Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Anggota tenaga medis sedang beristirahat selama kampanye vaksinasi Covid-19 yang berlangsung di Palais des Sports di Lyon, pada 29 Maret 2021, di saat Prancis menghadapi gelombang baru infeksi virus corona Covid-19.  ( Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP )

Anggota tenaga medis sedang beristirahat selama kampanye vaksinasi Covid-19 yang berlangsung di Palais des Sports di Lyon, pada 29 Maret 2021, di saat Prancis menghadapi gelombang baru infeksi virus corona Covid-19. ( Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP )

RRT dan AS Absen

Para Pemimpin Dunia Serukan Pakta Pandemi

Rabu, 31 Maret 2021 | 06:23 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

LONDON, investor.id – Para pemimpin global merilis surat bersama yang menyerukan adanya pakta pandemi, supaya kerja sama dan transparansi bisa lebih baik dalam menghadapi kasus-kasus wabah di masa depan. Namun, Republik Rakyat Tiongkok (RRT)  dan Amerika Serikat (AS) tidak termasuk di antara negara yang menandatangani surat tersebut.

Surat bersama tersebut diterbitkan Selasa (30/3) di surat kabar di seluruh dunia. Dalam isinya, para pemimpin negara berpendapat bahwa krisis Covid-19 telah menjadi tantangan terbesar masyarakat dunia sejak akhir 1940-an.

Surat tersebut ditandatangani lebih dari 20 pemimpin dan pejabat global dari seluruh Eropa, Afrika, Afrika Selatan, dan Asia. Di antaranya adalah Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus serta Presiden Dewan Eropa Charles Michel – salah satu pejabat pertama yang menyerukan perjanjian internasional untuk mengatasi pandemi di masa depan – juga menandatangani surat tersebut.

Tetapi baik Tiongkok dan AS tidak ada dalam daftar. Sementara kedua negara adidaya itu berkali-kali berselisih selama pandemi. Sehubungan dengan kurangnya transparansi, propaganda, dan informasi yang salah.

Menjawab pertanyaan mengenai absennya Tiongkok dan AS itu, Tedros menepis kekhawatiran yang beredar karenanya.

“Saya tidak ingin itu dilihat sebagai masalah, karena itu bukan masalah. Saat diskusi tentang pakta pandemi global ini dimulai, semua negara anggota akan terwakili. Yang penting, ini seperti keikutsertaan. Negara-negara yang berminat telah ditandai untuk bergabung, tapi ada juga yang mengundang perwakilan daerah,” ujar Tedros, saat jumpa pers Selasa pagi, yang dikutip CNBC.

Tedros menambahkan bahwa diskusi WHO dengan negara-negara anggota, termasuk AS dan Tiongkok berjalan positif. Namun ia tidak memastikan apakah AS dan Tiongkok -serta Rusia yang juga absen- telah ditanyakan secara langsung kehendaknya untuk ikut menandatangani surat tersebut.

Isi Surat

Ada pun isi surat itu mengungkapkan harapan para pemimpin global bahwa dunia dapat membangun arsitektur kesehatan internasional yang lebih kuat dan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

“Juga akan ada pandemi dan krisis kesehatan serius lainnya di masa depan. Tidak ada pemerintah nasional atau organisasi multilateral yang dapat menghadapi ancaman seperti itu sendirian. Ini hanya masalah waktu ketika saatnya tiba lagi,” bunyi surat tersebut.

Konferensi pers digelar pada Selasa pagi menjelang presentasi WHO – yang sudah dinantikan – tentang hasil penyelidikan bersama dengan Tiongkok soal asal-usul pandemi Covid-19. Sebagian besar memperkirakan isi laporan akan mengulangi hasil temuan awal yang disampaikan bulan lalu. Hingga berita ini diturunkan, laporan hasil studi tersebut belum keluar.

Seperti diketahui, tim ahli WHO-Tiongkok melaporkan temuan pada Februari bahwa virus corona kemungkinan besar berasal dari hewan sebelum menular ke manusia. Laporan itu juga menolak teori bahwa penyakit Covid-19 telah dibocorkan oleh laboratorium di kota Wuhan di Tiongkok.

Di sisi lain, masih ada pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, apakah tim dapat menyelidiki masalah itu sepenuhnya. Mengingat sempat terjadi penundaan dalam pelaksanaan penyelidikan dan kepekaan akut Tiongkok soal pandemi. Tim ahli yang dipimpin oleh WHO baru bertolak ke Tiongkok pada awal 2021, atau lebih dari setahun setelah pandemi pertama kali muncul.

Di samping itu, Tiongkok menyangkal tudingan telah menahan informasi dan lambat dalam memperingatkan WHO tentang virus corona baru saat kemunculannya. Negeri Tirai Bambu itu juga dengan keras membantah sebagai pihak yang harus disalahkan atas wabah awal yang telah menyebabkan kerusakan parah pada perekonomian global, dan menewaskan semua korban, yang tercatat sejauh ini mencapai 2,8 juta.

Menurut salinan draf yang diperoleh The Associated Press, kesimpulan dari studi bersama WHO-Tiongkok yang akan dirilis Selasa malam waktu setempat bakal menegaskan kembali temuan awal bahwa virus kemungkinan besar berasal dari hewan, dan akan mengusulkan penyelidikan lebih lanjut ke setiap skenario, kecuali untuk hipotesis kebocoran lab.

Harus Lebih Transparan

Masalah transparansi atau ketiadaan, telah menjadi momok terus-menerus selama pandemi virus corona. Krisis kesehatan global ini tampaknya hanya dihadapi oleh sedikit pemerintah.

Sementara itu, Inggris telah mengatakan akan meluncurkan badan keamanan kesehatan baru untuk memastikan negaranya siap menghadapi pandemi di masa depan. Kurangnya koordinasi internasional selama pandemi juga tampak mencolok, di mana pasokan dan distribusi vaksin menjadi sumber keprihatinan terbaru antar negara, terutama antara Uni Eropa (UE) dan Inggris.

Para pemimpin internasional, yang menyerukan perjanjian pandemi internasional, mengatakan tujuan utama dari perjanjian itu adalah untuk mempromosikan pendekatan nasional dan sosial yang memperkuat kapasitas dan ketahanan nasional, regional dan global terhadap pandemi di masa depan.

Sistem yang diusulkan akan meningkatkan kerja sama internasional guna meningkatkan sistem peringatan, penggunaan data bersama dan penelitian, serta pengembangan lokal, regional dan global, juga distribusi tindakan di bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat, misalnya vaksin, obat-obatan, diagnostik, dan alat pelindung diri.

“Mungkin sama pentingnya, perjanjian itu akan berupaya untuk mendorong lebih banyak transparansi, kerja sama dan tanggung jawab di antara para penandatangan,” demikian harapan para pemimpin.

Para pemimpin mengatakan, perjanjian seperti itu akan mengarah pada akuntabilitas timbal balik dan tanggung jawab bersama, transparansi dan kerja sama dalam sistem internasional sesuai dengan aturan dan normanya. “Untuk melakukan ini, kami akan bekerja dengan para pemimpin dunia dan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Kami percaya bahwa, sebagai kepala negara dan pemerintahan serta kepala lembaga internasional, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dunia mempelajari pelajaran dari pandemi Covid-19,” demikian pernyataan mereka.

Sebagai informasi, negara-negara kelompok G-7 diperkirakan mengeksplorasi gagasan perjanjian pandemi lebih lanjut pada pertemuan puncak di Cornwall, Inggris, pada Juni mendatang.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN