Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor Pers Menteri Ekonomi menunjukkan Menteri Ekonomi Italia Daniele Franco (kiri) dan Gubernur Bank Italia, Ignazio Visco selama pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 di Roma, pada 26 Februari 2021. ( Foto: Handout / Economy Minister Press Office / AFP )

Kantor Pers Menteri Ekonomi menunjukkan Menteri Ekonomi Italia Daniele Franco (kiri) dan Gubernur Bank Italia, Ignazio Visco selama pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 di Roma, pada 26 Februari 2021. ( Foto: Handout / Economy Minister Press Office / AFP )

Menkeu G-20 Bahas Pemulihan Global Pasca-Covid

Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:56 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

MILAN, investor.id – Para menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral dari negara kelompok G-20 mengadakan pertemuan pada Jumat (26/2) guna ancaman . Dan bagaimana untuk membatasi kerugian bagi negara-negara terdampak parah dan tersisihkan dari perlombaan untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Pelaksanana konferensi melalui tautan video – yang diketuai Italia sebagai presiden G-20 – merupakan pertemuan pertama bagi Menteri Keuangan baru Amerika Serikat (AS) Janet Yellen. Pertemuan ini diperkirakan jauh lebih tidak konfrontatif dibandingkan perwakilan Donald Trump dalam pertemuan sebelumnya.

“Dengan pemerintahan baru Amerika, tentu akan lebih mudah untuk mencapai kesepakatan untuk meningkatkan bantuan ke negara-negara miskin. Tapi sementara pendekatan Presiden Joe Biden untuk kerja sama internasional jauh lebih terbuka, tidak akan mudah untuk mengumpulkan dana mengingat krisis ekonomi melanda banyak negara,” ujar Lucia Tajoli, profesor ekonomi internasional dari sekolah bisnis Politeknik Milan, kepada AFP.

Sebelumnya pada Kamis (25/2), Pemerintah AS mendesak negara-negara anggota G-20 yang lebih berkembang untuk meluncurkan kampanye vaksinasi terkoordinasi yang benar-benar global.

“Tanpa akses ke vaksin, negara-negara berpenghasilan rendah, khususnya, akan mengalami kehilangan nyawa yang lebih tragis dan menunda pemulihan ekonomi mereka,” demikian tulis Yellen dalam surat terbuka kepada para mitranya menkeu G-20.

Langkah Baru Atas Utang

Yellen juga mengisyaratkan keterbukaan untuk mengeluarkan yang disebut Hak Penarikan Khusus atau Special Drawing Rights (SDRs) di Dana Moneter Internasional (IMF) bagi negara-negara yang lebih miskin. Langkah ini berbanding terbalik dengan posisi Trump.

Beberapa negara kelompok G-20 pun telah mengajurkan langkah tersebut, setelah instrumen keuangan – yang dapat ditukar dengan dolar AS, euro, renminbi Tiongkok, yen Jepang atau pound Inggris – terbukti memiliki nilai yang dapat menjadi alat pemadam krisis pada 2009.

Ada pun alokasi SDR era krisis keuangan berjumlah sekitar setengah dari US$ 500 miliar yang sekarang sedang dibahas.

Namun sumber dekat kepresidenan Italia menepis adanya ekspektasi kesepakatan cepat. Sumber mengatakan: “Terlalu dini untuk membicarakan jumlah karena keputusan tentang SDR hanya dapat diambil setelah (IMF) membuat proposal.”

Tahun lalu, G20 juga menyetujui penundaan pembayaran bunga utang bagi negara-negara termiskin, dengan perpanjangan hingga 30 Juni tahun ini.

“Namun, dampak dari inisiatif ini tidak seluas yang diharapkan. Sektor swasta tidak berpartisipasi di dalamnya dan, di banyak bagian dunia, China Development Bank (CDB) juga belum berpartisipasi,” tutur Presiden Bank Dunia David Malpass kepada surat kabar Italia La Stampa.

Sebelumnya pada November, para menteri keuangan G-20 telah menyepakati kerangka kerja untuk mengurangi beban utang. Tetapi, sejauh ini baru Chad, Zambia dan Ethiopia yang telah meminta agar hutangnya direstrukturisasi.

“Pengurangan utang, yang sebelumnya terselubung, sekarang menjadi agenda dan kami pasti bisa mengharapkan langkah maju,” ujar Federico Niglia, seorang profesor hubungan internasional di Luiss University di Roma, kepada AFP.

Sejauh ini baru 46 dari 73 negara yang memenuhi syarat penundaan pembayaran bunga utang senilai total US$ 5,7 miliar.

Ancaman Divergensi Besar

Di sisi lain, masalah utang berkaitan dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan US$ 14 triliun yang dimobilisasi oleh negara-negara G-20 untuk memulai kembali ekonomi mereka yang dilanda pandemi.

“Pemulihan dari resesi terburuk sejak Perang Dunia II itu akan berlangsung lama dan tidak pasti. Prospek pemulihan menyimpang berbahaya di seluruh negara, dengan latar belakang peluncuran vaksin yang lambat bahkan saat mutasi baru menyebar. Jadi, kekhawatiran saya yang paling dalam adalah bahwa Karantina Besar (Great Lockdown) pada 2020 dapat berubah menjadi Divergensi Besar di 2021, dan seterusnya,” kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam wawancara terpisah dengan La Stampa.

IMF sendiri telah memperkirakan kenaikan 5,5% dalam produk domestik bruto (PDB) dunia tahun ini, dan diikuti oleh pertumbuhan 4,2% pada 2022.

Pertemuan G-20, yang dimulai sesuai jadwal pada 11.30 GMT, juga akan mengalihkan pembahasan ke isu keuangan internasional. Pasalnya, meskipun pasar telah terbukti tangguh melalui krisis kesehatan, biaya pinjaman terus meningkat tajam sejak awal Februari. Ada pun yang menjadi salah satu faktornya adalah program stimulus Biden senilai US$ 1,9 triliun untuk ekonomi AS.

Profesor Luiss Niglia mencatat, kekhawatiran para investor atas rebound yang tidak terkendali dalam ekonomi global dapat memicu lonjakan inflasi.

Namun, Bank Sentral Eropa (ECB) telah mengeluarkan pesan meyakinkan pada Jumat, ketika anggota dewan eksekutif Isabel Schnabel mengatakan pihaknya dapat memperluas dukungannya untuk perekonomian jika terjadi kenaikan tajam suku bunga.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN