Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PBB

PBB

PBB Menuju Perjanjian Kejahatan Siber

Jumat, 28 Mei 2021 | 05:53 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

NEW YORK, investor.id - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi sebuah resolusi yang diusulkan oleh pemerintah Rusia untuk menyusun sebuah perjanjian melalui konsensus melawan kejahatan dunia maya pada 2023. Inisiatif tersebut dipandang dengan kecurigaan oleh negara-negara Barat yang khawatir hal itu bisa membatasi kebebasan berekspresi.

Resolusi tersebut dikatakan melawan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan kriminal. Perjanjian disusun bersama Guinea Ekuator, berfokus pada kerja komite khusus yang diluncurkan pada 2019.

“Mulai Januari penyelenggara akan mengadakan sedikitnya enam sesi selama sepuluh hari, diadakan bergantian di New York dan Wina, sampai presentasi rancangan konvensi kepada Sidang Umum pada sesinya yang ketujuh puluh delapan pada September 2023,” bunyi resolusi tersebut, yang dikutip AFP.

Upaya Rusia untuk mengatur penggunaan dunia maya dalam perjanjian internasional mendapat tentangan keras dalam beberapa tahun terakhir oleh Amerika Serikat (AS), Eropa, dan lembaga non-profit untuk hak asasi manusia (HAM).

Mereka melihat langkah pemerintah Rusia sebagai cara untuk memberangus internet, membatasi penggunaannya, dan mengekang kebebasan berekspresi di jaringan sosial.

"Dengan gagasan konvensi global, Rusia ingin memberlakukan pembatasan di internet," ujar seorang diplomat Barat, Rabu (27/5).

Para ahli mengkhawatirkan perjanjian yang membatasi dapat mempermudah pemblokiran akses ke internet dan memperkuat kontrol atas pengguna internet di beberapa negara.

Resolusi yang diadopsi pada Rabu menekankan bahwa teknologi informasi dan komunikasi, sementara memiliki potensi yang besar untuk perkembangan negara, menciptakan peluang baru bagi para pelaku dan mungkin berkontribusi pada peningkatan tingkat dan kompleksitas kejahatan.

Dunia maya sering kali menjadi teater yang produktif untuk spionase, pemerasan, informasi yang salah dan agresi, sering kali diinisiatif oleh negara atau kelompok lain.

Sampai saat ini, hanya ada satu instrumen internasional yang mengikat tentang kejahatan dunia maya, yaitu Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya, juga dikenal sebagai Konvensi Budapest, yang mulai berlaku pada 2004.

Berbeda dengan teks global yang dibayangkan oleh pemerintah Rusia, konvensi ini hanya memiliki cakupan regional. Ini berfungsi sebagai referensi untuk negara-negara Eropa mengembangkan undang-undang tentang kejahatan dunia maya dan sebagai kerangka kerja internasional untuk kerja sama di antara negara-negara yang menandatangani perjanjian.

Jika sebuah teks baru disetujui, itu pada akhirnya dapat membuat Konvensi Budapest menjadi usang.

Perjanjian global mungkin dapat mengatasi risiko kejahatan siber yang melegitimasi praktik-praktik

pelecehan, serta dapat digunakan sebagai alasan untuk membungkam kritik pemerintah dan merusak privasi di banyak negara, kata Lembaga HAM (HRW) belum lama ini.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN