Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Data Center JAK2 milik SpaceDC. (IST)

Data Center JAK2 milik SpaceDC. (IST)

ICSF: Pemerintah Tak Perlu Bangun Pusat Data Nasional

Minggu, 4 Juli 2021 | 21:34 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja berpendapat, pemerintah diakuinya perlu menyelenggarakan Pusat Data Nasional (PDN) untuk menyatukan pusat data (data center) milik pemerintah yang masih terpisah-pisah. Namun, untuk menjadi penyelenggaranya, pemerintah tidak harus membangun fisik PDN.

Pemerintah bisa berkolaborasi dengan pelaku usaha penyelenggara data center di Tanah Air dengan memanfaatkan kapasitas yang sudah ada (idle), dibangun, dan dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Pada dasarnya, data center terdiri atas dua bagian, yaitu server sebagai tempat menampung data dan fisik gedung tempat meletakkan server.

“Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat memangkas anggaran yang sangat besar. Terlebih lagi, saat ini, anggaran dan utang pemerintah sudah sangat besar untuk menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Ardi, dalam pernyataannya, Minggu (4/7).

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi rencana pemerintah yang akan membangun empat PDN guna mengintegrasikan sekitar 2.700 pusat data (data center) milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

PDN akan dibangun di Bekasi, Batam, Ibu Kota Negara Baru Kalimantan, dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pendanaan untuk PDN tersebut pun akan dibiayai dengan menggunakan utang dari negara Prancis dan Korea Selatan.

Ardi melanjutkan, tren di era industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini adalah kolaborasi dan hybrid. Pemerintah pun disarankannya tidak perlu membangun gedung PDN sendiri. Pemerintah tinggal memanfaatkan infrastruktur data center yang dimiliki pelaku usaha di Indonesia yang sudah berstandar internasional.

Pelaku usaha di Indonesia telah mampu menyediakan data center spesifikasi Tier 4, spesifikasi tertinggi, atau berstandar internasional. Pemerintah pun dapat langsung memanfaatkan data center tersebut untuk difungsikan sebagai PDN tanpa harus melakukan pemborosan anggaran untuk membangunnya.

Ardi menilai, untuk membangun gedung PDN, dananya sangat besar dan waktu yang dibutuhkan juga sangat panjang. Karena itu, pemerintah disarankannya bisa berkolaborasi dan memanfaatkan data center yang sudah ada, seperti yang dimiliki pelaku usaha yang tergabung di Indonesia Data Center Provider Organization (IDPro).

"Dengan berkolaborasi dan tanpa membangun fisik gedung tempat data center, pemerintah akan menghemat anggaran tidak kurang dari 60% yang dialokasikan untuk membuat fisik data center,” imbuhnya.

Tekan Risiko

Selain itu, risiko pemerintah bisa ditekan jika tidak membangun fisik PDN sendiri. Sebab, pembangunan data center tak sekedar tentang infrastruktur fisik seperti gedung dan mesin server semata, tapi juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk  mengelolanya.

Beberapa risiko bisa muncul ketika pemerintah tetap membangun fisik PDN sendiri. Beberapa di antaranya, data center yang berkapasitas besar bisa kurang termanfaatkan dengan baik (idle) dan SDM pemerintah juga tidak mumpuni untuk mengelolanya.

“Diharapkan, dengan kerja sama dengan IDPro, kemampuan SDM pemerintah dalam mengangani data center juga akan meningkat,” tutur Ardi.

Dari informasi yang dimilikinya, pelaku usaha data center nasional yang tergabung dalam IDPro memiliki kapasitas terpasang yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan PDN pemerintah. Karena itu, dia menyayangkan jika pemerintah tak bekerja sama dengan IDPro dan memanfaatkan data center-nya yang banyak idle.

"Jika Pemerintah tidak memiliki SDM yang andal dalam mengelola data center, siapa yang akan merawat PDN? Tugas utama pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, tentunya juga bukan penyelenggara data center, melainkan pengelolaan industri telekomunikasi," pungkas Ardi.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN