Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Kamala Harris melambaikan tangan saat berada di tangga pesawat untuk berangkat melakukan perjalanan ke Asia Tenggara guna bertemu dengan para pemimpin pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, melalui Pangkalan Bersama Andrews di Maryland, AS pada 20 Agustus 2021. ( Foto: EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP )

Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Kamala Harris melambaikan tangan saat berada di tangga pesawat untuk berangkat melakukan perjalanan ke Asia Tenggara guna bertemu dengan para pemimpin pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, melalui Pangkalan Bersama Andrews di Maryland, AS pada 20 Agustus 2021. ( Foto: EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP )

Wapres AS Melawat ke Asia Tenggara

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 06:07 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

SINGAPURA, investor.id – Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Kamala Harris dijadwalkan memulai lawatan resmi ke Asia Tenggara pada Minggu (21/8). Dia diperkirakan tiba di Singapura pada Minggu, sebelum melanjutkan lawatan ke Vietnam pada Selasa (24/8), dan bertolak pulang dari negara itu pada Kamis (26/8).

Kunjungan wapres AS tersebut menyusul beberapa pertemuan pejabat tingkat tinggi AS dengan para pemimpin di Asia Tenggara. Di antaranya, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken yang menghadiri pertemuan virtual Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) pada awal bulan ini, serta Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin yang mengunjungi beberapa negara di kawasan itu pada Juli, termasuk Singapura, Vietnam dan Filipina.

Presiden Joe Biden sendiri telah memprioritaskan untuk memperkuat posisi AS di Asia. Memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara adalah bagian penting dari tujuan AS guna menjaga ambisi Tiongkok. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Asia Tenggara telah mengalami pertumbuhan pengaruh ekonomi dan politik dari Tiongkok.

Sebagai informasi, Asia Tenggara adalah rumah bagi lebih dari 660 juta penduduk dan beberapa negara berkembang yang memiliki laju pertumbuhan tercepat. Kepentingan strategis kawasan ini juga terletak pada kedekatannya dengan Laut Tiongkok Selatan – sebuah rute pelayaran komersial penting di mana arus perdagangan global bernilai triliunan dolar melintas setiap tahun.

Biden vs Trump

“Dibandingkan dengan pemerintahan Trump, Biden dan timnya tampak jauh lebih bijaksana dan terukur dalam hal keterlibatan mereka dengan negara-negara Asia Tenggara,” ujar Angela Mancini, kepala pasar Asia Pasifik di konsultan Control Risks, menanggapi strategi pemerintahan Biden.

Dia menjelaskan, mengingat persaingan strategis AS-Tiongkok adalah soal kebijakan luar negeri bipartisan nomor satu di AS, pemerintahan Biden pun mengakui bahwa negara-negara di Asia Tenggara tidak ingin memilih antara AS dan Tiongkok.

“Pemerintahan sebelumnya sangat jelas dengan fakta bahwa persaingan strategis AS-Tiongkok adalah masalah nomor satu yang penting di kawasan ini. Hal itu terkadang menempatkan negara pada posisi di mana mereka merasa harus memilih pihak. Sedangkan pemerintahan Biden sangat ingin memperjelas bahwa keterlibatannya dengan Asia Tenggara jauh lebih luas dari satu masalah itu. Bahwa ada banyak masalah lain yang harus ditangani termasuk, misalnya, Covid, dan bahwa masala-masalah tersebut paling baik ditangani dengan kemitraan dan keterlibatan aktif,” demikian penjelasan Mancini kepada CNBC.

Bulan lalu, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa Harris akan melibatkan para pemimpin Singapura dan Vietnam dalam berbagai isu, mulai dari keamanan regional, pandemi Covid-19, dan perubahan iklim.

Sedangkan saat Donald Trump menjabat, ia dikritik karena ketidakhadirannya di beberapa pertemuan puncak regional penting di Asia Tenggara. Hal ini turut membuat beberapa pengamat politik mempertanyakan komitmen AS terhadap kawasan tersebut.

Perhatian AS yang minim selama masa jabatan Trump pun dimanfaatkan oleh Tiongkok dengan bergerak lebih agresif di kawasan itu, melalui program-program seperti investasi infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI) yang digaungkan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Prioritas AS

Menanggapi perjalanan resmi pertama Harris ke Asia Tenggara dengan pilihan menyambangi Singapura dan Vietnam, menunjukkan bahwa AS memprioritaskan keamanan regional dan peluang ekonomi di kawasan itu.

Menurut laporan, AS memiliki kemitraan pertahanan dengan Singapura dan merupakan penanam modal asing langsung terbesar di pusat keuangan Asia tersebut. Sedangkan hubungan perdagangan AS dengan Vietnam tengah berkembang, di samping sebagai lawan vokal atas klaim teritorial Tiongkok yang luas di Laut Tiongkok Selatan.

“Secara ekonomi, perdagangan akan menjadi cara paling alami bagi AS untuk memperdalam keterlibatan di Asia Tenggara. Tetapi politik domestik AS adalah kendala serius,” tambah Mancini.

Di masa pemerintahan Trump pada 2017, AS ditarik keluar dari Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP), yakni sebuah pakta perdagangan besar yang melibatkan 11 negara lain termasuk di Asia Tenggara. Akibatnya, negara-negara yang tersisa menegosiasikan kembali kesepakatan, dan menandatangani Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP) pada Maret 2018.

Presiden dan CEO Dewan Bisnis AS-Asean, Alex Feldman mengatakan bahwa AS tidak mungkin bergabung dengan CPTPP dalam jangka pendek. Sedangkan TPP banyak dikritik di AS, dan tidak pernah disetujui oleh Kongres.

“Tetapi AS dapat mencapai kesepakatan tentang ekonomi digital dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas,” tutur Feldman mengatakan CNBC pekan lalu.

Singapura saja telah memiliki perjanjian ekonomi digital dengan Australia, serta dengan Cile dan Selandia Baru.

Perjanjian Perdagangan Digital

Perjanjian yang berfokus pada ekonomi digital menetapkan aturan dan standar perdagangan digital di antara negara-negara peserta, seperti penyimpanan data lintas batas dan perlindungan data pribadi.

“Kami berpikir bahwa perjanjian bilateral dengan Singapura sangat masuk akal untuk membantu menetapkan aturan di jalan ekonomi digital, yang menjadi semakin ekonomi di Asia,” ujar Feldman, seraya menambahkan bahwa kesepakatan bilateral dapat membuka pintu yang lebih besar, yakni multilateral di masa depan.

Dikatakan oleh Deborah Elms, direktur eksekutif konsultan Asian Trade Centre, meskipun ada alasan yang masuk akal bagi AS untuk mengejar dan memimpin perjanjian digital baru, AS kemungkinan kesulitan meyakinkan negara lain untuk bergabung.

Elms menjelaskan dalam sebuah laporan pekan lalu bahwa perjanjian semacam itu bukanlah hal baru, dan AS akan memasuki prospek yang semakin ramai.

“Kesepakatan yang mencakup inisiatif digital, termasuk CPTPP dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang dipimpin Tiongkok. AS perlu memiliki alasan yang jelas dan meyakinkan untuk memulai kembali dengan pengaturan perdagangan lain, dan perlu memberikan nilai tambah bagi calon anggota. Jika tidak, bisa jadi AS menawarkan diri untuk memimpin kelompok dan menemukan beberapa peminat,” demikian laporan yang ditulis Elms.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN