Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menyampaikan pembaruan tentang Operation Warp Speed di Rose Garden, Gedung Putih di Washington, DC pada 13 November 2020. ( Foto: MANDEL NGAN / AFP )

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menyampaikan pembaruan tentang Operation Warp Speed di Rose Garden, Gedung Putih di Washington, DC pada 13 November 2020. ( Foto: MANDEL NGAN / AFP )

KPU AS Nyatakan Tidak Ada Bukti Suara Tidak Sah

Sabtu, 14 November 2020 | 07:29 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

WASHINGTON, investor.id – Para pejabat dari Dewan Koordinasi Pemerintah Infrastruktur Pemilu (Election Infrastructure Government Coordinating Council) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU)-nya Amerika Serikat (AS) menyatakan pada Jumat (13/11) waktu setempat, bahwa tidak ada bukti mengenai kompromi surat suara atau sistem pemungutan suara yang korup dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) AS.

 

Pernyataan tersebut dirilis, menyusul adanya respons penolakan menerima kemenangan Presiden terpilih AS Joe Biden dari Partai Republik. Seorang pejabat dari Partai Demokrat juga menuding Partai Republik telah meracuni demokrasi AS.

Pesan-pesan tersebut berdatangan selang beberapa jam setelah Presiden Donald Trump kembali mencuitkan kecurangan – tanpa bukti – dan menuding para produsen peralatan pilpres telah menghapus 2,7 juta suara miliknya secara nasional.

Menanggapi tudingan itu, para pejabat senior federal dan pemilihan umum (pemilu) di negara bagian AS pun mengeluarkan pernyataan yang isinya menolak klaim penipuan Trump. Mereka mengatakan, pelaksanaan pemilu 3 November 2020 adalah yang paling aman dalam sejarah Amerika.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Koordinasi Pemerintah Infrastruktur Pemilu, yang berada di bawah badan keamanan pemilu federal utama yakni Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency/CISA).

“Tidak ada bukti bahwa sistem pemungutan suara menghapus atau kehilangan suara, mengubah suara, atau dengan cara apa pun dikompromikan. Meskipun kami tahu ada banyak klaim tidak berdasar, dan peluang informasi yang salah tentang proses pemilu kami, kami dapat meyakinkan Anda bahwa kami memiliki kepercayaan penuh pada keamanan dan integritas pemilihan kami, dan Anda juga harus melakukannya,” demikian isi pernyataan, seperti dilansir AFP.

Pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh kepala Asosiasi Nasional Direktur Pemilihan Negara Bagian dan Asosiasi Nasional Sekretaris Negara (National Association of State Election Directors and the National Association of Secretaries of State) – pejabat yang mengelola pemilu di tingkat negara bagian – dan oleh ketua Komisi Bantuan Pemilu AS.

Biden sendiri pada Kamis (12/11) malam waktu setempat mengukuhkan kemenangannya dalam pilpres, dengan memimpin lebih dari 5 juta suara, setelah memenangi suara elektoral di Arizona – yang dikenal sebagai basis Partai Republik. Demikian disampaikan jaringan media AS.

Menurut laporan, Arizona memberi Biden keunggulan suara 290-217 atas Trump di Electoral College. Jumlah ini melewati ambang batas 270 suara elektoran yang dibutuhkan untuk memenangi kursi tertinggi di Gedung Putih.

Seperti diketahui, sebagian besar anggota parlemen Republik belum mengakui kemenangan Biden. Bahkan Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer dari Demokrat, menuduh mereka telah menyangkal kenyataan dan menunjukkan sikap pengecut.

“Alih-alih bekerja untuk menarik negara kembali bersama guna melawan musuh bersama kita Covid-19, Partai Republik di Kongres menyebarkan teori konspirasi, menyangkal kenyataan dan meracuni demokrasi kita,” ujarnya.

Pertunjukan Sirkus yang Konyol

Tidak menyerah, Trump kembali mencuit selang beberapa jam dari pernyataan sebelumnya bahwa selain mengklaim 2,7 juta suara telah dihapus, dia juga menuding ada ratusan ribu suara miliknya yang telah dialihkan ke Biden di Pennsylvania dan negara bagian lain.

Cuitan terbaru itu merupakan serangkaian pernyataan palsu yang diajukan Trump dan Partai Republik untuk menolak kemenangan Biden.

Anggota parlemen Republik, seperti Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell tetap bersikukuh membela Trump serta mendukung penolakannya untuk mengakui, dan mendukung gugatan hukum.

Sedangkan Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi, menuntut Partai Republik untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai pertunjukan sirkus yang konyol, dan beralihmemerangi pandemi.

“Sekarang rakyat telah mengungkapkan pandangan mereka, Joe Biden telah menang (dan) Kamala Harris akan menjadi wakil presiden wanita pertama Amerika Serikat,” kata Pelosi, Kamis.

Sementara itu, pakar politik percaya bahwa Partai Republik menggunakan strategi seperti itu sebagai cara untuk mengobarkan basis Trump sebelum dua putaran pemilihan Senat AS di Georgia, yang akan menentukan partai mana yang mengontrol majelis.

Sebanyak 161 mantan pejabat keamanan nasional, termasuk beberapaorang yang bekerja dengan Trump, memperingatkan soal penundaan berkelanjutan pemerintahan saat ini dalam mengakui kemenangan Biden, yang bakal menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional.

Dalam sebuah surat, kelompok itu termasuk mantan menteri pertahanan AS Chuck Hagel dan mantan direktur kontraterorisme senior Dewan Keamanan Nasional Trump Javed Ali mendesak Kepala Administrasi Layanan Umum (General Services Administration/GSA) Emily Murphy untuk mengakui Biden sebagai presiden terpilih.

Pasalnya, tanpa persetujuan GSA, dana transisi dan sumber daya lainnya termasuk akses ke briefing intelijen tidak dapat mengalir ke Biden dan timnya. Namun Murphy tetap menolak untuk mengalah.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN