Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi teknisi Indosat Ooredoo merawat jaringan telekomunikasi. (IST)

Ilustrasi teknisi Indosat Ooredoo merawat jaringan telekomunikasi. (IST)

Rencana Merger Indosat dan H3I Diingatkan Jangan Rugikan RI

Minggu, 26 September 2021 | 20:21 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Marwan Batubara merasa prihatin dan mengkritisi rencana merger yang dilakukan oleh Indosat Ooredoo (Indosat) dengan Hutchison 3 Indonesia (H3I). Rencana tersebut dinilainya bisa membuat Pemerintah Indonesia (RI) rugi dua kali.

Potensi rugi yang pertama, karena terdelusinya kepemilikan saham pemerintah atas Indosat menjadi 9,6% dari semula 14,3%. Rugi kedua, karena tidak adanya kemanfaatan yang besar yang diperoleh pemerintah dari besarnya penguasaan asing atas spektrum frekuensi radio di Indosat dan H3I.

Advertisement

Marwan pun mengenang, Presiden Jokowi ketika ingin maju menjadi Presiden di periode pertama pernah bercita-cita ingin menggembalikan Indosat ke pangkuan NKRI. Dengan akan semakin menciutnya saham pemerintah di Indosat, janji politik Presiden Jokowi untuk menggembalikan Indosat ke Indonesia semakin jauh.

“Hal ini sangat disayangkan mengingat selama ini seluruh jajaran pemerintah terbukti belum bisa mendukung terwujudnya janji politik Presiden Jokowi,” ujar Marwan, dalam keterangannya, Minggu (26/9).

Menurut mantan karyawan Indosat tersebut, sejak Indosat dijual oleh Presiden Megawati ke Singapura, Indosat hanya mau membangun di daerah yang menguntungkan. Indosat dan H3I tidak memiliki komitmen untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah yang tidak ekonomis.

Padahal, masih banyak masyarakat Indonesia di daerah terpencil yang belum menikmati layanan telekomunikasi.

"Pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, memberikan kesempatan bisnis telekomunikasi di Indonesia kepada Ooredoo, selaku pemilik mayoritas Indosat. Namun, mereka hanya menyasar di wilayah gemuk saja,” imbuhnya.

Menurut dia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tidak memberikan kewajiban yang sepadan kepada Indosat dan H3I untuk membangun di daerah nonekonomis. Padahal, mereka menguasai aset bangsa yang sangat berharga, yaitu frekuensi dalam jumlah yang relatif besar.

Evaluasi Frekuensi

Marwan pun mengingatkan pemerintah agar tidak rugi untuk yang kedua kalinya untuk melakukan evaluasi dan realokasi spektrum frekuensi radio dari perusahaan hasil merger Indosat dan H3I. Hal ini terkait dengan penguasaan spektrum frekuensi radio.

Seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu, berdasarkan evaluasi, Kemkominfo berani menarik spektrum frekuensi radio dari perusahaan hasil merger, saat terjadi akuisisi XL Axiata atas Axis. Hal tersebut karena besarnya potensi penguasaan spektrum frekuensi radionya.

Apalagi sekarang, ketentuan evaluasi dimaksud diatur secara tegas dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Kemkominfo disebutkan wajib melibatkan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU), sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang dalam menjaga kompetisi dan mengawasi persaingan usaha sehat.

Jika melihat pasal 33, ayat 3, UUD 1945, lanjut Marwan, frekuensi merupakan sumber daya yang terbatas dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan frekuensi oleh negara dinilainya merupakan wujud bangsa Indonesia berdaulat. Karena itu, ada kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menunjukan ketegasannya dan memenuhi janji politiknya dengan melakukan evaluasi dan realokasi frekuensi perusahaan hasil merger Indosat dan H3I.

"Realokasi bisa menjadi syarat utama Indosat H3I untuk persetujuan merger. Harus ada kebijakan dan ketegasan Pemerintah Jokowi untuk mempertahankan sumber daya frekuensi kita. Sebab frekuensi adalah milik Bangsa Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah, melalui Keknominfo, lanjut dia, bisa memberikan izin merger Indosat H3I. Namun, hal tersebut dengan syarat sebagian frekuensi yang mereka kuasai dapat dikembalikan ke pemerintah.

“Tujuannya agar janji politik Presiden Jokowi untuk menggembalikan Indosat ke NKRI dapat terwujud. Sebab frekuensi yang besar dan saat ini mereka kuasai tidak dimanfaatkan dengan baik," pungkas Marwan.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN