Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Foto ilustrasi: Hasan Zein Mahmud, mantan Dirut PT Bursa Efek Jakarta, mentor Komunitas Investa.

Foto ilustrasi: Hasan Zein Mahmud, mantan Dirut PT Bursa Efek Jakarta, mentor Komunitas Investa.

Harapan Investor Ritel pada Kandidat Komisioner OJK

Senin, 21 Februari 2022 | 11:53 WIB
Oleh Hasan Zein Mahmud *) (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Sebentar lagi di jajaran komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan hadir orang-orang baru. Atau personel lama yang diperbaharui. Hampir dipastikan akan didominasi oleh "orang orang" Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dan orang orang dalam OJK sendiri.

Selanjutnya, kepengurusan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan berganti. Boleh jadi orang baru. Boleh jadi orang yang diperbaharui. Dan dipastikan orang orang yang mendapat restu OJK.

Sebagai salah seorang investor ritel - atau investor gurem - yang berusaha menghidupi usia pensiun dari investasi saham, saya cuma titip dan berharap satu hal: Perbaikan perlindungan investor ritel

Sekali lagi: Perbaikan perlindungan investor ritel!!!

Minta perlakuan istimewa? Bukan! Minta kemanjaan fasilitas! Sama sekali bukan!! Yang diminta hanya level playing field dalam mekanisme transaksi dan keadilan dalam penegakan hukum.

Saya hanya akan mengutip beberapa contoh konkret yang terjadi.

(1) Kasus DGIK. Karena korupsi yang dilakukan oleh dirutnya, emitennya dihukum denda dan bisnisnya dikerangkeng tiga tahun. Saham investor ritel kehilangan nilai. Keadilan dalam definisi yang paling primitif adalah menghukum yang bersalah dan melindungi para korban. Dalam kasus DGIK,pemegang saham ritel adalah korban korupsi pengurus, yang dikorbankan lagi oleh proses penegakan hukum.

(2) Kasus AISA. Rontok karena penipuan kualitas beras, transfer pricing, pemalsuan laporan. Adakah perlindungan hukum bagi pemegang saham ritel yang menjadi korban? Kemana mereka meminta ganti rugi? Sementara master minds masih melenggang bebas dengan kekayaan yang dikantonginya secara curang.

(3) Kasus Jiwasraya, Asabri. Aset aset emiten disita untuk negara. Pemegang saham ritel - dan pemegang polis - dikorbankan. Undang Undang yang digunakan adalah UU Anti Korupsi. UU Pasar Modal tumpul mandul. Bukankah negara eksis demi kesejahteraan rakyat? Lalu kenapa demi negara rakyat kecil yang jadi korban praksis korup, dikorbankan lagi atas nama negara?

(4) Sebagian besar emiten yang terancam delisting, adalah akibat salah kelola. Wajib tender offer? Perusahaan bankrut, pemegang saham ritel kehilangan uang, pengendali dan pengurus emiten makin kaya. Dengan berbagai teknik transfer pricing, mereka mencuri irisan kue terlebih dahulu.

Pemegang saham pengendali yang memiliki integritas, rela ikut bankrut, bila perusahaan yang dikendalikannya bakrut.

(5) Perusahaan melakukan IPO janji bla bla. Setelah IPO dana dibelokkan jadi tralala- trilili. Memang perubahan dilakukan lewat keputusan RUPS. Apa ritel terwakili? Belum lagi pengendali yang setelah memobilisasi dana masyarakat, mengerek sahamnya naik tinggi dengan berbagai trik, melikuidasi pemilikannya, lalu meninggalkan perusahaan begitu saja.

Contoh contoh begini, bisa diperpanjang berlembar - lembar. Tapi cukuplah!

Saya beruntung pernah diberi tugas belajar, antara lain di US-SEC. Saya Masih ingat perkataan Richard Breeden, Cahirman SEC tahun 1991. "Kalau suatu perusahaan memobilisasi dana hanya dari lingkungan accredited investors, sophisticated investors, mereka tidak perlu berurusan dengan kami. Karena itu ada Rule 44A. Tapi sekali mereka memobilisasi dana dari average investors, mereka harus berhadapan dengan kami. Eksistensi kami dibentuk oleh Undang Undang untuk melindungi average investors"

Apakah Pasar Modal Indonesia dirancang semata sebagai "the toy of the rich"? Monggo! Asal jangan menjadikan rakyat kecil sebagai tumbal

*) Hasan Zein Mahmud, mantan Dirut PT Bursa Efek Jakarta, mentor Komunitas Investa.

Editor : Listyorini (listyorini205@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN