Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Antonio Guterres. Foto: AFP / MANILA BULLETIN

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Foto: AFP / MANILA BULLETIN

Majelis Umum PBB Tuntut Rusia Mundur dari Ukraina

Kamis, 3 Maret 2022 | 23:27 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

PBB, investor.id - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi yang menuntut pemerintah Rusia segera menarik diri dari Ukraina, sebagai teguran keras atas serangan Rusia. Tuntutan itu disampaikan oleh sebagian besar negara di dunia.

Setelah perdebatan yang berlangsung lebih dari dua hari, dengan duta besar Ukraina menuduh pemerintah Rusia melakukan genosida, sebanyak 141 dari 193 negara anggota PBB memilih mendukung resolusi yang tidak mengikat.

Advertisement

"Dunia menolak kebohongan Rusia. Rusia bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang menghancurkan dan krisis kemanusiaan internasional yang kami saksikan terjadi di Ukraina secara real time," kata Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam sebuah pernyataan, Rabu (2/3) malam.

Baca juga: Menlu Retno Sambut WNI Evakuasi dari Ukraina

Pemerintah Tiongkok termasuk di antara 35 negara yang abstain. Hanya lima negara, yakni Eritrea, Korea Utara, Suriah, Belarusia, Rusia yang menentang.

Resolusi itu menyatakan menyayangkan serangan ke Ukraina dalam istilah yang paling keras, serta mengecam keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menempatkan pasukan nuklirnya dalam posisi siaga.

Pemungutan suara itu disebut-sebut oleh para diplomat sebagai pelopor demokrasi di dunia, di mana otokrasi sedang meningkat. Langkah ini dilakukan ketika pasukan Putin menekan kota-kota Ukraina, sementara orang-orang Ukraina yang ketakutan melarikan diri.

"Mereka datang untuk merampas hak Ukraina untuk hidup. Sudah jelas bahwa tujuan Rusia bukan hanya pendudukan. Ini adalah genosida," kata Duta Besar Ukraina Sergiy Kyslytsya kepada Majelis Umum PBB menjelang pemungutan suara.

Baca juga: Rusia Menyerang Kota Utama Ukraina

Putin meluncurkan operasi militer skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Pemerintah Rusia telah membuat dalih pembelaan diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.

Tetapi pengajuan itu ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Barat yang menuduh pemerinth Rusia melanggar Pasal 2 Piagam PBB, yang mengharuskan anggota PBB menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan krisis.

Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk PBB Olof Skoog mengatakan pemungutan suara itu bukan hanya tentang Ukraina.

"Ini tentang mempertahankan tatanan internasional berdasarkan aturan yang telah kita semua tanda tangani," katanya dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Putin Menelepon Presiden Prancis selama 90 Menit, Ini Inti Percakapannya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan pesan Majelis Umum itu keras dan jelas.

"Akhiri permusuhan di Ukraina, sekarang. Heningkan senjata, sekarang. Seburuk apapun situasi bagi orang-orang di Ukraina saat ini, itu terancam jadi jauh lebih buruk. Jam yang terus berdetak adalah bom waktu," jelasnya, dalam pernyataan terpisah.

Beberapa delegasi memilih untuk meletakkan boneka binatang di meja mereka selama sesi. Ini menjadi sebuah pengingat visual yang mencolok dari dampak konflik yang menghancurkan pada anak-anak.

Siapa Selanjutnya?

Seorang tentara Ukraina tengah mengamati proyektil rudal yang jatuh di tengah kota Kiev, Jumat (25/2/2022). Foto AP-Vadim Zamirovsky
Seorang tentara Ukraina tengah mengamati proyektil rudal yang jatuh di tengah kota Kiev, Jumat (25/2/2022). Foto AP-Vadim Zamirovsky

Teks resolusi tersebut dipimpin oleh negara-negara Eropa yang berkoordinasi dengan Ukraina. Isinya telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa hari terakhir. Resolusi tersebut tidak lagi mengecam serangan seperti yang diharapkan pada awalnya, tetapi sebaliknya menyesalkan dengan tegas agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina.

Baca juga: Ukraina Sita Dokumen Rahasia Rusia soal Rencana Perang, Ini Isinya...

Hampir setiap pembicara Majelis Umum tersebut tanpa syarat mengecam perang. "Jika PBB memiliki tujuan, itu untuk mencegah perang," kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield dalam pidatonya, Rabu (2/3).

Dia menuduh pemerintah Rusia bersiap untuk meningkatkan kebrutalan kampanyenya.

“Kami telah melihat video pasukan Rusia memindahkan persenjataan yang sangat mematikan ke Ukraina, yang tidak memiliki tempat di medan perang. Itu termasuk cluster munitions dan bom vakum, yang dilarang di bawah Konvensi Jenewa,” kata Thomas-Greenfield.

Namun sekutu Rusia, Belarusia, menawarkan pertahanan yang kuat terhadap invasi tersebut. Duta Besar Belarus Valentin Rybakov mengecam sanksi yang dijatuhkan oleh Barat terhadap Rusia, dinilainya sebagai contoh terburuk terorisme ekonomi dan keuangan.

Baca juga: Rusia bakal Lanjutkan Operasi Militer di Ukraina sampai Akhir

Ia mengikuti sekutu Rusia lainnya seperti Suriah, mengecam standar ganda negara-negara Barat yang telah menginvasi sejumlah negara. Termasuk Libya, Irak, dan Afghanistan dalam beberapa dekade terakhir.

Pembicara lain menyebutkan ada kekhawatiran akan muncul efek domino jika Ukraina jatuh ke Rusia. Utusan pemerintah Kolombia mencemooh upaya untuk mengembalikan ke rezim "kekaisaran". Sementara Albania bertanya-tanya siapa yang akan menjadi yang berikutnya.

Sementara dari wilayah Arab ada Kuwait, yang menjadi korban serangan Irak pada 1990, mengecam pemerintah Rusia dengan nada paling eksplisit.

Baca juga: Rusia Mulai Menyerang Kota-kota di Ukraina Timur

Tiongkok, India Abstain

Masyarakat lalu lalang di sekitar Time Square, New York, AS, Kamis (24/2) saat papan elektronik menampilkan kabar terbaru invasi Rusia ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden pada Kamis berjanji akan merilis cadangan strategis minyak jika diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga-harga.Foto: Investor Daily/ANGELA WEISS / AFP
Masyarakat lalu lalang di sekitar Time Square, New York, AS, Kamis (24/2) saat papan elektronik menampilkan kabar terbaru invasi Rusia ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden pada Kamis berjanji akan merilis cadangan strategis minyak jika diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga-harga.Foto: Investor Daily/ANGELA WEISS / AFP

Pemerintah Jepang dan Selandia Baru memimpin kecaman dari Asia. Tetapi Tiongkok, India, dan Pakistan menyatakan abstain. Selama debat, pemerintah Tiongkok telah menekankan bahwa dunia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang disebutnya Perang Dingin baru.

Di sela-sela pertemuan, pemerintah AS membidik orang-orang Rusia yang bekerja di PBB, dengan melontarkan tuduhan spionase dan menuntut pengeluaran dengan paksa. (afp)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN