Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Foto: IST

Foto: IST

LPPMII Desak Menkominfo Tinjau Ulang Pemberlakukan ASO

Kamis, 28 April 2022 | 12:25 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA,investor.id- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menetapkan untuk melakukan suntik mati siaran TV Analog menjadi siaran digital (Analog Switch Off/ASO). Proses penghentian siaran analog secara bertahap akan dimulai pada 30 April 2022.

Kemenkominfo selaku regulator telah menetapkan jadwal ASO berdasarkan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kominfo No. 11 Tahun 2021. Berkaitan dengan hal di atas tersebut, Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) mendesak Kemenkominfo untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

Direktur LPPMII Kamilov Sagala menyampaikan surat terbuka sekaligus pendapat hukum (legal opinion) kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kamilov melihat, implementasi migrasi digital TV FTA selalu sarat dengan berbagai masalah. Akibatnya Permen 22/2011 dan produk turunnya yaitu 33 buah Surat Keputusan Menkominfo tentang Penetapan LPPPM dianggab cacat hukum dan dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan putusan perkara No.119/G/2014/PTUN.JKT yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.140B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Juli 2015.

Baca juga: Kominfo Diharapkan Hati-hati Jalankan ASO

“Upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Kemkominfo beserta para tergugat intervensi tidak membuahkan hasil, sehingga program migrasi digital TV FTA menjadi terhenti,” kata Kamilov melalui siaran pers, Kamis (28/4/2022).

LPPMII memandang terdapat preseden buruk dalam program migrasi digital TV FTA di atas, kembali terulang pada penerapan ASO berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Lebih jauh, LPPMII juga memadang adanya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, yang patut diduga dapat merusak tatanan usaha penyiaran, antara lain, diskriminasi perijinan dan perlakuan bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang Ijin Prinsip TV Digital.

Maka pasca putusan PTTUN Jakarta yang membatalkan 33 Surat Keputusan Menkominfo tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Menkominfo menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2015 (SE No.4/2015) yang menunda (moratorium) proses perijinan bagi pemegang Ijin Prinsip TV Digital.

Surat Edaran tersebut sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut, sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Penyiaran dalam suratnya nomor B.321/DJPPI.4/PI.03.02/03/2022 tertanggal 4 Maret 2022.

Bahkan surat Direktur Penyiaran tersebut menegaskan segala Ijin Prinsip TV Digital yang telah ada sebelum terbitnya SE No.4/2015 tidak dapat ditingkatkan menjadi IPP Tetap TV Digital sebelum seluruh tahapan ASO selesai pada tanggal 2 November 2022 dan seluruh LPS pemegang IPP Analog eksisting sudah mendapat slot siaran pada saluran multipleksing yang tersedia.

“Dengan demikian LPS pemegang Ijin Prinsip TV Digital hanya akan diproses menjadi IPP Tetap TV Digital apabila masih tersedia slot siaran pada infrastruktur multipleksing,” ujar Kamilov.

Hal ini, lanjut Kamolov, berarti tidak ada jaminan kepastian hukum bagi LPS pemegang Ijin Prinsip TV Digital untuk ditingkatkan menjadi IPP Tetap TV Digital.

Di tengah pemberlakuan moratorium, Kemkominfo memberikan perlakuan khusus kepada setidaknya 8 LPS Program Siaran pemegang Ijin Prinsip TV Digital, diantaranya ada 8 TV Nusantara dan CNN, dengan menerbitkan IPP tetap TV Digital pada periode 2019 dan 2020 tanpa adanya pengumuman peluang usaha.

Padahal Permen Kominfo No. 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran (Permen 3/2019) yang menjadi dasar hukum penerbitan IPP Tetap TV Digital tersebut mengharuskan adanya penetapan peluang usaha oleh Menkominfo untuk wilayah tertentu, kecuali untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sementara wilayah layanan siaran ke-8 TV Digital tersebut bukan berada di daerah 3T. Diskriminasi semakin nyata pada saat salah satu dari 8 LPS tersebut, yang jelas-jelas belum berpengalaman dan tidak memiliki infrastuktur penyiaran sebagai syarat untuk mengikuti Seleksi Penyelenggara Multipleksing Tahun 2021, justru ditetapkan sebagai pemenang seleksi penyelenggara multipleksing untuk 2 wilayah layanan siaran. “Sehingga proses seleksi tersebut patut dipertanyakan keabsahannya,” ungkap Kamilov.

Selanjutnya, tidak ada perlindungan investasi bagi LPS Lokal Eksisting Para LPS Lokal eksisting yang notabene merupakan perusahaan nasional yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia selama ini sudah berkontribusi dalam melakukan diseminasi informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat.

baca juga: Pemerintah Bagikan STB TV Digital Gratis Mulai Maret

Pertanyaannya mau dibawa kemana investasi yang telah ditanamkan LPS Lokal tersebut saat dilaksanakannya ASO? Selayaknya pemerintah memberikan kompensasi atas investasi yang telah dilakukan oleh para LPS Lokal seperti tanah, gedung, alat pemancar, tower, dan lain lain yang secara keseluruhan akan menjadi idle dan sia-sia pada saat ASO.

Namun alih-alih memberikan kompensasi, pemerintah justru memaksa LPS Lokal untuk mengembalikan ISR Analog sebelum pelaksanaan ASO tahap I dengan ancaman pencabutan IPP LPS Lokal sebagaimana ditegaskan dalam Surat Direktur Penyiaran Kemkominfo tanggal 25 Februari 2022 dan dipertegas dengan SE Direktur Operasional Sumber Daya Kemkominfo No. 717 Tahun 2022.

Untuk dapat tetap bersiaran, LPS Lokal harus menyewa slot siaran digital pada penyelenggara multipleksing. Pemerintah hanya berdalih bahwa digitalisasi penyiaran akan memberikan efisiensi biaya operasional kepada LPS, yang mana hal tersebut belum terbukti khususnya bagi LPS Lokal yang telah memiliki infrastruktur penyiaran sendiri. Hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat perlindungan investasi yang diusung oleh UU Cipta Kerja.

“Pemerintah dan Negara berkewajiban melidungi bisnis para LPS Lokal yang selama ini terbukti taat membayar pajak dan setia kepada NKRI selama berpuluh tahun,” tegas Kamilov.

Menimbang beberapa hal di atas, LPPMII mengusulkan agar Kemkominfo segera menyelenggarakan duduk bersama yang melibatkan seluruh stakeholder penyiaran, bukan hanya LPS Penyelenggara Multipleksing dan LPS Digital yang menggebu-gebu mendukung ASO karena akan dapat bersiaran tanpa harus melakukan investasi awal.

Duduk bersama untuk menetapkan blueprint dan membahas kendala-kendala migrasi siaran TV digital agar ASO berjalan lancar sesuai program pemerintah.

“Tanpa duduk bersama kami memprediksi ASO Tahap I akan berpotensi menimbulkan kekacauan dan kegaduhan karena sesungguhnya pelaksanaan ASO ini telah kehilangan legitimasinya berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam perkara No.91/PVV-XVII/2020 yang menyatakan UUCK inkonstitusional bersyarat,” tutur Kamilov.

LPPMII juga meminta Kemenkominfo harus berhati-hati melaksanakan ASO agar tidak mengganggu proses digitalisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Hari Penyiaran Nasional ke-89.

Editor : Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN