Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson (kiri) disambut oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen (kanan) di gedung Berlaymont, di markas Uni Eropa (UE) di Brussels, Belgia pada 9 Desember 2020, sebelum membicarakan negosiasi pasca-Brexit. ( Foto: Olivier Hoslet / POOL / AFP )

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson (kiri) disambut oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen (kanan) di gedung Berlaymont, di markas Uni Eropa (UE) di Brussels, Belgia pada 9 Desember 2020, sebelum membicarakan negosiasi pasca-Brexit. ( Foto: Olivier Hoslet / POOL / AFP )

Minggu, Tenggat Waktu untuk Kesepakatan Dagang Inggris-UE

Jumat, 11 Desember 2020 | 06:56 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

LONDON, investor.id – Pemerintah Inggris menyatakan bahwa Minggu, 13 Desember 2020 atas batas waktu untuk mencapai kesepakatan perdagangan pasca-Brexit dengan Uni Eropa (UE). Tidak ada lagi pembicaraan setelah itu, kecuali ada konsesi dari UE atas isu-isu yang selama ini menjadi ganjalan utama.

Melihat situasi ini, Komisi Eropa telah menyiapkan rencana cadangan jika tidak tercapai kesepakatan. Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Boris Johnson dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggelar pertemuan yang disebut darurat pada Rabu (8/12) di Brussels, Belgia.

Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk memberikan waktu hingga Minggu (13/12) guna memutuskan, apakah akan terus melanjutkan negosiasi. Menanggapi pertanyaan BBC soal kemungkinan perundingan diperpanjang lagi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab mengatakan tidak bisa mengesampingkan hal tersebut.

“Tetapi saya pikir kita telah dengan cepat mendekati titik di mana kita membutuhkan beberapa penyelesaian. Saya pikir itu tidak mungkin, tetapi saya tidak bisa mengecualikannya secara kategoris dan tentu saja itu tergantung pada kemajuan yang dibuat antara sekarang dan nanti,” ujar dia seperti dikutip AFP pada Kamis (10/12).

Menurut Raab bahwa sikap pragmatisme dan fleksibilitas di sisi UE belum cukup. “Kami berbicara tentang komitmen untuk kesempatan yang adil dan setarara di sektor perikanan. Tetapi UE berupaya mengunci kami dalam aturan mereka. Saya pikir kami perlu melihat jika ada gerakan substansial,” tambahnya.

Dia juga menyampaikan kepada kepada radio BBC, bahwa tenggat waktu 13 Desember 2020 merupakan momen finalitas.

“Uni Eropa harus bergerak secara signifikan pada kedua poin tersebut karena itu adalah poin-poin prinsip. Kami tidak akan diperlakukan dengan cara yang tidak akan diterima oleh negara lain atau Uni Eropa tidak akan menerimanya,” kata Raab.

Berbicara di parlemen, juru bicara Brexit dari partai oposisi Rachel Reeves menuturkan bahwa kegagalan untuk mencapai kesepakatan telah menimbulkan kekecewaan besar.

“Bagaimana bisa jadi begini? Bisnis berusaha mati-matian untuk merencanakan, dan harus mengetahui tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi,” ujarn dia.

Sementara itu, Menteri Senior Penny Mordaunt mengatakan pemerintah bekerja tanpa lelah demi mencapai kesepakatan.

“Ada harapan terjadi kesepalakatan, meski keadaan memang tampak suram. Tetapi mengeluhkan bahwa pemerintah tidak siap untuk perubahan radikal pada 1 Januari juga tidak membantu, dan bukan kepentingan negara,” tambah Mordaunt.

Ketua negosiator Inggris David Frost dan Michel Barnier dari UE tengah melanjutkan pembicaraan di Brussels pada Kamis sebagai dorongan terakhir dalam proses Brexit selama bertahun-tahun. Pertemuan dua juru runding terjadi di saat von der Leyen menerbitkan rencana cadangan darurat jika terjadi tidak ada kesepakatan, sebelum dia memberi pengarahan kepada para pemimpin 27 negara anggota UE tentang pembicaraan tersebut.

Rencana Cadangan UE

Rencana cadangan yang diterbitkan von der Leyen pada Kamis, bertujuan melindungi perjalanan darat dan udara serta hak-hak penangkapan ikan, jika Inggris meninggalkan blok tanpa kesepakatan.

Seperti diketahui, Inggris keluar dari blok UE pada Januari dan sedang berada dalam masa transisi hingga 31 Desember tahun ini. Selama masa transisi, kedua belah pihak membahas persyaratan hubungan perdagangan baru kedepannya. Tetapi negosiasi yang berlangsung berbulan-bulan telah mandek ketika membahas tentang akses UE ke daerah penangkapan ikan Inggris dan aturan persaingan yang sehat.

Para juru runding dari Inggris dan UE pun telah mencoba untuk menyetujui pakta perdagangan lanjutan yang akan mengatur bisnis yang melintasi Terowongan Channel setelah masa transisi berakhir. Namun, pembicaraan menemui jalan buntu dengan sisa waktu tiga pekan menjelang akhir transisi.

“Negosiasi masih berlangsung. Namun mengingat akhir transisi sudah sangat dekat, tidak ada jaminan jika dan ketika sudah ditemukan kesepakatan, bisa diberlakukan tepat waktu. Tanggung jawab kami adalah bersiap untuk semua kemungkinan, termasuk tidak memiliki kesepakatan dengan Inggris pada 1 Januari 2021. Itulah mengapa kami maju dengan langkah-langkah ini hari ini,” ujar von der Leyen.

Beberapa anggota UE, terutama Prancis, telah mendorong von der Leyen dan Barnier untuk mengambil tindakan yang lebih keras, dan mempublikasikan rencana darurat untuk menunjukkan bahwa mereka siap dengan tanpa kesepakatan.

Komisi UE menggambarkan rencana tersebut sebagai serangkaian tindakan cadangan yang ditargetkan guna memastikan konektivitas udara dan jalan memiliki timbal balik dasar antara UE dan Inggris, serta memungkinkan kemungkinan akses penangkapan ikan timbal balik oleh kapal UE dan Inggris ke perairan masing-masing.

Langkah-langkah tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2021, dan hanya akan berakhir jika kesepakatan ditemukan atau setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, transportasi udara dasar akan berlanjut selama enam bulan asalkan Inggris setuju untuk memberi akses timbal balik, begitu juga akses untuk pengangkutan jalan.

Sedangkan peraturan perikanan sementara akan berlanjut hingga akhir 2021, tetapi memberikan "akses timbal balik yang berkelanjutan oleh kapal UE dan Inggris ke perairan masing-masing. Pemerintahan Johnson telah menegaskan akan mengambil kedaulatan penuh atas perairannya pada 1 Januari. Dalam pandangan dia, Inggris menolak mengkompromikan kedaulatannya yang baru diklaim kembali dengan mendaftar untuk menyesuaikan dengan regulasi UE di masa depan.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN