Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Ahmad M Ramli. (IST)

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Ahmad M Ramli. (IST)

Kemkominfo Larang Penjualan Kartu SIM Seluler Aktif

Kamis, 8 Juli 2021 | 19:32 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terus berupaya untuk menekan dan mencegah peredaran kartu seluler, atau Subscriber Identity Module (SIM card) ilegal, dalam penggunaan identitas tanpa hak. Pengaturan pun dilakukan untuk penjualan kartu SIM harus dalam keadaan tidak aktif. 

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Ahmad M Ramli mengimbau kepada seluruh operator layanan telekomunikasi seluler dan penjual kartu SIM (SIM card) di Tanah Air mematuhi Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

“Saya selalu menekankan bahwa sesuai PM No 5 Tahun 2021, baik operator sampai ke tingkat penjual kartu prabayar mematuhi ini dengan melaksanakan registrasi secara benar. Kemudian, tidak ada lagi cerita menjual SIM card dalam keadaan aktif,” ujar Ramli, dalam Webinar ‘Ayo Dukung Peredaran Kartu Perdana dalam Keadaan Tidak Aktif’ di Jakarta, Kamis (8/7).

Mengutip beberapa sumber, Dirjen PPI Kemkominfo menyatakan bahwa di Indonesia saat ini pengguna kartu SIM aktif secara nasional mencapai jumlah 345,3 juta.

“(Pengguna SIM card) ini melebihi jumlah penduduk memang. Karena, kita tahu bahwa seseorang bisa memiliki lebih dari satu nomor. Jadi, kalau melihat ini, kita juga bergerak lagi,” paparnya.

Ramli melanjutkan, PM Kominfo No 5 Tahun 2021 yang mulai diberlakukan sejak April 2021 mengatur registrasi kartu SIM prabayar. Pengaturan tersebut bukan tanpa tujuan. Sebab, saat ini, pengguna layanan telekomunikasi seluler juga masih cenderung meningkat.

“Seringkali, terjadi dimanfaatkan juga untuk penipuan, kejahatan, dan lain-lain. Oleh karena itu (melalui PM Kominfo 5/2021), di sinilah esensi pentingnya registrasi prabayar secara konsisten. Karena apa? Fungsinya untuk kesehatan, ekonomi digital, perbankan, dan lain-lain,” jelasnya.

Menurut dia, saat ini,  pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 170 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, rata-rata memanfaatkan layanan konten melalui jaringan internet (over the top/OTT) dan berbagai aplikasi digital dalam kehidupan sehari-sehari.

“Meskipun, masih ada yang sengaja menggunakan untuk melakukan tindak kejahatan,” ungkapnya.

Dalam PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 pasal 153, ayat (5) disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana SIM dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanannya.

Selanjutnya, dalam ayat (6) diatur, peredaran kartu SIM dalam kondisi tidak aktif  wajib dilaksanakan juga oleh setiap orang yang menjual kartu perdana, yaitu distributor, agen, outlet, pelapak, dan, atau perorangan.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN