Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

2020, Kemkominfo Bukukan PNBP Rp 25,5 Triliun

Jumat, 16 Juli 2021 | 17:28 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menerapkan layanan perizinan terintegrasi secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS). Layanan yang mempermudah usaha masyarakat tersebut telah  meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp 25,5 triliun tahun 2020.

Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, Kemkominfo turut mengambil bagian dalam reformasi birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi, atau sistem OSS.

“Hal itu merupakan komitmen dalam mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju,” ujar Johnny, saat menghadiri kegiatan Uji Petik Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian/Lembaga, secara virtual dari Jakarta, Jumat (16/7).

Menurut dia, jumlah PNBP Rp 25,5 triliun tahun 2020 itu menempatkan Kemkominfo sebagai penyumbang PNBP tertinggi kedua dalam APBN tahun 2020. Pencapaian itu pun menjadi dorongan bagi ASN Kemkominfo untuk meningkatkan kinerja serta layanan yang lebih efektif, efisien, dan profesional.

“Kualitas layanan ini menjadi semakin penting mengingat pandemi Covid-19 telah mendorong berbagai aktivitas dan interaksi masyarakat untuk beradaptasi serta bertransformasi di ruang-ruang digital,” jelasnya.

Penyelenggaraan digitalisasi perizinan di Kemkominfo dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sejak tahun 2018,  kedua peraturan tersebut merupakan game changer dalam pelaksanaan perizinan berusaha di sektor Kemkominfo.  “Ke depan, pelayanan perizinan berusaha terus dikembangkan untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang semakin inovatif, kredibel, akuntabel, dan berintegritas,” tandas Johnny.

6 Izin Berbasis OSS

Menkominfo menjelaskan, melalui Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018, Kemkominfo menerapkan deregulasi kebijakan perizinan. Pengaturan tersebut bisa menyederhakan 38 peraturan menteri ke dalam satu peraturan menteri.

“Memangkas 40 jenis izin menjadi sembilan jenis izin dan empat jenis sertifikasi dan  pendaftaran, serta mempercepat waktu perizinan menjadi satu hari melalui One Day Services. Dan, mengintegrasikan perizinan berusaha sektor kominfo dengan sistem OSS,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, integrasi perizinan berusaha sektor kominfo dilakukan untuk enam izin berbasis OSS, antara lain perizinan penyelenggaraan pos yang meliputi perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan penomoran telekomunikasi.

Kemudian, izin penyelenggaraan penyiaran TV dan radio,  perizinan spektrum frekuensi radio, hak labuh satelit, sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, serta pendaftaran sistem elektronik.

“Pengelolaan sistem OSS dan sistem pendukungnya ditopang oleh tim pengelola yang kompeten, sehingga memungkinkan Kemkominfo mendapatkan dua sertifikasi International Organization for Standardization, yaitu ISO 27001 tentang Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 90001 tentang Sistem Manajemen Mutu,” papar Johnny.

Dia melanjutkan, pelayanan perizinan berusaha dikembangkan melalui empat  langkah. Pertama, penguatan tata kelola SPBE di Kemkominfo. Kedua, penerapan data-driven pelayanan publik dengan dukungan satu data dan big data.

Ketiga, penerapan smart services untuk digitalisasi layanan publik dan administrasi internal Kemkominfo. Keempat, penerapan sistem manajemen antipenyuapan (SMAP-Anti Bribery) serta zona integritas dalam mendukung perizinan berusaha yang lebih berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN