Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi. ( Foto: Gagan Nayar / AFP )

Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi. ( Foto: Gagan Nayar / AFP )

PM Modi akan Cabut 3 UU Pertanian

Sabtu, 20 November 2021 | 06:18 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

GHAZIABAD, investor.id – Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyampaikan pada Jumat (19/11) akan mencabut tiga undang-undang (UU) pertanian yang telah diprotes oleh para petani selama lebih dari setahun. Langkah ini menunjukkan Modi yang dikenal agresif menjadi melunak, mengingat sebentar lagi mau ada pemilihan umum (pemilu).

Sebagai informasi pada September tahun lalu, pihak berwenang memperkenalkan UU yang bertujuan menderegulasi sektor pertanian. UU tersebut memungkinkan petani untuk menjual produk kepada pembeli di luar pasar grosir yang diatur pemerintah, di mana petani dijamin dengan harga minimum.

Advertisement

Namun para petani – yang khawatir reformasi akan memangkas harga hasil panen mereka – menggelar aksi protes nasional yang menarik perhatian kalangan aktivis dan selebritas dari India dan sekitarnya, termasuk aktivis iklim Greta Thunberg dan penyanyi pop Rihanna.

“Hari ini saya datang untuk memberi tahu Anda, seluruh negeri, bahwa kami telah memutuskan untuk menarik ketiga undang-undang pertanian itu. Saya mendesak para petani untuk kembali ke rumah mereka, pertanian mereka dan keluarga mereka. Dan saya juga meminta mereka untuk memulai dari awal,” ujar Modi dalam pidato kenegaraan, yang dikutip Reuters.

Dia menambahhkan, pemerintah akan mencabut undang-undang tersebut dalam sidang parlemen yang baru, yang dimulai bulan ini.

Konsesi mengejutkan terhadap undang-undang yang menurut pemerintah penting untuk mengatasi pemborosan kronis dan inefisiensi tersebut, muncul menjelang pemilu awal tahun depan di Uttar Pradesh (UP) – sebagai negara bagian terpadat di India, dan dua negara bagian utara lainnya dengan populasi pedesaan yang besar.

Namun demikian, kapitulasi Modi telah membuat sistem subsidi pertanian dan dukungan harga yang rumit tidak terselesaikan. Yang menurut para kritikus tidak mampu ditanggung oleh pemerintah.

Hal tersebut juga dapat menimbulkan pertanyaan bagi para investor tentang bagaimana reformasi ekonomi berisiko dikacaukan oleh tekanan politik. Pemrotes petani, yang mencapai ribuan orang dan berkemah di jalan-jalan utama di sekitar ibu kota, New Delhi, menyambut pidato Modi.

“Meskipun banyak kesulitan, kami telah berada di sini selama hampir satu tahun dan hari ini pengorbanan kami akhirnya terbayar,” kata Ranjit Kumar (36 tahun), sseorang petani di Ghazipur yang menjadi lokasi protes besar di Uttar Pradesh.

Para petani yang sedang bergembira tampak membagikan manisan dalam perayaan, dan meneriakkan kata-kata “salam petani” dan “panjang umur gerakan petani”.

Rakesh Tikait, yang merupakan seorang pemimpin kelompok tani, menyatakan aksi protes tidak dibatalkan. “Kami akan menunggu sampai parlemen mencabut undang-undang tersebut,” cuitnya di akun Twitter.

Bisnis Besar Rentan

Tahun lalu, pemerintahan Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party/BJP) Modi, menyatakan tidak ada pertanyaan tentang pencabutan undang-undang tersebut. Ia pun berusaha memecahkan kebuntuan dengan menawarkan keringanan atas undang-undang itu, tetapi negosiasi yang berlarut-larut berakhir gagal.

Alhasil, protes berubah menjadi aksi kekerasan yang pecah pada 26 Januari, di Hari Republik India. Pada insiden ini, ribuan petani mengepung polisi dan menyerbu Benteng Merah bersejarah di New Delhi, setelah merobohkan barikade dan mengemudikan traktor melewati penghalang jalan. Bahkan seorang pengunjuk rasa tewas, serta sejumlah petani dan polisi terluka.

Menurut para petani kecil, perubahan-perubahan itu membuatnya rentan menghadapi persaingan dari bisnis-bisnis besar dan akhirnya mereka bisa kehilangan dukungan harga untuk bahan pokok, seperti gandum dan beras.

Para petani juga menuntut harga dukungan minimum untuk semua tanaman mereka, tidak hanya untuk beras dan gandum. “Kami perlu mengetahui sikap pemerintah terhadap permintaan utama kami yang lain,” ujar Darshan Pal, pemimpin petani lainnya, merespons tentang permintaan baru yang telah menarik perhatian petani di seluruh negeri, tidak hanya di sabuk gandum utara.

Sedangkan pandangan pemerintah, reformasi sektor yang menyumbang sekitar 15% dari ekonomi US$ 2,7 triliun, berarti adalah peluang baru dan harga yang lebih baik bagi petani.

Pengumuman penghapusan undang-undang yang disampaikan Modi bertepatan dengan ulang tahun kelahiran Guru Nanak, pendiri Sikhisme. Mengingat petani yang memprotes, kebanyakan adalah Sikh, Modi mengakui bahwa pemerintah telah gagal memenangkan perdebatan dengan petani kecil.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN