Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana Gedung Capitol Amerika Serikat (AS), di Washington, DC., pada 13 Februari 2021. ( Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP )

Suasana Gedung Capitol Amerika Serikat (AS), di Washington, DC., pada 13 Februari 2021. ( Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP )

Kenaikan Upah Minimum Dipastikan Tak Masuk Stimulus US$ 1,9 T

Sabtu, 27 Februari 2021 | 05:47 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

WASHINGTON, investor.id - Seorang pejabat tinggi di Senat Amerika Serikat (AS) pada Kamis (25/2) waktu setempat memastikan bahwa kenaikan upah minimum US$ 15 per jam, yang diinginkan oleh Presiden Joe Biden, tidak bisa masuk ke dalam rancangan undang-undang (RUU) bantuan Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun. Hal ini membuyarkan upaya Demokrat untuk memenuhi prioritasnya yang progresif itu.

Para senator mengatakan kepada para pengambil kebijakan di AS, poin upah minimum tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam paket bantuan Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun. Jika Demokrat berusaha untuk meloloskannya melalui RUU tanpa dukungan mayoritas.

Proses yang dikenal sebagai rekonsiliasi itu memungkinkan pembuat undang-undang untuk mengesahkan RUU terkait anggaran itu hanya dengan 51 suara mayoritas di Senat yang beranggotakan 100 senator. Bukannya 60 suara yang biasanya diperlukan untuk pengesahan sebuah legislasi besar.

Sebagian besar senator Republik, di Senat yang sekarang terbagi rata, menentang usulan paket bantuan itu. Artinya, Demokrat harus menangguhkan rencana penaikan upah minimum nasional menjadi US$ 15 per jam dari sebelumnya US$ 7,25 per jam, jika menginginkan RUU itu diloloskan.

"Presiden Biden kecewa dengan hasil ini, karena dia mengusulkan agar upah minimum US$ 15 sebagai bagian dari Rencana Penyelamatan Amerika," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP pada Jumat (26/2).

Presiden, tambah dia, mendesak Kongres untuk bergerak cepat meloloskan RUU tersebut. “Yang mencakup bantuan langsung tunai US$ 1.400 untuk sebagian besar warga Amerika serta pendanaan lain untuk membantu mengendalikan dan menghilangkan dampak pandemi,” jelasnya.

Partai Republik menyuarakan dukungan untuk keputusan itu. Senator Lindsey Graham mengatakan seiring waktu keputusan akan berakhir dengan memperkuat tradisi Senat.

Pukulan terhadap Demokrat terjadi satu hari sebelum DPR AS memberikan suara pada rencana yang ditujukan untuk menyediakan bantuan bagi jutaan keluarga Amerika yang dalam kesulitan. Bersamaan dengan bantuan bagi bisnis dan komunitas yang dirugikan oleh pandemi. DPR AS hampir dapat dipastikan menyetujui RUU tersebut.

Keputusan itu hanya mempengaruhi Senat. Tetapi karena setiap RUU harus disahkan oleh kedua majelis di Kongres AS, sebelum presiden menandatanganinya menjadi UU, keputusan Elizabeth MacDonough itu secara efektif menghapus paket kenaikan gaji.

Kuno dan Tidak Demokratis

Sementara itu, Ketua DPR AS Nancy Pelosi tetap berkeras majelisnya akan melanjutkan pemungutan suara pada Jumat waktu setempat, dengan menyertakan rencana kenaikan upah.

"Dewan Demokrat percaya kenaikan upah minimum itu perlu. Oleh karena itu, ketentuan ini akan tetap dalam Rencana Penyelamatan Amerika dalam pembicaraan besok," ujar Pelosi dalam sebuah pernyataan.

Jika usulan lolos, bahasan upah minimum kemungkinan besar akan dihapus dari versi Senat.

Dengan Senat terbagi 50-50, Demokrat harus tetap bersatu jika mereka tidak mendapat dukungan Republik, kemudian mengandalkan suara yang akan memenangkan dari Wakil Presiden AS Kamala Harris.

Jika versi Senat dan DPR berbeda, seperti yang sekarang tampak pasti, maka itu perlu direkonsiliasi menjadi satu RUU dan disahkan lagi sebelum Biden menandatanganinya menjadi UU.

Di sisi lain, Senator Bernie Sanders, sosialis demokratik yang juga merupakan ketua Komite Anggaran Senat mengecam keputusan Senat. Kebanyakan orang Amerika mendukung kenaikan upah minimum, kata Sanders.

"Namun karena aturan Senat yang kuno dan tidak demokratis, kami tidak dapat bergerak maju untuk mengakhiri penggajian yang membuat kelaparan dan meningkatkan pendapatan 32 juta orang Amerika yang berjuang. Pertarungan itu berlanjut," tukasnya.

Sanders mengatakan, dirinya membidik untuk menawarkan tindakan balasan dalam RUU, yakni amandemen untuk menghapus pemotongan pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang tidak membayar di atas US$ 15 per jam.

 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN