Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden berjalan menuju pesawat Air Force One sebelum berangkat dari Pangkalan Angkatan Udara Andrews di Maryland pada 27 Februari 2021. ( Foto: MANDEL NGAN / AFP )

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden berjalan menuju pesawat Air Force One sebelum berangkat dari Pangkalan Angkatan Udara Andrews di Maryland pada 27 Februari 2021. ( Foto: MANDEL NGAN / AFP )

Senat Diharap Segera Bertindak Cepat Atas Paket Stimulus

Senin, 1 Maret 2021 | 05:39 WIB
Grace Eldora (grace.eldora@beritasatumedia.com)

WASHINGTON, investor.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyambut baik pengesahan rancangan undang-undang (RUU) paket stimulus senilai US$ 1,9 triliun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait virus corona Covid-19. Pekan depan, pembahasan RUU akan dilanjutkan di Senat, dan Biden berharap Senat mengambil tindakan cepat.

Menurut Biden, langkah yang diambil oleh DPR AS telah membuat Negeri Paman Sam ini lebih dekat dengan program vaksin Covid-19 sepenuhnya, dan memulihkan perekonomian.

RUU paket bantuan dilaporkan disahkan DPR pada Sabtu (27/2) dini hari, tepat setelah pukul 02.00 waktu setempat (07.00 GMT). Suara Demokrat yang menyatakan setuju dengan RUU itu unggul tipis, 219 banding 212, tanpa ada satu pun suara dukungan dari Republik. Selanjutnya, RUU ini akan diserahkan untuk dibahas di Senat, pekan depan.

“Saya berharap itu akan mendapat tindakan cepat. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jika kita bertindak sekarang, tegas, cepat dan berani, akhirnya kita bisa mengatasi virus ini,” ujar Biden dalam pidato singkat dari Gedung Putih.

Biden menambahkan: “Pemungutan suara di DPR berarti bahwa kita selangkah lebih dekat untuk memvaksinasi negara, kita selangkah lebih dekat untuk memasukkan US$ 1.400 ke kantong penduduk Amerika, kita satu langkah lebih dekat untuk memperluas tunjangan pengangguran bagi jutaan orang Amerika yang dalam waktu dekat akan kehilangan.”

Menurut dia, RUU itu – bakal menjadi stimulus AS terbesar kedua, setelah paket senilai US$ 2 triliun disetujui pada Maret tahun lalu – juga akan membantu sekolah-sekolah dibuka kembali dengan aman, serta memungkinkan pemerintah daerah dan negara bagian terhindari dari pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran bagi pekerja penting.

Sebagai informasi, pemungutan suara di DPR dilakukan hanya beberapa hari setelah jumlah kematian akibat Covid-19 di Amerika Serikat melampaui 500.000 jiwa, sekaligus menjadi total terburuk di dunia.

Demokrat menyebut paket bantuan itu sebagai langkah penting dalam mendukung jutaan keluarga dan bisnis yang hancur akibat pandemi. Paket ini dapat memperpanjang tunjangan untuk pengangguran sekitar enam bulan, mengingat perpanjangan berakhir pertengahan Maret.

Tetapi bagi Partai Republik, nilai paket bantuan itu terlalu mahal, gagal menargetkan pemberian bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan, dan dapat memacu inflasi yang merusak.

Berkaca dari pengalaman, pemerintah tampaknya siap menggunakan pendekatan khusus. Ini mengingat jumah suara yang dibutuhkan hanya 51 suara di Senat 100 kursi – yang artinya suara dari setiap Demokrat, ditambah pemungutan suara ketat oleh Wakil Presiden Kamala Harris, akan diperlukan.

Upah Minimum

Namun ada kemunduran besar di kalangan progresif, ketika seorang pejabat penting di Senat memutuskan pada Kamis (25/2) bahwa versi terakhir dari RUU di majelis itu tidak dapat memasukkan kenaikan upah minimum.

Padahal Biden telah berkampanye secara ekstensif untuk menaikkan upah minimum federal dari US$ 7,25 per jam yang telah berlaku sejak 2009, menjadi US$ 15 per jam. Kelompok progresif telah mendorong kenaikan itu sebagai prioritas Demokrat.

Dalam pidato yang disampaikan Sabtu, presiden tidak menyebutkan sumber permasalahannya, yang bersumber dari perselisihan di dalam partai.

Sebagian besar anggota Republik dan beberapa Demokrat menentang upah yang lebih tinggi, dan mencabutnya dari versi RUU Senat sebenarnya guna memudahkan pengesahan.

Namun Demokrat tetap mempertahankan ketentuan upah tersebut dan menyoroti “perjuangan untuk 15” mereka sebagai prioritas utama partai.

“Kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkan upah minimum US$ 15,” kata Ketua DPR Nancy Pelosi.

Bahkan tanpa kenaikan gaji, tambah Pelosi, RUU itu dalam keadaan genting dan akan menjadi bencana jika tidak menjadi undang-undang (UU). “Rakyat Amerika perlu tahu bahwa pemerintah mereka ada untuk mereka. Seperti yang dikatakan Presiden Biden, bantuan sedang dalam perjalanan,” tuturnya.

Sebagai informasi, Partai Republik marah atas biaya tinggi yang diajukan di dalam RUU itu, juga kondisi fisik yang lelah karena mengadakan pemungutan suara seperti itu pada saat dini hari.

“Demokrat sangat malu dengan semua limbah non-Covid dalam RUU ini sehingga mereka tersendat di tengah malam. Langkah itu membengkak, partisan dan tidak fokus, karena sebagian besar dana dialokasikan untuk proyek-proyek yang tidak terkait langsung dengan memerangi pandemi,” ujar Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN