Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah platform OTT streaming video. (Sumber: exchange4media.com)

Sejumlah platform OTT streaming video. (Sumber: exchange4media.com)

Dengan PP Postelsiar, Kemkominfo Bisa Perintahkan Operator Kelola Trafik OTT

Kamis, 4 Maret 2021 | 19:53 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - PP Postelsiar memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bisa memerintahkan penyelenggara/operator telekomunikasi (telko) untuk mengelola trafik penyedia layanan konten melalui internet (over-the-top/OTT) yang beroperasi di Tanah Air.

Landasan hukum pasal 15 ayat (1) dan (6) pada PP tersebut sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional dan menekan OTT agar menyediakan konten positif. OTT pun diharapkan mau menghilangkan konten negatif di platformnya, antara lain  pornografi, LGBT, dan kekerasan, yang dilarang UU ITE maupun UU Pornografi.

DR Imam Ghazali, SH, MH, pengajar Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional, berpendapat, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar) sudah bagus untuk memberikan pelindungan hukum bagi masyarakat, pelaku usaha di sektor pos, telko, penyiaran, maupun penyelenggara OTT, baik asing maupun lokal.

PP Postelsiar sejatinya menyempurnakan teknis yang tak diatur di dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Postelsiar. PP tersebut juga memberikan pelindungan hukum karena mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

“Misalnya, dikaitkan dengan UU ITE, UU Telekomunikasi, dan UU Penyiaran. Pemerintah sudah sangat bagus membuat PP Postelsiar ini. Sekarang, tantangannya adalah membuat aturan pelaksanaanya," terang Imam, dalam pernyataannya, Kamis (4/3).

Menurut dia, kewenangan untuk membuat aturan teknis PP Postelsiar ada di tangan Kemkominfo. Hal ini termasuk di dalamnya mengatur mekanisme kerja sama antara penyelenggara OTT dan operator telko.

Lebih lanjut, Imam menyampaikan, pasal 15 ayat (1) PP tersebut sudah cukup kuat ‘menjerat’ secara administratif bagi OTT asing untuk bekerja sama dengan operator telko di Tanah Air.

Dengan pencantuman pasal aturan kerja sama antara OTT dan operator telko berdasarkan prinsip adil, wajar, dan nondiskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kemkominfo punya dasar yang kuat untuk mewajibkan OTT bekerja sama dengan penyelenggara telko secara formal.

Tekan Konten Negatif

Sementara itu, kewenangan penyelenggara telko dalam pengaturan trafik yang diatur dalam PP Postelsiar juga sudah jelas. Pada dasarnya, penyelenggara telko tugasnya memang mengatur trafik telko sebagai bisnis yang dijalankannya.

Jika tugas itu tidak dilaksanakan, kualitas layanan telko akan menurun. Pasal 15 ayat (6) lebih memperkuat lagi dengan mengatur bahwa kepentingan nasional sebagai salah satu dasar dilakukannya pengaturan trafik tersebut.

“Frasa kepentingan nasional merupakan jalan bagi pemerintah untuk menugaskan penyelenggara telko melakukan pengaturan trafik terhadap penyelenggara OTT jika terdapat ancaman terhadap kepentingan nasional,” tutur Imam.

Dia menyampaikan, saat ini, masih banyak platform video streaming asing yang mendistribusikan konten negatif yang mengandung unsur pornografi, LGBT, dan kekerasan, yang telah dilarang dalam UU ITE maupun UU Pornografi.

Penyebaran konten negatif tersebut sudah jelas bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Karena itu, dengan adanya aturan kewajiban kerja sama, Kemkominfo dapat memaksa OTT harus bekerja sama dengan operator telko, sehingga dapat menekan jumlah konten ilegal.

Dia juga menilai, dalam membuat UU yang terkait dengan ruang digital, pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan UU ITE dan UU Pornografi yang didukung adanya alat Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) yang dimiliki Kemkominfo, konten negatif yang ada di platform digital seharusnya dapat dengan mudah diberangus.

Dia mengingatkan, sebagus apa pun politik pembuatan hukum yang tanpa ditunjang dengan politik penegakan hukum yang tegas dipastikan konten negatif masih bisa beredar di platform digital.

"Tugas menekan peredaran konten negatif di ruang digital diemban oleh Kemkominfo selaku regulator. Harusnya dengan landasan UU ITE dan UU Pornografi, konten negatif bisa ditekan,” pungkas Imam.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN