Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jaringan telekomunikasi Indosat Ooredoo di Banggai, Sulawesi Tengah. (IST)

Jaringan telekomunikasi Indosat Ooredoo di Banggai, Sulawesi Tengah. (IST)

JANGAN DIPERSULIT

Merger Tri dan Indosat Percepat Pembangunan Infrastruktur TIK

Rabu, 17 November 2021 | 16:30 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Ahli hukum Universitas Indonesia Ditha Wiradiputra mengatakan, merger PT Indosat Tbk dan PT Hutchison (Tri) jangan sampai memicu kesalahan yang menyulitkan perusahaan. Sebab, merger ini bisa membantu pembangunan insfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  

"Jangan sampai terjadi kesalahan yang membuat Indosat dan Tri teriak komplain, karena merasa terzalimi. Kalau mereka teriak komplain, pemerintah pasti akan gelagapan," kata Ditha, direktur eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU-FHUI), Rabu (17/11/2021).

Dhita menegaskan, jika keputusan yang dibuat pemerintah kemudian mempersulit perusahaan telekomunikasi, pasti tidak akan menguntungkan. Pasalnya, pemerintah sedang mendorong transformasi digital sekaligus mengedepankan semangat omnibus law untuk menggenjot investasi. "Jadi jangan sampai terkesan lips service saja," ujar dia.

Terkait persyaratan merger dari Kemenkominfo untuk penambahan site layanan hingga 2025 sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan belum terlayani yang diajukan dalam proposal, Dhita melihat sebagai sesuatu yang harus dipenuhi oleh Indosat dan Tri. Hal ini tak lepas dari komitmen perusahaan ketika mengajukan proposal untuk memperoleh frekuensi, terutama dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan hingga pelosok daerah.

"Wajar jika pemerintah menanyakan dan meminta agar Indosat dan Tri memenuhi komitmennya, membangun infrastruktur sehingga frekuensi yang dimilikinya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai ada frekuensi yang penggunaannya mubazir," ujar dia.

Dia menuturkan, frekuensi bukan punya perusahaan, melaikan punya negara. Negara meminjamkan ke perusahaan telekomunikasi berdasarkan kemampuan yang dimiliki," kata dia.

Tak hanya itu, Dhita menegaskan, langkah konsolidasi Indosat dan Tri ini memberi keuntungan bagi perusahaan. "Konsolidasi ini akan memperkuat struktur permodalan, SDM, management dan kecepatan dalam pengambilan keputusan bisnis, khususnya capex dan opex dalam pembangunan infrastruktur TIK khususnya di wilayah-wilayah yang saat ini belum selesai dibangun. Konsolidasi ini juga diharapkan dapat mendukung pemanfaatan teknologi baru dan memulai 5G deployment di Indonesia," ujarnya.

Hal senada disampaikan pengamat telekomunikasi Heru Sutadi yang menilai Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law) tidak memberikan manfaat dalam mendukung proses merger Indosat-Tri. Regulasi ini nyaris tidak berfungsi, padahal seharusnya memberi kepastian soal pengalihan spektrum frekuensi pascamerger.

"Ini karena frekuensi 5 MHz Indosat Ooredoo Hutchison tetap harus dikembalikan ke pemerintah. Apa yang terjadi pada merger Indosat-Tri serupa dengan merger XL Axiata - Axis Telekom Indonesia beberapa tahun lalu sebelum UU Ciptaker ada," kata dia.

Hal ini memberikan tanda bahwa UU Cipta Kerja nyaris belum memberikan perubahan signifikan dalam industri telekomunikasi di Indonesia, kata Heru yang juga menjabat Direktur Eksekutif ICT Institute.


 


 


 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN