Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo aplikasi seluler Facebook dan Google yang terlihat pada kayar tablet. ( Foto: Denis Charlet / AFP )

Logo aplikasi seluler Facebook dan Google yang terlihat pada kayar tablet. ( Foto: Denis Charlet / AFP )

Australia Wajibkan Perusahaan Teknologi Bayar Konten Berita

Jumat, 26 Februari 2021 | 06:28 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

SYDNEY, investor.id – Facebook dan Google bakal dipaksa membayar untuk memunculkan konten berita, di bawah undang-undang baru yang disahkan Pemerintah Australia pada Kamis (25/2). UU ini akan melakukan pengawasan ketat secara global atas preseden pertempuran antara perusahaan-perusahaan teknologi besar, yang disebut Big Tech, dengan perusahaan-perusahaan media.

Undang-undang pertama dunia itu disahkan dengan lancar, menyusul persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Australia untuk mengurangi elemen-elemen yang paling ditolak keras oleh raksasa perusahaan-perusahaan teknologi. Ini sebagai imbalan karena keduanya setuju untuk menegosiasikan kesepakatan berbayar dengan media-media lokal.

UU tersebut juga membuka jalan bagi Google dan Facebook untuk menjajaki puluhan juta dolar ke perusahaan media lokal yang sedang berjuang, serta dapat menyediakan model penyelesaian perselisihan dengan regulator di seluruh dunia.

“UU baru akan memastikan bahwa bisnis pemberitaan dibayar secara adil atas konten yang mereka hasilkan, serta membantu mempertahankan jurnalisme kepentingan publik di Australia,” kata Pemerintah Australia, seperti dikutip AFP.

Google telah menjadi perantara kesepakatan bernilai jutaan dolar dengan perusahaan media Australia, termasuk dua perusahaan media terbesar, yaitu News Corp dan Nine Entertainment milik Rupert Murdoch .

Sementara itu, Facebook yang lebih menunjukkan keengganan atas UU – bahkan sempat memberlakukan larangan singkat di seluruh media pemberitaan Australia sebagai protes terhadap undang-undang tersebut – beringsut menuju kesepakatan pertama dengan Seven West. Facebook menuturkan, ada lebih banyak negosiasi yang sedang dilakukan.

Sebagai informasi selama kesepakatan tersebut berjalan, perusahaan-perusahaan teknologi tidak akan diberitahu siap, dan apa yang harus dibayar oleh seorang penengah. Produk mereka yang paling menguntungkan, seperti mesin pencarian akan dilindungi dari penggunaan lain.

Perjanjian tersebut menandai terobosan baru dalam pembayaran konten berita bagi Facebook dan Google. Ini mengingat keduanya adalah perusahaan terbesar dan paling menguntungkan di dunia, yang mana sebagian besar melakukan pengaturan, kurasi, dan mengindeks konten orang lain tanpa dikenakan biaya.

Baik Facebook dan Google menyatakan akan menginvestasikan sekitar US$ 1 miliar untuk memunculkan konten dalam berita di seluruh dunia selama tiga tahun ke depan. Google akan membayar konten berita yang muncul di produk “Showcase”, sedangkan Facebook diperkirakan membayar penyedia yang muncul di fitur “News”, yang diluncurkan di Australia akhir tahun ini.

Menciptakan Preseden

Di sisi lain, UU tersebut dipandang sebagai serangan pembuka dalam pertempuran antara Big Tech dan regulator. Yang mana telah menyaksikan pertumbuhan perusahaan diawali sebagai start-up menjadi konglomerat digital hanya dengan bantuan regulasi ringan.

Perselisihan itu dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pengawas konsumen Australia terhadap Google dan dominasi iklan online Facebook, yang telah menguras uang tunai dari organisasi pemberitaan tradisional.

Bahkan menurut catatan pengawas persaingan usaha, untuk setiap US$ 100 yang dibelanjakan oleh para pengiklan Australia hari ini, sebanyak US$ 49 untuk Google dan US$ 24 untuk Facebook. Ribuan pekerjaan jurnalisme dan sejumlah kantor-kantor pemberitaan di Negeri Kangguru itu pun telah hilang selama dekade terakhir, karena sektor ini memperlihatkan aliran pendapatan iklan ke para pemain digital.

Kalangan kritikus undang-undang tersebut mengatakan, UU menghukum perusahaan inovatif dan merampas sejumlah uang dengan perjuangan media tradisional – bukan secara politik.

Sedangkan orang dalam teknologi melihat undang-undang tersebut didorong, khususnya, oleh News Corp. milik Rupert Murdoch, yang mendominasi lanskap media lokal dan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah konservatif Australia.

Tidak Ada Jaminan

Di samping itu, tidak ada jaminan dalam undang-undang bahwa hasilnya akan digunakan untuk mendanai jurnalisme.

Direktur urusan global Facebook Nick Clegg pada Kamis mengatakan, draf asli undang-undang tersebut akan memaksa perusahaan untuk membayar jumlah uang yang berpotensi tidak terbatas kepada konglomerat media multinasional, di bawah sistem arbitrase yang dengan sengaja salah menggambarkan hubungan antara penerbit dan Facebook.

Para pengamat menambahkan, melemahnya undang-undang untuk sebagian besar menghindari arbitrase wajib. Ini berarti UU itu tidak mungkin memicu undang-undang peniru di tempat-tempat, seperti Kanada dan Inggris yang akan mengancam model bisnis Google dan Facebook. Selain itu, masih jauh dari kata jelas bahwa uang tersebut bakal cukup untuk menyelamatkan media pemberitaan Australia.

“Kita selalu memasang iklan untuk mendapatkan informasi yang dihasilkan oleh organisasi berita. Sekarang pendapatan iklan mengalir ke Google dan Facebook, dan kita tidak memiliki model untuk mendanai media berita di masa depan. Kita mungkin membutuhkan pendanaan publik langsung, mungkin dibiayai oleh pajak atas iklan. Sementara itu, memaksa Google dan Facebook untuk membayar tautan bukanlah solusi yang memuaskan, tapi ini yang terbaik yang kita miliki,” demikian tulisan Ekonom Universitas Queensland John Quiggin dalam unggahan blog baru-baru ini untuk The Conversation.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN