Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menara BTS Telkomsel. (Foto: Telkomsel/IST)

Menara BTS Telkomsel. (Foto: Telkomsel/IST)

Ombudsman Dukung Kemkominfo Tegakkan Komitmen Pembangunan Operator Telko

Minggu, 13 Desember 2020 | 21:25 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Ombudsman Republik Indonesia mendukung langkah tegas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang memaksa operator telekomunikasi (telko) seluler berkomitmen untuk membangun layanannya di 3.435 daerah nonkomersial sebagai persyaratan perpanjangan izin pada frekuensi 800 Mhz, 900 Mhz, dan 1.800 Mhz.  

Seperti diketahui, pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), tengah mengevaluasi perpanjangan izin pita frekuensi radio (IPFR) para operator telko di tiga frekuensi tersebut. Pada periode 10 tahun kedua ke depan, operator dituntut berkomitmen  untuk membangun layanannya di 3.435 daerah nonkomersial dari 10 tahun sebelumnya terabaikan.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, komitmen  pembangunan di 3.435 daerah nonkomersial oleh operator bukan sekedar memenuhi kewajiban sesuai UU No 39 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telko), tetapi juga amanah konstitusi.

“Sekarang, pemerintah jangan main-main lagi mengenai komitmen pembangunan (telko). Masih adanya daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi merupakan bukti kebijakan Kemkominfo lama mengabaikan mandat universal service obligation (USO) dalam UU Telko,” ujar Alamsyah, dalam pernyataannya, Minggu (13/12).

Menurut dia, apa yang dilakukan Menkominfo sekarang untuk meminta komitmen pembagunan dari operator sudah benar. Menkominfo sadar manuver yang dilakukan operator telko pada 10 tahun lalu dengan menunda pembangunan layanan di daerah remote telah membawa dampak negatif bagi transformasi digital di Tanah Air.

Dahulu, menurut dia, operator telko banyak yang mengabaikan amanat UU Telekomunikasi. Mereka memegang izin penyelengaraan telekomunikasi secara nasional, namun yang dibangun hanya daerah yang menguntungkan dan mengabaikan daerah nonkomersial dan terpencil.

Ketika pandemi Covid-19 terjadi, pemerintah juga baru menyadari bahwa masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang dikorbankan oleh operator karena belum mendapatkan layanan telko.  Padahal, layanan telko merupakan hak dasar seluruh masyarakat.

Namun, karena prinsip dasar telekomunikasi universal service obligation (USO)  kerap diputar-putar, baru sekarang, operator telko juga merasakan dampaknya. Akibatnya, pemerintah pun dipaksa untuk membangun layanan telko di daerah nonkomersial.

Alamsyah pun meminta, Kemkominfo serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) tak boleh main-main lagi dalam meyediakan layanan telko. Tujuannya  agar transformasi digital yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo segera tercapai dan 3435 daerah terpencil dapat mendapatkan layanan telko.

Koreksi Kebijakan

Alamsyah juga menilai, kebijakan lama Kemkominfo tidak akurat dalam menyediakan skema alternatif layanan di daerah terpencil yang hingga kini belum mendapatkan layanan telko.

Banyak sekali infrastruktur telko dibangun untuk daerah terpencil, antara lain Palapa Ring. Namun hingga saat ini, kehadirannya belum menjadi solusi bagi penggelaran jaringan telko di daerah USO.

Sementara itu, saat ini, pemerintah meresponsnya dengan menganggarkan dana dari APBN untuk membangun jaringan telko di daerah USO. “Menurut saya, itu keliru. Sebab, pemerintah sudah memiliki dana USO dari operator telekomunikasi,” tuturnya.

Bahkan, Bakti diketahui sampai beriklan di beberapa stasiun TV nasional, sehingga terkesan melupakan tugas dan fungsi utamanya untuk membangun jaringan telko di daerah USO. Kebijakan lain yang dinilainya blunder adalah rencana Bakti untuk memiliki satelit.

"Saya sangat mengharapkan, Menkominfo Johnny G Plate membenahi kebijakan  masa lalu Kemkominfo dan Bakti yang tidak tepat. Tujuannya agar dana USO yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah USO,”pinta Alamsyah.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN