Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi kerawanan data pribadi di ranah online. (IST)

Ilustrasi kerawanan data pribadi di ranah online. (IST)

UU PDP akan Perkuat Penerapan Denda Administratif bagi Para Pelanggarnya

Kamis, 19 Mei 2022 | 12:17 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Komisi I DPR disarankan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi UU. Kehadirannya akan menjadi payung hukum PDP yang lebih kuat, termasuk untuk penerapan denda administratif bagi para pelanggarnya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menyarankan Kemenkominfo bersama Komisi I DPR agar fokus untuk menyelesaikan pembahasan RUU PDP dan pengesahannya menjadi UU daripada memaksakan pembuatan aturan sanksi denda administratif bagi pelanggar PDP.

UU PDP pun disebutnya akan bisa menjadi payung hukum yang lebih kuat  jika Kemenkominfo akan menerapkan pengenaan sanksi denda administratif bagi para pelanggar pelindungan data pribadi di Tanah Air. 

“Saat ini, sudah ada kepastian kapan RUU PDP ini selesai, sehingga lebih baik kita menunggu selesainya RUU PDP tersebut (menjadi UU). Baru setelah itu, Kemenkominfo membuat aturan turunan sanksi denda administratifnya,” saran  Sarwoto, dikutip Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Belum Ada UU PDP, Pelanggar Data Pribadi Belum Bisa Dikenakan Denda Administratif

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari pun menginformasikan bahwa pembahasan RUU PDP akan dikebut oleh Komisi I DPR dan pemerintah, termasuk di dalamnya Kemenkominfo yang selama ini sebagai salah satu pengampu utama perlindungan data pribadi di Tanah Air.

“Bahkan, Komisi I DPR akan mengupayakan pembahasannya selesai pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 yang akan berakhir pada 7 Juli mendatang,” ujar Abdul Kharis.

Menurut Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir, dengan adanya UU PDP, pemerintah memiliki standar baku untuk penetapan pengaturan atas perlindungan dan keamanan data pribadi, atau bukan data pribadi.

Penerapan prinsip lalu lintas bebas data pribadi dengan kepercayaan antarnegara (data free flow with trust/DFFT) pun akan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional mengenai transfer data. PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dinilainya belum mampu mengakomodasi prinsip DFFT dan pengaturan tentang PDP.

"Regulasi mengenai data transfer saat ini sangat krusial. Terlebih lagi, transfer data ini menyangkut keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Namun, hingga saat ini, RUU PDP belum juga diselesaikan," ungkap Marwan.

Sebelumnya, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI Marsma TNI Dr Sigit Priyono, GSC, SIP, menyampaikan bahwa Kemenkominfo ingin segera menerapkan sanksi denda adminitratif kepada para pelanggar data pribadi di Tanah Air walaupun RUU PDP belum disahkan menjadi UU.

Dasar hukum yang ingin digunakan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP 71/2019 tentang PSTE. Sementara itu, keduanya dinilai belum terdapat pengaturan tentang standar minimum dan norma PDP.

Kepentingan Nasional

Pengamat kebijakan publik Riant Nugroho pun berharap, nantinya, kehadiran UU PDP akan lebih optimal dalam menjamin keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Selain itu, UU PDP diharapkan dapat mengadopsi prinsip resiprokal dengan negara lain untuk yang menyangkut DFFT.

Baca juga: Kemenkominfo: Pembahasan DIM RUU PDP Capai 50%:

Hal yang lebih penting, UU PDP harus berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia yang lebih besar. Selama ini, posisi Indonesia selalu sulit menghadapi negara lain dalam hal resiprokal DFTT karena belum ada payung hukum yang kuat.

"Kita jangan hanya membuka akses data dari negara lain, tetapi juga punya strategi yang cerdas dalam membuat regulasi, termasuk meminta resiprokal dengan negara lain. Karena menyangkut kedaulatan dan keamanan bangsa Indonesia, harusnya Kantor Menko Polhukam memimpin serta mengawal pembahasan RUU PDP ini," kata Riant.

Mengenai rencana pengenaan sanksi denda administratif yang terus didorong Kemenkominfo, Riant pun dengan tegas menolak rencana tersebut. Apalagi, rencana pengenaan denda administratif dinilainya belum cukup efektif untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaannya karena belum ditopang aturan yang kuat, yakni UU PDP.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com