) merupakan langkah jangka pendek yang dapat membantu masalah defisit BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran, menurut Anshori, juga dapat dibantu melalui pemberian sanksi administratif kepada peserta yang menunggak iuran. “Meski demikian, kenaikan iuran tidak akan langsung menutup defisit BPJS Kesehatan secara penuh,” ujar dia.

Landasan program BPJS Kesehatan. Sumber: BPJS Kesehatan
Landasan program BPJS Kesehatan. Sumber: BPJS Kesehatan

Dia menambahkan, DJSN mengapresiasi respons pemerintah terhadap sejumlah skema yang direkomendasikan DJSN, termasuk kenaikan iuran. “Ibu menkeu (menteri keuangan) dan menkes (menteri kesehatan) sudah merespons skema-skema antisipasi dari DJSN” tutur dia.

Anshori menegaskan, penyesuaian iuran ditujukan sebagai solusi jangka pendek, dengan asumsi seluruh peserta memenuhi kewajibannya dan pemerintah menerapkan instrumen yang sesuai.

“Kami garisbawahi, penyesuaian iuran bukan solusi tuntas, tapi hanya mengatasi sebagai salah satu instrumen wajib,” tandas dia.

Adapun untuk solusi jangka panjang, kata Ahmad Anshori, DJSN merekomendasikan restrukturisasi layanan kesehatan atau perbaikan tata kelola di segala lini.

Pendapatan Iuran, Pembayaran manfaat, dan rasio klaim
Pendapatan Iuran, Pembayaran manfaat, dan rasio klaim

"Kita lihat rumusan dasar antara pendanaan dan penerimaan manfaat. Mengurangi manfaat tidak dibenarkan. Karena itu, perlu penguatan kelembagaan dan pelayanan BPJS Kesehatan supaya menjadi purchasing yang optimal. Kami percaya pemerintah juga perhatikan ini," papar dia.

Anshori menjelaskan, iuran yang dipungut BPJS Kesehatan lebih sedikit dibandingkan biaya manfaat yang harus dibayarkan. Rasio klaim yang dibayarkan sebesar 116,65% saat ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pendapatan (iuran) dan pengeluaran (biaya manfaat).

"Besaran iuran yang terlalu rendah dibandingkan besaran pengeluaran peserta per bulan memberikan andil terhadap defisit JKN," ucap dia.

Peserta JKN-KIS. Sumber: BPJS Kesehatan
Peserta JKN-KIS. Sumber: BPJS Kesehatan

Dia menambahkan, kenaikan iuran merupakan salah satu upaya menjaga keberlangsungan program JKN. Jangan sampai program JKN yang sudah dirasakan manfaatnya oleh penduduk Indonesia terganggu keberlangsungannya.

Ahmad Anshori mengemukakan, sejak awal dibentuk, BPJS Kesehatan sudah diprediksi bakal mengalami defisit. Soalnya, pemerintah tidak memberlakukan nilai aktuaria yang seharusnya. Itulah yang menyebabkan angka defisit membengkak.

"Memang dari awal ini sudah direncanakan defisit, tahun ini defisit Rp 32 triliun. Jadi, mau tidak mau memang harus dinaikkan iurannya," ujar dia.


Imigrasi dan Polri

Fachmi Idris. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Fachmi Idris. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahcmi Idris mengungkapkan, BPJS Kesehatan sedang mematangkan rencananya menggandeng sejumlah lembaga, seperti imigrasi dan kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan peserta. Langkah itu terutama ditujukan untuk mencari solusi dalam pemilihan sanksi layanan publik kepada peserta bukan penerima upah (PBPU) yang menunggak iuran.

"Kami bisa berikan sanksi pelayanan publik, misalnya tidak bisa perpanjang SIM, atau ketika ada yang kuliah di luar negeri dicek dulu apakah jaminan sosialnya sudah lunas atau belum,” tutur dia.

Dia mencontohkan, di Korea Selatan kolektabilitasnya sudah mencapai di atas 95% karena sanksi sosialnya juga lebih berat. “Di Korsel sanksinya bisa sampai ‘mengintip’ rekening, bisa langsung terdebit langsung kalau belum lunas," ujar Fahcmi Idris.

Jumlah layanan kesehatan JKN. Sumber: BPJS Kesehatan
Jumlah layanan kesehatan JKN. Sumber: BPJS Kesehatan

Untuk memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan berkesinambungan, menurut dia, pemerintah berencana melakukan penyesuaian iuran JKN-KIS dalam waktu dekat.

Menurut Fachmi, kondisi besaran iuran yang ditetapkan saat ini belum sesuai perhitungan aktuaria. Alhasil, penyesuaian iuran harus dilakukan.

“Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi. Langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 82 Tahun 2018 bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali,” papar Fachmi.

Selama ini, kata dia, nominal iuran yang berlaku tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat karena sebagian sudah ditanggung pemerintah. Selain itu, jika didalami, besaran iuran yang baru sesungguhnya masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Fahcmi Idris mengungkapkan, besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar jika dibandingkan dengan besarnya manfaat program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.

“Untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp 2.000 per hari. Hampir sama dengan bayar parkir motor per jam di mal. Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum. Bahkan, untuk peserta mandiri kelas 1, iurannya kurang lebih Rp 5.000 per hari.

“Bandingkan dengan buat beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp 5.000. Beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp 5 ribu,” papar Fachmi.

Kepatuhan Rendah

Pemanfaatan pelayanan kesehatan. SUmber: BPJS Kesehatan
Pemanfaatan pelayanan kesehatan. SUmber: BPJS Kesehatan

Menurut Ahmad Anshori, selain ketidakseimbangan antara iuran dan manfaat yang dibayarkan BPJS Kesehatan, penyebab lain defisit adalah minimnya tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Kondisi itu menyebabkan kolektabilitas iuran yang rendah dari peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Dari sekitar 32 juta peserta, kata dia, hanya sekitar 50% yang membayar iuran secara rutin setiap bulannya, sisanya menunggak. “Padahal, dari sisi utilisasi segmen peserta mandiri lebih tinggi,” tutur dia.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, pada 2018 utilisasi peserta mandiri mencapai 9,73%, sedangkan penduduk miskin atau PBI yang dibiayai dari APBN hanya 2,68%. Adapun PBI dari pemda atau APBD mencapai 3,59%.

Padahal, dari segi jumlah keseluruhan peserta, PBI mencapai 96,8 juta, sedangkan peserta mandiri sekitar 32 juta. “Ini juga ditunjukkan oleh klaim rasio pada peserta mandiri yang di atas 250%,” ujar dia.

Harus Diperbaiki

Antrian di BPJS Kesehatan. Foto ilustrasi: IST
Antrian di BPJS Kesehatan. Foto ilustrasi: IST

Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno mengakui, besaran iuran harus diperbaiki. Soalnya, pada 2018, BPJS Kesehatan telah membayar manfaat sekitar Rp 94,3 triliun triliun. Namun iuran yang diperoleh hanya Rp 81,97 triliun.

"Sampai 30 September 2019, peserta JKN-KIS mencapai 221,2 juta jiwa atau 83,41% dari total penduduk. Jadi, masih ada PR kita, sekitar 17% lagi belum menjadi peserta," tutur dia.

Selain itu, menurut Mundiharno, dari total peserta JKN-KIS, 42,56%-nya merupakan penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 94,14 juta jiwa. Kemudian, setiap harinya terdapat 640 ribu orang yang berobat ke fasilitas kesehatan.

"Banyaknya yang menerima manfaat ini perlu dikomunikasikan lebih lanjut. Kami berharap besaran iuran ini diperbaiki," tegas dia.

Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan Benjamin Saut menambahkan, pemerintah juga memberikan komitmen dengan suntikan dana sejak 2015 sampai 2018.

Pada 2015, pemerintah menyuntik dana Rp 5 triliun kepada BPJS Kesehatan, pada 2016 sebesar Rp 6,82 triliun, pada 2017 sebesar Rp 3,6 triliun, dan pada 2018 sekitar Rp 10,26 triliun. “Namun, dana tersebut belum dapat menambal defisit BPJS Kesehatan,” kata dia Benjamin.

Sanksi Administratif

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan

Ahmad Anshori menjelaskan, Korea Selatan memiliki tingkat kolektabilitas sekitar 99,98%, hanya 0,02% yang menunggak. Itu karena ada sanksi administratif secara tegas.

“Sanksi administratif harus melekat supaya ada kepatuhan peserta. Di Korsel itu kalau tidak bayar iuran jaminan sosial kesehatan, seluruh asetnya dibekukan. Memang sangat keras, makanya tingkat kolektabilitasnya mencapai 99,98%," tegas dia.

Budi Hidayat yang juga ketua Center of Health Economics and Policy Studies (CHEPS) FKM UI, mengungkapkan, terdapat dua masalah sistemik penyebab defisit BPJS Kesehatan. Pertama, terkait pendapatan (revenue) dan pengeluaran.

Dalam masalah pendapatan, menurut dia, mengatur besaran iuran akan memengaruhi besar atau kecilnya pendapatan. Hal lain yang dapat memengaruhi pendapatan iuran adalah perilaku peserta.

Seminar dan Bedah Buku BPJS Kesehatan Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Gedung Faculty Club Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat yang di moderator Pemimpin Redaksi Harian Suara Pembaruan Primus Dorimulu, Kamis, 10 Oktober 2019. Foto: Suara Pembaruan/Bhakti Hariani
Seminar dan Bedah Buku BPJS Kesehatan Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Gedung Faculty Club Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat yang di moderator Pemimpin Redaksi Harian Suara Pembaruan Primus Dorimulu, Kamis, 10 Oktober 2019. Foto: Suara Pembaruan/Bhakti Hariani

Budi menjelaskan, kontribusi pekerja bukan penerima upah (PBPU) tidak signifikan. “Yang paling besar adalah setting besaran iurannya. Berapa biaya untuk mendanai manfaat, dari situlah muncul nilai aktuaria. Kalau muncul nilai yang tidak sesuai, mismatch akan terus terjadi,” tutur dia.

Ke depan, kata dia, BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa peserta harus membayar berdasarkan asas manfaatnya. “Untuk itu perlu dilakukan mitigasi. Setelah membenahi besaran iuran dan make sure bahwa peserta membayar, perlu ada kontrol dari BPJS Kesehatan secara terus-menerus," papar dia.

Asyad (mahasiswa Fakultas Ekonomi UI) menyatakan setuju jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan untuk menjaga kesinambungan lembaga tesebut. Dia juga sependapat bahwa kenaikan iuran harus dilaksanakan seiring dengan perbaikan tata kelola.

Itu sebabnya, menurut Asyad, perbaikan tata kelola bukan hanya harus dilakukan manajemen BPJS Kesehatan, tapi juga manajemen rumah sakit, klinik, atau puskesmas sebagai mitra, serta masyarakat sebagai peserta.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA