Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Rishi Sunak. ( Foto: REUTERS )

Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Rishi Sunak. ( Foto: REUTERS )

Inggris Didorong Perpanjang Stimulus Covid

Rabu, 17 Februari 2021 | 06:16 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

LONDON, investor.id – Pemerintah Inggris didorong memperpanjang stimulus Covid-19 dan mengatasi kesenjangan yang diperburuk oleh pandemi yang ditimbulkan virus tersebut.

Menurut kalangan analis, Selasa (16/2), stimulus dari anggaran bulan depan itu diperlukan sebelum karantina baru ditarik secara bertahap.

Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Rishi Sunak dinilai harus fokus pada pengamanan pemulihan ekonomi. Bukannya menaikkan pajak untuk memperbaiki kondisi keuangan publik yang juga terdampak pandemi tersebut.

Hal ini disampaikan Institute for Fiscal Studies (IFS) dan analis bank Citi dalam laporan bersama. Adapun Sunak akan menyampaikan anggaran tahunan pada 3 Maret 2021.

Laporan itu menyebutkan, Sunak juga harus membantu perekonomian yang kontraksi hampir 10% tahun lalu karena pandemi. Yang berarti ia dihadapkan pada tiga tantangan sekaligus, yakni mengatasi dampak Brexit, Covid-19, dan transisi menuju energi hijau.

“Dalam anggaran itu perlu ada perpanjangan dukungan darurat kepada rumah tangga dan pemilik usaha hingga bulan-bulan mendatang," kata laporan tersebut.

Selain itu juga perlu menetapkan rencana untuk menghapusnya secara bertahap. Karena ekonomi tidak dapat menyesuaikan dan pulih sampai sebagian besar dukungan tersebut dicabut.

“Menkeu juga perlu menetapkan rencana bagaimana membantu ekonomi pulih dan menyesuaikan diri dengan normal baru," lanjut laporan itu.

Skema pemerintah yang membayar gaji para pekerja yang dirumahkan, yang diluncurkan pada Maret 2020 selama karantina awal Covid-19, dijadwalkan berakhir pada akhir April 2021.

Para ekonom khawatir jika skema tersebut dihentikan, padahal membayar sebagian besar upah bagi jutaan pekerja sektor swasta, akan memicu gelombang baru pengangguran.

IFS menyatakan, rumah tangga berpenghasilan rendah tidak dapat menyimpan uang tunai sebanyak kelompok yang lebih kaya. Hal ini yang memicu ketidaksetaraan lebih besar di dalam masyarakat selama krisis.

"Kelanjutan skema tersebut harus dibatasi dan ditargetkan dengan hati-hati. Dalam fase pemulihan, perlu mendukung pekerjaan dan investasi, tetapi juga perlu mengenali dan mengatasi berbagai kesenjangan yang diperburuk oleh krisis," tutur Direktur IFS Paul Johnson.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN