Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi lembaran alumunium. ( Foto: simon2579 / Getty Images / iStockphoto

Ilustrasi lembaran alumunium. ( Foto: simon2579 / Getty Images / iStockphoto

AS akan Kenakan Anti-Dumping ke 18 Negara

Kamis, 4 Maret 2021 | 05:57 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

WASHINGTON, investor.id - Departemen Perdagangan (Depdag) Amerika Serikat (AS) akan mengenakan pajak kepada eksportir lembaran aluminium dari 18 negara. Setelah negara-negara tersebut dinilai mendapatkan keuntungan dari subsidi dan dumping.

Komisi Perdagangan Internasional AS (ITC), sebuah badan independen, harus menyetujui keputusan akhir pada 15 April 2021 untuk memberlakukan anti-dumping atau bea khusus yang setara.

Penyelidikan itu, yang diluncurkan sejak pemerintahan Donald Trump, atas permintaan belasan produsen campuran aluminium AS. Termasuk Arconic dan Aleris Rolled. Para produsen AS merasa dirugikan oleh persaingan impor dengan harga yang lebih rendah.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden menetapkan, impor khususnya dari Jerman senilai US$ 287 juta pada 2019 diuntungkan dari dumping mulai dari 40% hingga 242%.

Hal yang sama berlaku untuk lembaran paduan aluminium dari Bahrain senilai US$ 241 juta, yang menurut pemerintah AS mendapatkan keuntungan dari penetapan harga di bawah biaya produksi atau pasar lokal sebesar 83%.

Impor dari India yang mencapai US$ 123 juta pada 2019 telah mendapat manfaat dari subsidi sebesar 35% hingga 89%. Demikian menurut penyelidikan AS.

Pada Oktober 2020, pemerintahan Trump mengindikasikan bahwa mereka sudah mulai memungut bea awal di penyelidikan.

Negara lain yang terkait hal ini adalah Brasil, Kroasia, Mesir, Yunani, Oman, Rumania, Serbia, Slovenia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Taiwan, Turki, serta Indonesia.

"Jika ITC membuat penentuan akhir afirmatif, Commerce akan mengeluarkan perintah AD atau CVD," kata Depdag AS, mengacu pada perintah anti-dumping atau tugas yang berlawanan, yang dilansir AFP.

Menurut Pemerintah AS, sebanyak 559 pesanan untuk berbagai varian impor saat ini berlaku untuk memberikan keringanan kepada perusahaan dan industri Amerika terkena dampak perdagangan yang dinilai tidak adil.

"Perusahaan asing yang menetapkan harga produknya di pasar AS di bawah biaya produksi atau di bawah harga di pasar dalam negeri, mereka dikenai bea anti-dumping. Perusahaan asing yang menerima subsidi tidak adil dari pemerintahnya, seperti hibah, pinjaman, infusi ekuitas, keringanan pajak, atau input produksi, tunduk pada countervailing duty (CVD)yang ditujukan untuk melawan subsidi secara langsung," jelas pernyataan itu.

CVD adalah bentuk bea khusus yang diberlakukan pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri dengan melawan dampak negatif dari subsidi impor. CVD dengan demikian merupakan pajak impor oleh negara pengimpor atas produk impor.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN