Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
(kiri-kanan): Ketua Forum Anak Nasional 2019-2021, Tirstania Faisa Adam; Pendiri dan Ketua dari Health Collaborative Center (HCC), Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi; dan Researcher Associate HCC, Bunga Pelangi dalam konferensi pers virtual untuk menyampaikan Hasil Survei  Penelitian Hak Kesehatan Anak Indonesia, pada 29 Juli 2021. ( Foto: Istimewa )

(kiri-kanan): Ketua Forum Anak Nasional 2019-2021, Tirstania Faisa Adam; Pendiri dan Ketua dari Health Collaborative Center (HCC), Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi; dan Researcher Associate HCC, Bunga Pelangi dalam konferensi pers virtual untuk menyampaikan Hasil Survei Penelitian Hak Kesehatan Anak Indonesia, pada 29 Juli 2021. ( Foto: Istimewa )

HCC Keluarkan 7 Rekomendasi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Indonesia

Jumat, 30 Juli 2021 | 08:45 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Studi literatur dan konsensus ahli yang dilakukan Health Collaborative Center (HCC) memberikan tujuh rekomendasi dan usulan logis untuk membantu Pemerintah Indonesia memaksimalkan upaya pemenuhan kesehatan anak Indonesia. Langkah ini menyusul hasil penelitian HCC, bahwa ada lima hak kesehatan anak Indonesia yang hingga kini belum dipenuhi oleh negara serta masih menghadapi banyak tantangan.

Ada pun lima hak anak kesehatan anak Indonesia itu terdiri atas (1) hak untuk terbebas dari masalah gizi buruk/gizi kurang, gizi lebih; (2) hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan secara umum dan layanan kesehatan mental pada anak belum terpenuhi secara optimal; (3) hak pengasuhan dari orang tua dan komunitas yang belum terlindungi; (4) hak terhadap akses pendidikan, terutama pendidikan kesehatan di lembaga pendidikan (sekolah) yang belum fokus; serta (5) hak untuk dilahirkan dengan selamat dan hidup dengan kualitas hidup sehat yang baik (mengingat angka kematian pada neonatal, bayi, balita masih sangat tinggi).

Menurut Founder dan Chairman HCC Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, studi itu dilakukan guna menjawab pertanyaan besar terkait apakah setelah 75 tahun merdeka, hak anak Indonesia sudah terlindungi dan dipenuhi oleh negara atau belum.

Berdasarkan analisis konsesus ahli secara daring serta kajian literatur dengan deskripsi makro, lima hak anak Indonesia yang belum terpenuhi ini adalah hak mendasar yang sebenarnya merupakan masalah klasik yang sudah dialami bangsa ini sejak puluhan tahun silam. Ini artinya ada poin-poin prinsip yang menurut konsensus ahli belum sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Dr Ray menambahkan konsensus ahli yang dicapai dari penelitian itu turut menghadirkan rekomendasi yang diharapkan dapat membantu negara memaksimalkan upaya pemenuhan kesehatan anak Indonesia.

Hasil konsensus ahli merekomendasi 7 intervensi yaitu: (1) Percepatan dan pengembangan integrasi program kesehatan anak dengan berbagai lintas sektor, (2) Mempererat komitmen pemangku kepentingan dalam penyelesaian persoalan kesehatan pada anak, (3) Pengembangan intervensi edukasi untuk masyarakat dan sasaran utama program kesehatan anak, (4) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk ketersediaan dan akses layanan kesehatan anak, (5) Mendorong inisiasi, pembuatan dan implementasi kebijakan berbasis bukti untuk mengatasi persoalan kesehatan anak, (6) Memperkuat desentralisasi program kesehatan anak sesuai dengan kebutuhan lokal, (7) Penyediaan/pengembangan fasilitas kesehatan ramah dan inklusif terhadap anak dengan disabilitas.

“Tujuh rekomendasi ini sangat dinamis namun esensial mengingat beberapa poin yang datang dari rekomendasi ahli adalah aspek yang selama ini belum jadi fokus prioritas, seperti kesehatan mental dan hak inklusivitas anak dengan disabilitas. Aspek penangan risiko anak Indonesia selama pandemi juga menjadi salah satu poin rekomendasi dalam pengembangan integrasi program kesehatan anak,” ujar Dr Ray dalam konferensi pers "Hasil Survei Penelitian Hak Kesehatan Anak Indonesia" yang digelar virtual dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, pada Kamis (29/7).

Masalah Kesehatan Anak

Menanggapi kondisi pandemi Covid-19, para ahli dan praktisi berpendapat bahwa hal tersebut dapat memperberat persoalan kesehatan anak. Secara spesifik, terdapat tiga dampak utama yakni kesehatan, psikologis dan tumbuh kembang anak.

“Para ahli dan praktisi juga menyatakan bahwa dapat dimungkinkan terjadi missing generation pada anak-anak yang lahir dan berkembang di masa pandemi,” tutur Dr Ray.

Sementara itu, Ketua Forum Anak Nasional 2019-2021, Tristania Faisa Adam dan salah seorang pakar yang terlibat dalam penelitian konsensus ahli Hak Kesehatan Anak mengungkapkan, populasi anak menjadi salah satu komponen masyarakat yang perlu mendapat perhatian ekstra dan prioritas. Pasalnya, anak adalah kelompok rentan yang sangat bergantung dari kebijakan dan perlindungan negara.

“Konsensus ahli dan rekomendasi dari penelitian ini sangat relevan dan dapat menjadi bagian dari kebijakan publik pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan hak anak Indonesia. Jadi jangan hanya melihat hasil penelitian ini sebagai rekomendasi diatas kertas saja, tapi keterlibatan 36 pakar dari 13 provinsi ini memiliki validitas kuat untuk didengarkan seluruh pihak terutama pemerintah,” katanya.

Sebagai informasi, tercatat ada 36 ahli dan praktisi kesehatan anak yang terlibat dalam penelitian ini dan berasal dari 13 provinsi di Indonesia, di antaranya adalah Aceh, Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Tengah, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan ragam profesi, ahli dan praktisi tersebut terdiri dari dokter spesialis anak, dokter umum, ahli gizi klinis, perawat, farmasis, psikolog klinis, konselor, promotor kesehatan, dosen, peneliti, konsultan, guru serta aktivis pergerakan dari organisasi masyarakat sipil kesehatan anak, gender dan berbasis keagamaan.

Di samping itu HCC meyakini, bahwa Konsensus Ahli dan Praktisi Kesehatan Anak dalam meninjau pemenuhan hak kesehatan anak dapat menjadi diskursus bersama lintas sektor untuk saling berkolaborasi dan mengoptimalkan kembali daya dan upaya untuk memenuhi hak-hak kesehatan anak. Lebih lagi, paket rekomendasi intervensi dari konsensus ini juga dapat menjadi acuan advokasi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi.

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN