Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Foto yang diambil pada 17 November 2020, menunjukkan botol bertuliskan Vaccine Covid-19 (Vaksin Covid-19). ( Foto: JOEL SAGET / AFP )

Foto yang diambil pada 17 November 2020, menunjukkan botol bertuliskan Vaccine Covid-19 (Vaksin Covid-19). ( Foto: JOEL SAGET / AFP )

Negara-Negara Miskin akan Tertinggal Vaksinasi Covid-19

Kamis, 10 Desember 2020 | 07:20 WIB
Iwan Subarkah Nurdiawan (subarkah_nurdiawan@investor.co.id)

LONDON, investor.id – Koalisi badan-badan kampanye vaksin dunia, The People's Vaccine Alliance, pada Rabu (9/12) mengingatkan bahwa masyarakat di negara-negara berpendapatan rendah kemungkinan tertinggal hingga beberapa tahun dari kampanye vaksinasi Covid-19 yang aman dan efektif. Koalisi ini menuding negara-negara kaya menimbun vaksin Covid-19, lebih banyak dari dosis yang dibutuhkan.

Koalisi yang antara lain mencakup Amnesty International, Global Justice Now, dan Oxfam itu menuturkan, negara-negara kaya sudah memesan dosis vaksin yang cukup memvaksinasi seluruh penduduknya hingga hampir tiga kali sampai akhir 2021.

Kanada yang paling banyak. Dosis vaksin Covid-19 yang sudah dipesannya cukup untuk memvaksinasi setiap warganya hingga lima kali. Sebaliknya, hampir 70 negara berpenghasilan rendah hanya akan sanggup memvaksin satu dari sepuluh orang pada tahun depan.

Reuters bulan lalu melaporkan bahwa Kanada sudah menghubungi pemerintah negara-negara lain untuk mendonasikan sebagian dosis vaksin Covid-19 tersebut kepada negara-negara berpendapatan rendah. Laporan tersebut mengutip tiga orang sumber yang tidak disebutkan identitasnya.

Sementara The People’s Vaccine Alliance mengutip data yang dihimpun perusahaan analisis dan informasi ilmu pengetahuan Airfinity, untuk menganalisis kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai di antara negara-negara kaya dan delapan kandidat vaksin terdepan. Koalisi tersebut berasumsi bahwa vaksin-vaksin yang sekarang masih dalam uji klinis semuanya akan disetujui untuk digunakan kepada masyarakat umum.

“Tidak boleh ada satu orang pun yang dihalang-halangi untuk mendapatkan vaksin penyelamat nyawa ini karena negara di mana mereka tinggal atau berapa uang yang mereka punya. Tapi kecuali keadaannya berubah drastis, miliaran orang di dunia tidak akan mendapatkan vaksin yang efektif dan aman untuk melawan Covid-19 hingga beberapa tahun ke depan,” tutur Anna Marriott, manajer kebijakan kesehatan Oxfam, dalam pernyataannya seperti dilansir CNBC.

Logo perusahaan farmasi Amerika Serikat (AS) Pfizer dan Moderna, yang berhasil menunjukkan tingkat efektivitas uji coba kandidat vaksin Covid-19 di atas 90%. ( Foto: DOMINICK REUTER, JOSEPH PREZIOSO / AFP
Logo perusahaan farmasi Amerika Serikat (AS) Pfizer dan Moderna, yang berhasil menunjukkan tingkat efektivitas uji coba kandidat vaksin Covid-19 di atas 90%. ( Foto: DOMINICK REUTER, JOSEPH PREZIOSO / AFP

Melanggar Kewajiban HAM

Laporan itu keluar bertepatan dengan dimulainya program vaksinasi massal Covid-19. Yang diharapkan dapat membantu untuk mengakhiri pandemi yang telah merenggut lebih dari 1,56 juta orang di seluruh dunia.

Namun pertarungan global untuk mengamankan pasokan vaksin Covid-19 ini telah menimbulkan kekhawatiran. Bahwa akses terhadap vaksin-vaksin itu akan timpang. Di samping masih banyak pertanyaan lain, dari masalah logistik, distribusi, dan yang terpenting biayanya.

Inggris menjadi negara pertama yang memulai program vaksinasi massal tersebut pada Selasa (8/12). Margaret Keenan (90 tahun) tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama di dunia yang menerima vaksin Covid-19, yang buatan Pfizer-BioNTech.

Vaksin tersebut baru satu pekan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari regulator Inggris dan kemungkinan mendapatkan persetujuan serupa dari negara-negara lain dalam beberapa hari ke depan.

Dua kandidat vaksin Covid-19 lainnya, buatan Moderna dan Oxford-AstraZeneca, masih menunggu persetujuan regulasi yang sama.

The People’s Vaccine Alliance menyatakan bahwa negara-negara kaya hanya mencakup 14% dari total populasi penduduk dunia. Tapi sudah membeli 53% dari seluruh vaksin-vaksin yang sudah dijanjikan itu.

Menurut koalisi tersebut, seluruh dosis vaksin Moderna dan 96% dosis vaksin Pfizer-BioNTech sudah dipesan negara-negara kaya. Sementara Oxford-AstraZeneca berjanji untuk menyediakan 64% dosis vaksinnya kepada rakyat di negara-negara berkembang.

“Penumpukan vaksin secara nyata itu melemahkan upaya global untuk memastikan bahwa setiap orang di mana pun dapat terlindung dari Covid-19. Negara-negara kaya secara jelas telah melanggar kewajiban HAM tidak hanya untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat akses kepada vaksin itu di mana pun, tapi juga untuk bekerja sama dan memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkannya,” tutur Steve Cockburn, kepala bidang keadilan sosial dan ekonomi Amnesty International.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN