Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Siapkan Insentif Fiskal, Pemerintah Harapkan 17 KEK Baru pada 2019

Rabu, 8 Juli 2015 | 16:55 WIB
ah (redaksi@investor.id)

JAKARTA – Pemerintah segera menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif fiskal dalam bentuk tax allowance dan tax holiday bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan pihaknya mengusulkan pemberian insentif (tax allowance) secara langsung bagi investor di KEK oleh Badan Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) di daerah sehingga akan mempermudah investor. Selain itu, investor di KEK yang mendapat izin prinsip (IP) agar bisa membentuk perusahaan terbatas (PT) dan disediakan lahan sehingga langsung bisa konstruksi.

“Saat ini ketika investor mendapat izin prinsip, mereka harus mengurus izin lainnya seperti izin usaha tetap dan izin operasional, baru bisa konstruksi. Jadi di KEK ini kami ingin dispesialkan. Setelah izin prinsip dapat, investor bisa langsung bangun konstruksi bahkan administrator KEK juga membantu mengurus izin-izin investor,” katanya di Jakarta, Rabu (8/7).

KEK juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan konsep integrasi antara industri manufaktur dan supporting industri. “Misalnya KEK berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tapi kebun sawitnya di luar KEK, tentu diharapkan kalau industrinya integrated dan punya added value, harusnya insentif KEK-nya tidak hanya diberikan pada yang berada dalam KEK saja,” tambahnya.

Kekhususan lain, adalah tidak berlakunya Daftar Negatif Investasi (DNI) di KEK. Selain itu, investasi di KEK juga bisa menggunakan pola kemitraan pemerintah-swasta (KPS), atau penunjukan langsung tanpa melalui tender terlebih dahulu. Selain itu, tidak menutup kemungkinan investor KEK mendapat tax holiday dengan beberapa syarat.

“Intinya kami mendorong terbangunnya infrastruktur sehingga akan mudah menarik investor masuk ke KEK. Sebagai contoh Sei Mangke itu kan dibangun untuk mengembangkan industri berbasis kelapa sawit dan karet, dia sudah otomatis mendapat tax allowence dan bisa juga tax holiday dengan ketentuan yang baru (relaksasi periode di atas 10 tahun),” paparnya.

Franky mengatakan, pada 2019 diharapkan akan ada 17 KEK baru di luar delapan KEK yang ada saat ini. 10 KEK di antaranya KEK pariwisata, sisanya KEK berbasis mineral, perikanan dan lainnya.

“Akan kami buat semenarik mungkin PP-nya, misalkan tentang properti, kepemilikan lahan secara umum 30 tahun plus 10 tahun perpanjanan maksimal 2 kali perpanjangan, artinya total 50 tahun. di KEK bagaimana jika ditetapkan 50 tahun sekaligus tapi bisa diperpanjang 15 tahun maksimal 2 kali perpanjangan atau total 80 tahun? Jadi tidak menutup kemungkinan itu menjadi daya tarik investor pariwisata untuk membangun hotel dan lain-lain,” katanya. (B1/yosi winosa/wbp)

Editor :

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN