Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak menjelang penyampaian pernyataan rencana anggaran tahunan di hadapan anggota dewan perwakilan (House of Commons), di pusat kota London, pada 3 Maret 2021. ( Foto: JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP )

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak menjelang penyampaian pernyataan rencana anggaran tahunan di hadapan anggota dewan perwakilan (House of Commons), di pusat kota London, pada 3 Maret 2021. ( Foto: JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP )

Inggris Perpanjang Program Stimulus dan Naikkan Pajak

Rabu, 3 Maret 2021 | 06:58 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

LONDON, investor.id – Pemerintah Inggris diperkirakan tetap mempertahankan stimulus keuangan darurat untuk menopang ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Dan untuk membiayainya, Inggris akan menaikkan pajak karena akan dihadapkan pada lonjakan utang.

"Kuncinya sekarang adalah tetap mendukung ekonomi tetapi juga menyokong masyarakat," ujar Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak, seperti dikutip AFP, Selasa (2/3).

Saat Pemerintah Inggris menyampaikan rancangan anggaran tahunan pada Rabu (3/3), Inggris minggu depan mulai mencabut secara bertahap karantina ketiga Covid-19.

Inggris adalah negara yang paling parah terkena dampak di Eropa dengan lebih dari 120.000 kematian dan lebih dari empat juta kasus. Namun harapan untuk pemulihan ekonomi telah didorong oleh vaksinasi terhadap jutaan orang dewasa.

Laporan menunjukkan, Sunak akan mengumumkan tambahan miliaran pound untuk membantu menyelamatkan lapangan kerja dan sektor bisnis.

Tetapi ia juga diperkirakan mengumumkan kenaikan pajak perusahaan, atau pungutan atas keuntungan perusahaan dari rekor terendah di angka Inggris 19%. Pemerintahan Konservatif akan tetap berpegang pada janji pra-pandemi untuk tidak meningkatkan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai (PPN).

"Peningkatan pajak perusahaan kemungkinan akan, disengaja atau tidak, menjadi hal utama. Secara objektif, pajak perusahaan bukanlah pendorong utama dalam hal pendapatan, sekitar 10% dari pajak penerimaan. Tetapi mungkin jalan dengan daya tahan paling kecil saat pemerintah mencari cara untuk memperbaiki kekurangan pendapatannya," kata bank Barclays dalam catatan kepada para klien.

Pemerintah Perdana Menteri (PM) Boris Johnson sebenarnya telah memotong PPN atas makanan, akomodasi, dan atraksi selama pandemi Covid-19.

Langkah itu juga telah mengangkat ambang batas di mana pajak dokumen resmi jatuh tempo pada pembelian rumah, membantu pembeli properti dan sektor konstruksi. Kedua langkah sementara itu dapat diperpanjang dalam anggaran yang baru.

Anggota parlemen lintas panel, dalam sebuah laporan Senin (1/3) mengatakan terlalu dini untuk menaikkan pajak dan pajak perusahaan pada akhirnya harus dinaikkan hanya secukupnya, sementara digabungkan dengan tindakan dukungan lanjutan untuk sektor bisnis. Menurut mereka, kenaikan yang sangat signifikan dalam tarif pajak perusahaan akan menjadi kontraproduktif.

“Dengan keuangan publik (Inggris) pada lintasan jangka panjang yang tidak berkelanjutan, pesan jelas kami adalah bahwa Anggaran 2021 bukanlah waktu untuk kenaikan pajak atau konsolidasi fiskal, yang dapat merusak pemulihan ekonomi,” kata ketua Komisi dan anggota parlemen Konservatif Mel Stride.

Tetapi, tambah dia, mungkin perlu melihat langkah-langkah fiskal yang signifikan, termasuk peningkatan pendapatan di masa depan.

Utang Melonjak

Sejak April 2020 atau segera setelah karantina yang pertama, utang bersih pemerintah membengkak sebesar 271 miliar pound.

Sebagian besar pengeluarannya adalah untuk mempertahankan jutaan lapangan kerja sektor swasta melalui skema cuti ditanggung pemerintah. Sebagian besar gaji dibayarkan oleh negara hingga akhir April 2021. Langkah bantuan ini yang kemungkinan diperpanjang.

Kalangan analis berpendapat, pemerintah Inggris harus menggunakan anggaran untuk memperpanjang langkah-langkah dukungan keuangan virus corona dan mengatasi ketidaksetaraan yang diperburuk oleh Covid-19.

Dalam laporan bersama, Institute for Fiscal Studies dan Citi bank mencatat, rumah tangga berpenghasilan rendah belum mampu menghemat uang sebanyak orang yang lebih kaya. Hal ini memicu ketidaksetaraan yang lebih besar di masyarakat selama periode krisis tersebut.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN