SWIPE UP TO READ
 Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.  Foto: MICHAEL TEWELDE / AFP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Foto: MICHAEL TEWELDE / AFP

PBB Gelar Majelis Umum yang Jarang Dilakukan

Senin, 28 Februari 2022 | 22:31 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

PBB, investor.id  – Pemerintah Rusia dikatakan akan mengetahui betapa terisolasinya negara itu di panggung dunia, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan sesi khusus darurat yang jarang terjadi di Majelis Umum. Pertemuan itu membahas apakah akan mengecam serangan Rusia ke Ukraina.

Sebanyak 193 anggota akan menyampaikan suara mereka ketika badan global tersebut memutuskan apakah akan mendukung resolusi untuk mengutuk agresi bersenjata tak beralasan Rusia di Ukraina, serta menuntut penarikan segera.

Advertisement

Ini adalah pertemuan sesi darurat ke-11 yang pernah dilakukan sepanjang sejarah PBB.

Baca juga: PBB: Lebih dari 100 Warga Sipil, 7 Anak Ukraina Tewas

Itu dilihat sebagai barometer demokrasi di dunia, di mana sentimen otokratis telah meningkat, kata para diplomat. Mereka menunjuk ke rezim seperti itu di Myanmar, Sudan, Mali, Burkina Faso, Venezuela, Nikaragua, dan Rusia.

Jika pemerintah Rusia menang di Ukraina, tatanan internasional bisa berubah selamanya, kata seorang diplomat senior kepada AFP tanpa menyebut nama. Ia menggarisbawahi gravitasi di badan yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan global.

Pertemuan dimulai pada pukul 10:00 pagi di New York (1500 GMT) dengan pidato oleh presiden majelis Abdulla Shahid dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

Baca juga: Dewan HAM PBB Pertimbangkan Debat Mendesak Terkait Ukraina

Dengan banyaknya negara yang akan berbicara, pemungutan suara pada resolusi ini mungkin baru dilangsungkan Selasa (1/3).

Para diplomat berharap mereka dapat melebihi 100 suara mendukung, meskipun negara-negara termasuk Suriah, Tiongkok, Kuba, dan India diharapkan mendukung Rusia atau abstain.

Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari, mengerahkan puluhan ribu tentara di dalam dan di seluruh negeri yang dilengkapi dengan tank, jet tempur, dan kapal.

Baca juga: Sekjen PBB Desak Putin Hentikan Konflik demi Kemanusiaan

Namun sejak sanksi Barat diterapkan, pemerintah Rusia menyerukan pembelaan diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.

Tapi seruan itu ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Barat dan PBB. Pihaknya menuduh pemerintah Rusia melanggar Pasal 2 Piagam PBB, yang mengharuskan anggotanya menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan krisis.

Mereka mengulangi tuduhan itu pada Senin.

Bukan Momen Biasa

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres. ( Foto: ESKINDER DEBEBE / UNITED NATIONS / AFP )
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres. Foto: ESKINDER DEBEBE / UNITED NATIONS / AFP

Langkah untuk mengadakan sesi darurat dipicu oleh pemerintah Rusia yang pada Jumat (25/2) menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. Sebelumnya, dewan mengecam serangan Rusia dan menyerukan penarikan segera pasukannya.

Pemerintah Rusia memberikan suara menentang resolusi tersebut. Tetapi pihaknya tidak memiliki hak veto untuk menggagalkan rujukan perang ke Majelis Umum, yang diizinkan berdasarkan resolusi 1950 yang disebut "Bersatu untuk Perdamaian".

Baca juga:  Rusia dan Ukraina Rundingkan Gencatan Senjata

Hal ini memungkinkan anggota DK PBB untuk menggunakan Majelis Umum untuk sesi khusus jika lima anggota tetap, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Tiongkok gagal setuju untuk bertindak bersama, dengan tujuan menjaga perdamaian.

Hanya dukungan sembilan dari 15 anggota dewan yang diperlukan untuk mengadakan sesi khusus darurat Majelis Umum.

Sebelas negara memberikan suara mendukung. Pemerintah Rusia menentang, sementara Uni Emirat Arab, Tiongkok, dan India abstain.

Baca juga: Gantikan Gas Rusia, Jerman Mungkin Perpanjang Penggunaan Batu Bara

"Anggota dewan yang mendukung resolusi ini mengakui bahwa ini bukan momen biasa," kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield.

Pada Senin pukul 17.00 setempat, DK PBB dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat tentang situasi kemanusiaan di Ukraina. Diperkirakan, akan ada sekitar tujuh juta orang yang akan melarikan diri dari pertempuran. (afp)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN