Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. ( Foto: Anna Moneymaker-Pool/Getty Images/AFP )

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. ( Foto: Anna Moneymaker-Pool/Getty Images/AFP )

Presiden Joe Biden:

Usul Tambahan Anggaran US$ 1,5 T untuk Pendidikan dan Kesehatan AS

Senin, 12 April 2021 | 06:45 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

WASHINGTON, investor.id – Pemerintahan Presiden Joe Biden telah meluncurkan usulan anggaran baru sebanyak lebih dari US$ 1,5 triliun untuk mendanai bidang kesehatan, pedidikan, dan layanan sosial di Amerika Serikat (AS). Besaran anggaran tersebut diklaim melebihi belanja pertahanan, dan kebalikan dari kebijakan pendahulunya.

Permintaan tambahan belanja tahun fiskal 2022 akan mengalokasikan US$ 769,4 miliar untuk program non-pertahanan. Anggaran ini disebut-sebut melampaui US$ 753 miliar yang dialokasikan untuk pertahanan yang pernah diprioritaskan di bawah Donald Trump, tetapi hanya sedikit meningkat di bawah usulan Biden.

Menurut pemerintahan Biden, peningkatan anggaran belanja non-pertahanan merupakan hal yang diperlukan guna membantu Negeri Paman Sam pulih dari krisis yang disebabkan pandemi virus corona Covid-19, dan menciptakan perekonomian yang lebih adil di tahun-tahun mendatang.

“Permintaan pendanaan Presiden membuat segalanya lebih adil. Anggaran ini menyuntikkan modal ke dalam komunitas, di mana modal biasanya sulit didapat. Itu akan membuat pembayaran pajak menjadi proses yang lebih mulus bagi jutaan orang Amerika. Dan memastikan bahwa perusahaan benar-benar membayar apa yang harus mereka berikan,” ujar Menteri Keuangan Janet Yellen dalam sebuah pernyataan, pada Jumat (9/4) waktu setempat, yang dikutip AFP.

Belanja Non-Pertahanan Naik

Peningkatan anggaran hampir 16% dalam belanja non-pertahanan akan menjadi 3,3% dari total produk domestik bruto (PDB), atau hampir sama dengan rata-rata historisnya selama tiga dekade terakhir. Demikian disampaikan Shalanda D. Young, penjabat direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), dalam sebuah surat yang ditujukan ke anggota parlemen.

Di luar Departemen Pertahanan (Dephan) AS, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan akan menerima anggaran paling banyak sebesar US$ 133,7 miliar atau melonjak lebih dari 23% dari tahun fiskal sebelumnya yang berlangsung dari Oktober hingga September.

Sementara itu, Departemen Pendidikan AS akan mendapatkan kenaikan 40,8% yang akan membuat anggarannya bertambah menjadi US$ 102,8 miliar.

“Selama dekade terakhir, karena batasan anggaran yang terlalu ketat maka negara secara signifikan kurang berinvestasi dalam layanan publik inti, tunjangan dan perlindungan,” demikian tulis Young, seraya menambahkan bahwa encana itu akan membalikkan upaya-upaya penghematan.

Besaran anggaran itu merupakan belanja tahunan untuk presiden AS, sekaligus menandakan prioritas pendanaan utama mereka. Namun tetap harus atas persetujuan Kongres.

Rencana anggaran baru tersebut juga mengusulkan peningkatan pendanaan lebih dari 10% menjadi US$ 13,3 miliar untuk otoritas pajak AS, Layanan Pendapatan Internal Departemen Keuangan (Treasury's Internal Revenue Service/IRS). Kenaikan anggaran bakal membantu IRS meningkatkan layanan, memantau perusahaan dan penerima pendapatan tinggi dengan lebih baik.

Anggaran itu juga mengalokasikan US$ 36,5 miliar bagi sekolah-sekolah yang melayani populasi miskin. Kemudian sebesar US$ 6,5 miliar untuk penelitian kesehatan federal dan US$ 10,7 miliar untuk memerangi epidemi opioid.

Menurut laporan, RUU anggaran belanja akan dipertimbangkan oleh Kongres di mana Demokrat memegang suara mayoritas kecil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Selain itu, saat ini para anggota parlemen tengah membahas RUU paket lapangan pekerjaan dan infrastruktur senilai US$ 2 triliun yang telah disampaikan Biden pada pekan lalu.

Ketua Komite Alokasi Senat Partai Demokrat, Patrick Leahy, menyebut usulan belanja itu sebagai hal yang diperlukan dan mendesak. Ketatnya batas atas belanja federal selama dekade terakhir mendorong jumlah korban yang mengerikan, yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 di Amerika Serikat.

“Saya menantikan anggaran penuh administrasi dalam beberapa pekan mendatang sehingga Kongres dapat mengesahkan resolusi anggaran dan Komite Alokasi Senat dapat memulai pekerjaannya untuk menambah anggaran,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN