Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah platform OTT. (Sumber: openpr.com)

Sejumlah platform OTT. (Sumber: openpr.com)

PP Postelsiar Atur Kerja Sama OTT dan Operator Secara Adil

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:41 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah telah menerbitkan PP 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar). Penerbitan PP ini dinilai merupakan langkah maju pemerintah dalam mengatur kerja sama over-the-top (OTT) dan penyelenggara/operator telekomunikasi (telko) di Indonesia secara adil dan nondiskriminatif.

Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia pun kini bisa disebut memimpin (leading) dalam pengaturan OTT, terutama yang berskala global dan asing, agar tak merugikan pebisnis lokal, terutama operator telko.

Pengamat hukum telekomunikasi dari Pusat Informasi Hukum Indonesia (PIHI) Johny Siswadi berpendapat, PP 46/2021 pasal 15 sudah bagus karena mengatur kerja sama antara penyelenggara layanan OTT dengan operator telko di Indonesia.

“Jika merujuk Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, kesepakatan antarpihak itu bisa dilakukan secara tertulis maupun tak tertulis. Kesepakatan tertulis, atau tak tertulis itu sah,” ujar Johny, dalam pernyataannya, Kamis (25/2).

Dalam konteks OTT, lanjut dia, layanan mereka tak akan dapat diakses oleh masyarakat jika tidak terhubung dengan jaringan telko. Ketika operator telko membuka akses jaringannya menunjukkan bahwa antara OTT dan perusahaan telko telah terdapat kerja sama yang tak tertulis.

PP Postelsiar pasal 15 ayat (1) menyatakan, pelaku usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet (OTT) kepada pengguna di wilayah Indonesia melakukan kerja sama usaha dengan penyelenggara jaringan telko dan/atau penyelenggara jasa telko.

“Aspek pengaturan yang ingin diperkuat oleh pemerintah adalah dari sisi kerja samanya. Pemerintah mengatur kerja sama antara OTT dan operator telko, sehingga bersifat adil, wajar, dan nondiskriminatif. Kerja sama tersebut ditujukan untuk menjaga kualitas layanan,”tegas Komisioner BRTI periode 2018-2020 tersebut.

Untuk memenuhi prinsip adil, wajar, dan nondiskriminatif, Johny berpendapat, kerja sama antara penyelenggara OTT dan telko harus diformalkan secara tertulis. Adanya perjanjian formal diharapkan akan memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Kerja sama tersebut juga wajib memberikan manfaat kepada para pihak, sehingga tidak adil jika porsi terbesar keuntungan didapatkan oleh penyelenggara OTT. Padahal, porsi terbesar dari biaya dan investasi selama ini dibebankan kepada penyelenggara telko.

Nondiskriminatif

Karena itu, aspek nondiskriminatif juga harus ditegakkan. Penyelenggara OTT dan penyelenggara telko pun dilarang melakukan tindakan diskriminatif dengan keharusan semuanya bekerja sama.

PP Postelsiar juga mengatur kriteria penyelenggara OTT yang diwajibkan bekerja sama yang layanannya menjadi subtitusi layanan telko, platform konten layanan audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Sementara itu, penyelenggara OTT baru diwajibkan bekerja sama apabila telah memenuhi ketentuan kehadiran signifikan berdasarkan persentase trafik, jumlah pengguna harian aktif di Indonesia, dan/atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

PP Postelsiar juga dengan tegas mengatur pengecualian kewajiban kerja sama tersebut, yaitu bagi pelaku usaha yang merupakan pemilik dan/atau pengguna akun pada kanal media sosial, kanal platform konten, kanal marketplace, dan jenis kanal lainnya.

"Nantinya, jika ada OTT yang tak mau ditata, operator telko dapat melakukan penggelolaan bandwidth sesuai perundang-undangan. Posisi operator akan kuat untuk mengatur bandwidth sesuai pasal 15 ayat (2) dan (3) PP Postelsiar," tegas Johny.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN