Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Tim Panja RUU PDP Pemerintah Semuel A Pangerapan. (IST)

Ketua Tim Panja RUU PDP Pemerintah Semuel A Pangerapan. (IST)

Pemerintah Ingin UU Data Pribadi Segera Disahkan

Jumat, 2 Juli 2021 | 15:05 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah menekankan urgensi dibutuhkannya payung hukum yang kuat atas pelindungan data pribadi (PDP) dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU PDP menjadi UU.

Tim Panja Pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel A Pangerapan bersama perwakilan pejabat kementerian/lembaga terkait dan Tim Panja Komisi I DPR RI pun telah melakukan konsinyasi pembahasan RUU PDP pada Selasa-Rabu, 29-30 Juni 2021.

“Tim Panja Pemerintah terus berupaya untuk menyusun formulasi yang tepat dan akurat terhadap substansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP, termasuk mengenai kelembagaan penyelenggaraan PDP agar pembahasan dapat diselesaikan secepatnya namun tetap dengan kualitas tinggi,” ujar Semmy, panggilan akrab Semuel A Pangerapan, dalam pernyataannya, dikutip Jumat (2/7).

Menurut dia, Tim Panja Pemerintah berpandangan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi merupakan urusan pemerintahan. Pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika (Kemkominfo) yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

Hal tersebut yang dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintah perlu berperan secara proporsional untuk menjamin dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kedua, kehadiran negara, melalui peran pemerintah, dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel oleh DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, selain itu, pembahasan terkait isu pelindungan data pribadi di forum internasional dilakukan pemerintah melalui kementerian yang membidangi tata kelola data sebagaimana dipraktikkan di berbagai negara lain.

“Pemerintah akan tetap konsisten dalam pembahasan RUU PDP dengan memperhatikan secara sungguh sungguh tata kelola data pribadi demi pelindungan data pribadi masyarakat, kedaulatan data, dan resiliensi bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia,” pungkas Semmy.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN