Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi berbicara pada sesi World Leaders Summit Accelerating Clean Technology Innovation and Deployment di Konferensi Iklim COP26, di Scottish Event Campus di Glasgow, Skotlandia pada 2 November 2021. ( Foto: JEFF J MITCHELL / POOL / AFP )

Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi berbicara pada sesi World Leaders Summit Accelerating Clean Technology Innovation and Deployment di Konferensi Iklim COP26, di Scottish Event Campus di Glasgow, Skotlandia pada 2 November 2021. ( Foto: JEFF J MITCHELL / POOL / AFP )

Pencabutan UU Halangi Investasi Pertanian di India

Senin, 6 Desember 2021 | 06:52 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

NEW DELHI, investor.id – Para ekonom menyampaikan, pencabutan undang-undang (UU) pertanian India yang bertujuan menderegulasi pasar produk akan menyebabkan sektor pertanian kekurangan investasi pasar yang sangat dibutuhkan, dan bakal membebani pemerintah dengan subsidi penghematan anggaran selama bertahun-tahun.

Sebagai informasi, akhir tahun lalu pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi memperkenalkan tiga UU yang dimaksudkan membuka pasar pertanian bagi perusahaan-perusahaan dan menarik investasi swasta. Tetapi UU ini memicu aksi protes berkepanjangan dari para petani di India, yang khawatir bahwa reformasi regulasi tersebut akan membuat perusahaan-perusahaan mengeksploitasi mereka.

Advertisement

Mengingat negara bagian Uttar Pradesh merupakan wilayah padat penduduk, dan berpotensi mendulang banyak suara dalam pemilihan umum (pemilu) awal tahun depan maka Modi setuju membatalkan undang-undang itu pada November lalu. Ia berharap keputusan ini dapat memperlancar hubungan dengan lobi pertanian yang kuat, yang menyokong hampir setengah dari 1,3 miliar penduduk negara itu, dan menyumbang sekitar 15% dari ekonomi negara US$ 2,7 triliun.

Tetapi, para ekonom menambahkan bahwa dengan mengesampingkan perombakan paling ambisius dalam beberapa dekade, kemunduran Modi saat ini tampaknya mengesampingkan peningkatan yang sangat dibutuhkan. Mulai dari rantai pasokan pasca panen yang sudah ketinggalan jaman hingga mengurangi pemborosan, memacu diversifikasi tanaman dan meningkatkan pendapatan petani.

“Ini (langkah) tidak baik untuk pertanian, ini tidak baik bagi India. Semua insentif untuk beralih ke sistem yang lebih efisien dan terkait pasar (di bidang pertanian) telah ditutup,” ujar Gautam Chikermane, ekonom senior dan wakil presiden di Observer Research Foundation yang berbasis di New Delhi, yang dilansir Reuters.

Pembatalan UU tidak menghilangkan ketakutan petani soal kehilangan sistem harga minimum untuk tanaman pokok, yang menurut para petani menjamin swasembada gandum India.

“Tampaknya pemerintah menyadari ada manfaat dalam argumen petani, bahwa membuka sektor ini akan membuat mereka rentan terhadap perusahaan besar, menekan harga komoditas dan memukul pendapatan petani,” kata Devinder Sharma, pakar kebijakan pertanian yang telah mendukung gerakan para petani.

Namun, lanjut Chikermane, kebuntuan selama setahun yang melelahkan juga berarti tidak ada partai politik yang akan mencoba reformasi serupa, setidaknya selama seperempat abad. “Dengan tidak adanya investasi swasta, inefisiensi dalam sistem akan terus menghasilkan pemborosan dan makanan akan terus membusuk,” tuturnya.

Limbah Makanan

Di sisi lain, India menempati peringkat 101 dari 116 negara dalam Indeks Kelaparan Global, di mana kasus malnutrisi menyumbang 68% dari kematian anak.

Menurut berbagai penelitian, setiap tahunnya ada sekitar 67 juta ton makanan di India terbuang, yang mana nilainya mencapai sekitar US$ 12,25 miliar – hampir lima kali lipat dari sebagian besar negara dengan kekuatan ekonomi besar. Selain itu, tempat penyimpanan rantai dingin yang tidak memadai, kekurangan truk berpendingin, dan fasilitas pemrosesan makanan yang tidak memadai turut menjadi penyebab utama limbah.

UU pertanian sebenarnya berjanji mengizinkan para pedagang swasta, pengecer dan pengolah makanan untuk membeli langsung dari petani. Hal ini membuat mereka melewati lebih dari 7.000 pasar grosir yang diatur pemerintah, di mana komisi perantara dan biaya pasar menambah biaya konsumen.

Menurut para pedagang dan ekonomi, UU dapat mengakhiri aturan bahwa makanan harus melalui pasar yang disetujui sehingga bakal mendorong partisipasi swasta dalam rantai pasokan, memberikan insentif kepada perusahaan India dan global untuk berinvestasi di sektor ini.

“Undang-undang pertanian akan menghilangkan hambatan terbesar terhadap pembelian barang-barang pertanian skala besar oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan itu akan mendorong perusahaan membawa investasi untuk mengubah, dan memodernisasi seluruh rantai pasokan makanan,” ungkap Harish Galipelli, direktur ILA Commodities India Pvt Ltd – yang memperdagangkan barang-barang pertanian.

Alhasil, sekarang perusahaan Galipelli harus mengevaluasi kembali rencananya. “Kami memiliki rencana untuk meningkatkan bisnis kami. Kami akan memperluas jika hukum tetap ada. Perusahaan-perusahaan lain yang mengkhususkan diri dalam pergudangan, pengolahan makanan dan perdagangan juga di diharapkan untuk meninjau strategi ekspansi mereka,” tambah dia.

Harga yang Buruk

Penanganan pasca panen yang buruk juga menyebabkan harga produk mudah rusak hingga naik-turun di India. Tiga bulan lalu, banyak petani membuang tomat di jalan karena harganya jatuh, tetapi sekarang konsumen membayar mahal 100 rupee (US$ 1,34) per kg.

Menurut kelompok industri, Konfederasi Industri India atau Confederation of Indian Industry (CII), UU tersebut akan membantu sektor pengolahan makanan senilai US$ 34 miliar tumbuh secara eksponensial.

Para ekonom mengatakan, permintaan buah-buahan dan sayuran akan naik sehingga akan memangkas surplus produksi beras dan gandum, mengurangi stok bahan pokok yang membengkak senilai miliaran dolar di gudang negara.

“Diversifikasi tanaman juga bakal membantu mengendalikan pengeluaran subsidi, dan mempersempit defisit fiskal,” tutur Sandip Das, peneliti dan analis kebijakan pertanian yang berbasis di New Delhi.

Sedangkan kondisi Food Corporation of India (FCI) – badan pengadaan tanaman negara – yang memiliki catatan utang 3,81 triliun rupee ($51,83 miliar) pada tahun fiskal lalu, telah membuat para pembuat kebijakan khawatir dan menggelembungkan tagihan subsidi pangan negara itu menjadi 5,25 triliun rupee (US$ 70,16 miliar) pada pada tahun tersebut hingga Maret 2021.

“Namun, mengingat pemerintah federal sekarang memiliki ruang lingkup terbatas untuk perubahan maka otoritas lokal dapat memilih reformasi, asalkan mereka memiliki kemauan politik untuk melakukannya,” ujar Bidisha Ganguly, seorang ekonom di CII.

Demikian halnya dengan perusahaan-perusahaan rintisan yang didanai modal ventura juga telah menyatakan minatnya pada sektor pertanian India. “Agritech (teknologi pertanian), jika dibiarkan berakar, memiliki potensi untuk tercapai kesepakatan lebih baik antara petani dan konsumen melalui platform teknologi mereka,” kata Chikermane.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN