Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Johnny G Plate (kiri) didampingi oleh Dirjen PPI Ahmad M Ramli (kanan) konferensi pers virtual persiapan ASO, Kamis (4/3),

Menkominfo Johnny G Plate (kiri) didampingi oleh Dirjen PPI Ahmad M Ramli (kanan) konferensi pers virtual persiapan ASO, Kamis (4/3),

Targetkan ASO Terealisasi 20 Bulan ke Depan, Kemkominfo Siapkan Infrastruktur Multipleksing

Kamis, 4 Maret 2021 | 19:11 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mulai menyiapkan infrastruktur multipleksing di 22 provinsi untuk implementasi migrasi televisi (TV) analog menjadi digital (analog switch off/ASO) yang ditargetkan terealisasi di Indonesia pada 2 November 2022.

Menteri Komunikai dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan, saat ini, pemerintah telah memiliki regulasinya dan tengah menyiapkan rencana seleksi penyelenggaraan multipleksing.

Multipleksing merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses beberapa sinyal pesan analog, atau aliran data digital lembaga penyiaran yang digabungkan menjadi satu sinyal.

“Tanggal 2 November 2020, Presiden RI telah mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekaligus merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” ujar Johnny, dalam Konferensi Pers Virtual Kesiapan Infrastruktur Multipleksing di 22 Provinsi untuk Mendukung Target ASO 2 November 2022, Kamis (4/3).

Menurut Menkominfo, UU Cipta Kerja (Ciptaker) Pasal 72, Angka 8, menyatakan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital, atau yang dikenal sebagai proses analog-switch-off (ASO) harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU Ciptaker berlaku. 

“Dengan demikian, kita memiliki waktu kurang lebih 20 bulan untuk meneruskan persiapan penghentian siaran televisi analog dan beralih sepenuhnya ke siaran digital di seluruh Indonesia,” imbuhnya, yang didampingi oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Ahmad M Ramli. 

Ketentuan mengenai migrasi penyiaran juga telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar).

“PP Postelsiar ini sangat penting bagi proses migrasi televisi digital karena secara spesifik mengatur mengenai multipleksing. Dalam pengoperasiannya, multipleksing menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas,” ujar Johnny.

Berbagi Infrastruktur

Menkominfo melanjutkan, penyelenggaraan multipleksing menjadi infrastruktur penting dalam ekosistem televisi digital dan terestrial. Dalam siaran TV analog yang selama ini digunakan, lembaga penyiaran harus membangun dan mengoperasikan infrastruktur pemancar secara sendiri-sendiri. 

“Setiap pemancar tersebut juga menggunakan kanal frekuensi radio masing-masing. Dua hal ini menyebabkan inefisiensi ganda, baik dari segi investasi infrastruktur yang besar, dan penggunaan spektrum frekuensi secara boros,” tandasnya.

Menurut Johnny, melalui migrasi ke televisi digital, ketidakefisienan akan teratasi melalui berbagi infrastruktur (infrastructure sharing) dalam konsep multipleksing. Dengan berbagi infrastruktur antarlembaga penyiaran dalam konsep multipleksing, satu kanal frekuensi dapat menyiarkan hingga sepuluh program secara bersamaan.

“Hal ini akan berimplikasi pada biaya infrastruktur yang lebih efisien serta penghematan spektrum frekuensi untuk keperluan, seperti pemanfaatan pita lebar jaringan telekomunikasi seluler,” jelasnya.

Dia menjelaskan, PP Postelsiar telah mengatur multipleksing bagi penyelenggara dalam jumlah terbatas. Bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), TVRI akan menjalankan siaran televisi digital sekaligus berperan menyelenggarakan multipleksing bagi lembaga penyiaran lain. 

“Bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Kemkominfo akan melaksanakan evaluasi dan seleksi untuk dapat menetapkan LPS sebagai penyelenggara multipleksing,” pungkas Menkominfo.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN