Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Layar monitor menampilkan logi Huawei, saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menggelar konferensi pers di Departemen Luar Negeri AS di Washington, DC pada 15 Juli 2020. ( Foto: ANDREW HARNIK / POOL / AFP )

Layar monitor menampilkan logi Huawei, saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menggelar konferensi pers di Departemen Luar Negeri AS di Washington, DC pada 15 Juli 2020. ( Foto: ANDREW HARNIK / POOL / AFP )

Tiongkok Terapkan UU Perlindungan Bisnis

Senin, 11 Januari 2021 | 06:15 WIB
Iwan Subarkah Nurdiawan (subarkah_nurdiawan@investor.co.id)

BEIJING, investor.id – Tiongkok pada Sabtu (9/1) memperkenalkan undang-undang (UU) baru untuk melindungi perusahaan dan individunya dari aturan dan UU asing yang tidak adil.

“UU ini bertujuan melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan dan individu Tiongkok, serta juga melindungi kepentingan negara,” kata Kementerian Perdagangan Tiongkok, yang dlansir AFP.

Pemerintah Tiongkok mengambil langkah ini pada saat perusahaan-perusahaannya mendapatkan tekanan di luar negeri. Khususnya oleh Amerika Serikat (AS). Seperti dialami oleh Huawei, yang tidak bisa lagi mendapatkan komponen-komponen penting yang buatan AS.

Presiden AS Donald Trump pada November 2020 juga melarang warganya berinvestasi di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dianggap menyuplai atau mendukung militer Tiongkok.

Januari ini, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang transaksi dengan beberapa aplikasi yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok.

UU baru Tiongkok itu memerintahkan pembentukan mekanisme kerja untuk melawan penerapan aturan dan legislasi asing yang lintas wilayah dan tidak adil.

“Warga dan perusahaan harus melapor dalam 30 hari kepada pihak berwenang bilamana mereka dihadapkan pada pembatasan-pembatasan oleh aturan asing, yang membuat mereka tidak dapat melakukan kegiatan perdagangan dan ekonomi secara normal,” kata Depdag Tiongkok.

Jika kelompok kerja menetapkan aturan-aturan itu tidak adil, dapat mengenakan perintah larangan sebagai bentuk penolakan terhadap pengenaan aturan asing itu.

Lembaga-lembaga pemerintah juga dapat membantu individu atau perusahaan yang mengalami kerugian besar dari aturan-aturan di luar negeri yang tidak mengikat.

“Pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah balasan yang dianggap perlu untuk melawan aturan-aturan asing ini,” tambah Depdag Tiongkok.

Jika individu atau perusahaan tidak menyerahkan laporan yang benar atau mematuhi perintah larangan itu, akan diberi peringatan atau didenda sesuai UU baru tersebut.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN