Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Inspektur Jenderal Kemenkominfo Doddy Setiadi. (IST)

Inspektur Jenderal Kemenkominfo Doddy Setiadi. (IST)

Kemenkominfo dan KPK Kerja Sama Aduan Tipikor

Senin, 30 Mei 2022 | 19:41 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani aduan tindak pidana korupsi (tipikor). Kedua belah pihak bekerja sama dalam pengaduan tipikor melalui aplikasi Whistle Blowing System (WBS), yakni wbs.kominfo.go.id.

"Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan terintegrasi secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Inspektur Jenderal Kemenkominfo Doddy Setiadi, ketika acara penandatanganan PKS Integrasi Aplikasi WBS antara Kemenkominfo dan KPK, dikutip Senin (30/5/2022).

Advertisement

Baca juga: Luasnya Tafsir UU Tipikor, Bisa Jerat Direksi BUMN

Menurut dia, pelaksanaan penanganan aduan terintegrasi menggunakan aplikasi WBS tersebut mengutamakan kerahasiaan agar penanganan tindakan korupsi tetap optimal.

"Ini jadi dasar bagi Kemenkominfo dan KPK untuk melakukan integrasi aplikasi WBS antarkedua lembaga. Tentu saja, ini dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kemenkominfo," imbuhnya.

PKS tersebut mengatur penyusunan dan, atau penguatan aturan internal terkait penanganan pengaduan, komitmen penanganan pengaduan, penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan, serta pertukaran data dan, atau informasi terkait penanganan pengaduan.

Kerja sama Kemenkominfo dan KPKP itu berlaku selama lima tahun ke depan setelah ditandatangani. Mereka bisa memperpanjang kolaborasi ini sesuai dengan kesepakatan.

PKS tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi Kemenkominfo, khususnya untuk area penguatan pengawasan dan juga sebagai tindak lanjut dari SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara tanggal 9 September 2021.

"Ada amanat untuk setiap kementerian yang telah memiliki aplikasi WBS agar mengintegrasikan dengan aplikasi WBS Tipikor KPK," kata Doddy.

Penerapan aplikasi WBS Kemenkominfo pun telah sesuai dengan Pedoman Menkominfo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) yang memfasilitasi pengaduan dari orang dalam/internal Kemenkominfo melalui aplikasi berbasis website (wbs.kominfo.go.id).

Aplikasi yang terintegrasi dengan KPK itu pun diharapkan bisa lebih efektif dalam menangani aduan tindak pidana korupsi, baik yang berasal dari dalam Kemenkominfo maupun dari luar.

Apresiasi KPK

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana mengapresiasi upaya Kemenkominfo yang telah menginisiasi penandatangan PKS tersebut. Apalagi, pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan pidana, tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK.

“KPK memerlukan peran serta dari seluruh elemen bangsa, termasuk juga partisipasi atau peran serta dari instansi-instansi pemerintahan pusat maupun daerah di provinsi, kabupaten dan kota, serta masyarakat Indonesia secara umum,” tutur Hadiyana.

Baca juga: Kemenkominfo Dorong Kolaborasi Percepat Transformasi Digital Inklusif

Sementara itu, lembaga antirasuah tersebut, sejak tahun 2020, telah menjajaki integrasi WBS KPK dengan yang ada di berbagai instansi demi efisiensi pemrosesan dan penanganan aduan.

Menurut dia, laporan melalui surat-menyurat memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga upaya mengintegrasikan sistem WBS dilakukan. Saat ini, sudah ada 18 kementerian yang bekerja sama dengan KPK, dua lembaga nonkementerian, tujuh pemerintah provinsi, 29 Badan Usaha Milik Negara, dan dua Badan Usaha Milik Daerah.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN