Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi perlindungan data pribadi

Ilustrasi perlindungan data pribadi

Belum Ada UU PDP, Pelanggar Data Pribadi Belum Bisa Dikenakan Denda Administratif

Rabu, 18 Mei 2022 | 20:00 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI Marsma TNI Dr Sigit Priyono, GSC, SIP, menyampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belum bisa menerapkan sanksi denda adminitratif kepada para pelaku penyimpangan data pribadi di Tanah Air. Pasalnya, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan menjadi undang-undang (UU) sebagai payung hukumnya.

Sigit menyampaikan, kehadiran UU PDP diperlukan untuk mengatur standar minimum teknis maupun administrasi agar dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan prinsip perlindungan data yang dapat diimplementasikan, baik oleh swasta maupun pemerintah.

Advertisement

Menurut dia, standar minimum pun perlu mencakup bagaimana terjadinya pertukaran data, keamanan data, hingga sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar perlindungan data pribadi.

Sigit menerangkan, standar teknis perlindungan data pribadi ditujukan agar terjadi keseragaman perlindungan bagi seluruh pihak yang akan memproses dan menyimpan data pribadi.

Baca juga: Kebocoran Data Rawan Terjadi, DPR: RUU PDP Mendesak Diselesaikan

Selain itu, standar teknis diperlukan agar tercipta kepercayaan (trust) pada saat data dipindahtangankan ke pihak lain. Hal tersebut akan terjadi karena sudah ada penerapan standar yang sama.

"Harusnya, peraturan standar minimum dan norma PDP menjadi dasar penerapan denda administratif jika terjadi kebocoran data pribadi, atau lalai dalam menerapkan standar. Namun, saat ini, regulasi (UU) yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi belum ada,” ujar Sigit, dalam pernyataannya, dikutip Rabu (18/5/2022).

Saat ini, lanjut dia, Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik belum terdapat pengaturan tentang standar minimum dan norma PDP.

“Karena itu, UU PDP seharusnya disahkan terlebih dahulu, baru setelah itu, dilakukan revisi terhadap PP 82 Tahun 2012 menjadi PP 71 tahun 2019. Ini juga yang menjadi pertanyaan banyak pihak saat ini," paparnya.

Dia juga menambahkan, dalam proses pembentukan peraturan, seperti UU PDP dan pengaturan denda administratif, diperlukan koordinasi dari Kemenkominfo kepada Kemenko Polhukam RI. Tujuannya untuk mengakomodasi dan mengorkestrasikan peraturan tersebut untuk dapat dijadikan payung hukum beragam sektor.

Prinsip DFFT

Sementara itu, melihat data yang sangat strategis saat ini, Sigit Priyono juga menyampaikan, Indonesia perlu menerapkan prinsip lalu lintas data bebas dengan kepercayaan (data free flow with trust/DFFT).

Dalam penerapan DFFT di hubungan internasional, lanjut dia, posisi Indonesia juga harus berada dalam koridor kepentingan nasional demi keamanan dan kesejahteraan dengan mengedepankan penempatan data dan pertanggungjawaban atas pengelolaan data.

Dengan penerapan DFFT, kedaulatan data, perlindungan data pribadi, dan keamanan digital diharapkan dapat terwujud. Kebangkikan kekuatan ekonomi digital nasional pun akan bisa dioptimalkan.

Namun, untuk mewujudkan kedaulatan data, perlindungan data pribadi, dan keamanan digital, suatu negara membutuhkan UU, atau regulasi tentang pengaturan data yang mengikat secara nasional maupun internasional. Saat ini, sudah ada 136 negara di dunia yang memiliki UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), atau General Data Protection Regulator (GDPR).

Bahkan, menurut Sigit, sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara, antara lain Singapura, Thailand, dan Filipina sudah memiliki regulasi yang melindungi data pribadi warga negaranya.

Sebaiknya, Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara hingga saat ini justru belum memiliki UU PDP. Padahal, pembahasan RUU PDP sudah melalui lebih dari tiga masa sidang DPR sejak tahun 2019.

Progres diskusi pemerintah dengan DPR juga sebenarnya sudah mencapai lebih dari 50%. Karena terlalu banyaknya materi dari RUU PDP dan lintas sektor, kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk segera menyelesaikannya agar segera disahkan menjadi UU.

Baca juga: Kemenkominfo: Pembahasan DIM RUU PDP Capai 50%

"Indonesia harus siap terhadap serangan siber dan jangan sampai data masyarakat dikuasai oleh pihak asing yang tak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Indonesia perlu segera memiliki UU PDP. Saat ini, UU PDP mengalami sedikit kendala, sehingga perlu kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikannya," ungkapnya.

Dia pun menegaskan, pengesahan UU PDP nantinya harus memiliki tujuan untuk melindungi hak warga negara terkait data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang mengelola data.

“Harus ada pengaturan yang ketat terhadap pemilik data, pemrosesan data, transfer atau data flow, peran pemerintah dan masyarakat, keamanan data, serta ketentuan denda administratif," pungkas Sigit.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN