Menu
Sign in
@ Contact
Search
(kiri-kanan): Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni, Presiden Eurogroup Paschal Donohoe, Presiden Bank Dunia David Malpass, Menteri Ekonomi dan Keuangan Italia Daniele Franco, Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland, Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann, dan Menteri Keuangan Jepang Taro Aso berfoto bersama pada hari kedua pertemuan menteri keuangan kelompok G-7, di Lancaster House, London, Inggris, pada 5 Juni 2021. ( Foto: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP )

(kiri-kanan): Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni, Presiden Eurogroup Paschal Donohoe, Presiden Bank Dunia David Malpass, Menteri Ekonomi dan Keuangan Italia Daniele Franco, Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland, Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann, dan Menteri Keuangan Jepang Taro Aso berfoto bersama pada hari kedua pertemuan menteri keuangan kelompok G-7, di Lancaster House, London, Inggris, pada 5 Juni 2021. ( Foto: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP )

G-7 Sepakati Pajak Minimum Korporasi 15%

Senin, 7 Juni 2021 | 05:36 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

LONDON, investor.id – Para menteri keuangan dari negara anggota kelompok G-7 telah menyepakati besaran minimun tarif pajak korporasi global 15%. Kesepakatan yang sudah disahkan pada Sabtu (5/6), merupakan bentuk mendukung usulan Pemerintah Amerika Serikat (AS) atas rencana pengenaan pajak bagi raksasa perusahaan-perusahaan teknologi dan multinasional lainnya yang dituding tidak membayar secara layak.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen pun memuji tercapainya komitmen luar biasa itu. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa tarif minimum pajak global akan mengakhiri perlombaan menurunkan pajak untuk perusahaan.

Facebook sendiri ikut mendukung langkah itu, meskipun raksasa media sosial ini tengah menghadapi prospek harus membayar pajak lebih banyak. Sedangkan, kelompok organisasi non-pemerintah menyebutk, langkah itu tidak akan bertahan lama.

Usai mengadakan pertemuan dua hari di London, Inggris, kelompok G-7 menyampaikan pernyataan dalam komunike final bahwa bakal berkomitmen pada pajak minimum global sedikitnya 15% per negara.

Kelompok G-7 juga berkomitmen membuat perusahaan menyampaikan pelaporan wajib terkait dampak iklim dari investasi mereka. Mereka menambahkan akan terus mendukung negara-negara termiskin, dan paling rentan yang sedang mengatasi tantangan kesehatan dan ekonomi yang terdampak Covid-19.

Sehubungan dengan komitmen perpajakan, Departemen Keuangan Inggris mencatat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan bakal diminta membayar pajak di negara tempat mereka beroperasi, selain di wilayah kantor pusatnya.

Di sisi lain, kelompok G-7 – yang terdiri atas Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan AS – juga berharap bahwa kelompok menteri keuangan anggota G-20 akan mencapai kesepakatan final terkait pajak di pertemuan Juli mendatang.

Kesepakatan Bersejarah

Menanggapi kesepakaan yang dicapai kelompok G-7, Wakil Presiden urusan global Facebook Nick Clegg mencuit bahwa perusahaan menginginkan proses reformasi pajak internasional ini berhasil. Dan dengan mengakui ini bisa berarti membayar pajak lebih banyak pajak, juga di tempat yang berbeda.

Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Rishi Sunak – yang memimpin pembicaraan secara langsung pasca pelonggaran pembatasan Covid-19 – pun menyatakan kegembiraannya atas kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global.

Menurut Sunak, kelompok G-7 telah setuju untuk membuat sistem yang cocok dengan era digital global. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekannya atas pencapaian kesepakatan penting bersejarah itu.

Sebagai informasi, langkah penting tersebut diambil karena negara-negara berusaha memperbaiki kondisi keuangan yang terpukul selama pandemi – yang memicu penurunan penerimaan pajak, ditambah gelontoran belanja dan pinjaman yang besar.

Momentum tersebut tumbuh di balik rencana yang dipimpin AS untuk membatasi kemampuan perusahaan multinasional, seperti raksasa perusahaan-perusahaan teknologi yang memainkan sistem pajak guna meningkatkan keuntungan. Terutama di saat ekonomi di seluruh dunia sedang tersendat akibat dampak wabah virus corona Covid-19.

Menkeu Jerman Olaf Scholz mengungkapkan bahwa komitmen itu adalah kabar yang sangat baik bagi keadilan dan solidaritas fiskal.

“Perusahaan tidak bisa lagi menghindar dari kewajiban fiskal mereka, dengan secara licik mentransfer keuntungan mereka ke negara-negara dengan struktur pajak yang tidak jelas,” ujar dia seraya menambahkan bahwa langkah itu merupakan kabar buruk bagi surga pajak, yang dikutip AFP.

Terlalu Rendah

Sementara itu, Menkeu Prancis Bruno Le Maire menyebut kesepakatan itu sebagai langkah bersejarah dalam perang melawan penghindaran fiskal. “Ini adalah titik awal, dan dalam beberapa bulan ke depan kami akan memperjuangkan pajak minimum ini menjadi setinggi mungkin,” tutur Le Maire dalam pesan video yang diunggah di Twitter.

Seperti diketahui, Presiden AS Joe Biden telah menyerukan tarif pajak minimum perusahaan terpadu sebesar 15% dalam negosiasi dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dan G-20.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann mengatakan, perjanjian G-7 sebagai langkah penting menuju konsensus global yang diperlukan untuk mereformasi sistem pajak internasional.

Sedangkan lembaga amal Inggris, Oxfam menyatakan bahwa tingkat minimum yang disepakati tidak cukup tinggi.

“Sudah saatnya beberapa negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia memaksa perusahaan multinasional, termasuk raksasa teknologi dan farmasi, untuk membayar bagian pajak yang adil. Namun, menetapkan tarif pajak perusahaan minimum global hanya 15% masih terlalu rendah. Ini tidak akan banyak membantu mengakhiri perlombaan merusak pajak perusahaan dan membatasi meluasnya penggunaan surga pajak,” demikian penjelasan Gabriela Bucher, direktur eksekutif Oxfam International.

Irlandia – yang telah menyatakan keberatan signifikan tentang rencana Biden – diketahui memberlakukan tarif pajak terendai di dunia, yakni 12,5%. Pihak berwenang telah mendorong supaya raksasa-raksasa perusahaan teknologi seperti Facebook dan Google menjadikan negara anggota zona euro ini sebagai basisnya untuk kawasan Eropa.

Yellen, yang menggelar konferensi pers usai pertemuan G-7, pun mengidentifikasi bahwa Irlandia dan Tiongkok memiliki kekhawatiran soal tingkat minimum pajak global. “Dunia pascapandemi harus lebih adil, khususnya dalam hal perpajakan internasional,” tambahnya.

Para pendukung berpendapat, ajak minimum diperlukan untuk membendung persaingan antar negara mengenai siapa yang dapat menawarkan tarif terendah kepada perusahaan multinasional. Menurut mereka, perlombaan menurunkan standar (pajak) telah menguras pendapatan berharga, yang sebenarnya dapat digunakan untuk prioritas pemerintah, seperti rumah sakit dan sekolah.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com