Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

CSIS Ungkap 8 Masalah Pengembangan KEK

Selasa, 8 September 2015 | 15:08 WIB
ah (redaksi@investor.id)

MEDAN Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkap 8 isu dan tantangan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Padahal, alasan umum dari berkembangnya KEK di seluruh dunia mencakup pengembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

Hal itu diungkapkan Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang juga Kepala Departemen Ekonomi CSIS Jose Rizal Damuri pada acara Seminar Publik CSIS-USU bertema “Kawasan Ekonomi Khusus & Strategi di Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan”, di Medan, Selasa (8/9).

Advertisement

“Terdapat 8 isu dan tantangan pengembangan KEK berdasarkan kajian CSIS,” ujarnya.

Pertama, struktur kelembagaan, utamanya soal administrator terkait lambatnya proses pelimpahan kewenangan perizinan yang begitu banyak serta peningkatan kapasitas Administrator dalam menangani berbagai jenis perizinan. Lalu soal Badan Usaha Pengelola yang melihat pentingnya membentuk BUP permanen sedini mungkin yang mempraktikkan tata kelola yang baik serta memiliki ekspertise dalam membangun dan mengelola kawasan.

Kedua, koordinasi antar lembaga pemerintahan khususnya terkait sejumlah regulasi yang kurang bersahabat bagi iklim usaha dari pemda, lemahnya koordinasi antar institusi dalam proses pembangunan infrastruktur kawasan, dan koordinasi lembaga pemerintah di tingkat pusat yang masih kurang dalam penyusunan skema insentif.

Ketiga, sistem insentif dan peraturan yang hingga kini belum terdapat kejelasan mengenai detil dan besaran dari insentif fiskal yang akan diberikan bagi pengusaha dalam KEK, termasuk kejelasan pemberlakuan insentif non-fiskal.

Keempat, pembangunan infrastruktur mengingat terbatasnya sumber daya pemda untuk membangun infrastruktur, dan juga koordinasi yang lemah antar institusi.

Kelima, lokasi dan aglomerasi yaitu penentuan beberapa lokasi KEK yang belum memperhitungkan faktor keunggulan lokasi berdasarkan aglomerasi.

Keenam, akses ke pasar internasional dan domestik  harus dioptimalkan. Mengingat hanya KEK Sei Mangkei yang cukup dekat atau terintegrasi dengan jalur pelayaran internasional.

Ketujuh, ketenagakerjaan yang memerlukan rambu berupa kesepakatan awal yang menyangkut hubungan ketenagakerjaan yang berlaku di KEK. Misalnya, mengenai upah minimum, pesangon, dan lain sebagainya. Termasuk soal ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan di dalam KEK.

“Terakhir adalah soal isu lahan dan pertanahan dimana KEK didorong memberikan HGU untuk jangka waktu yang lebih panjang dibanding HGU yang berlaku diluar KEK, yaitu 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk 20 tahun,” ujar dia.

Usulan Pengembangan KEK

Senada dengan itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo mengusulkan beberapa langkah pengembangan KEK Sei Mangkei yang harus segera dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pertama, perubahan paradigma terhadap pendekatan pengembangan KEK, dari posisi semula yang mendorong swasta untuk lebih aktif masuk ke daerah, kini mendorong pemerintah untuk lebih aktif mengembangkan KEK, khususnya ke daerah yang selama ini belum optimal dikembangkan. Sehingga tercipta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

“Dalam hal ini, pemerintah didorong untuk memberikan berbagai dukungan, seperti dukungan politis, fasilitas infrastruktur, dan fiskal. Bahkan memulai pembangunan KEK di daerah-daerah yang belum diminati investor,” ujarnya.

Kedua, dukungan nyata dari akademisi untuk melakukan beberapa hal. Yaitu, penyediaan SDM handal yang dibutuhkan dari suatu wilayah KEK. Misalnya, dengan membangun politeknik dengan jurusan yang dibutuhkan oeh KEK terkait. Tujuannya, untuk meningkatkan ketersediaan SDM Administrator, SDM Badan Usaha Pengelola Pembangun KEK, dan juga SDM untuk pelaku usahanya di dalam KEK.

Berikutnya, dukungan kampus dan akademisi dalam hal penataan lingkungan di sekitar kawasan. Agar, KEK di daerah itu terlihat rapi dan pemberian pelayanan bagi investor di dalam KEK itu bisa diwujudkan secara optimal. Misalnya, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hiburan yang berstandar internasional.

Selanjutnya, perlunya melakukan optimalisasi dewan kawasan melalui hasil kajian akademisi dalam menentukan kebijakannya. Dalam hal ini, perguruan tinggi didorong untuk melakukan percepatan implementasi tugas tanggung jawab dewan kawasan KEK di daerah. seperti, percepatan pembebasan lahan, birokrasi dan perijinan, serta berbagai regulasi lain yang memerlukan pembahasan akademis.

“Karena masyarakat lebih memercayai hasil kajian akademis kampus, dengan demikian fokus utama dari percepatan KEK bisa terwujud,” tegasnya.

Badan Nasional KEK

Terkait kelembagaan, Wahyu mengusulkan, agar pemerintah meningkatkan kelembagaan KEK dari Dewan Nasional KEK menjadi Badan Nasional KEK. Sehingga memiliki ruang gerak dan kebijakan yang lebih optimal dalam mendorong percepatan pelaksanaan KEK di seluruh Indonesia. Pasalnya, dengan posisi Dewan Nasional KEK yang saat ini ada dibawah Kedeputian Menko Perekonomian, maka sangat sulit untuk mendorong percepatan itu terwujud.

“Bahkan saat rapat pun, Sekretaris Dewan Nasional KEK kesulitan menghadirkan deputi atau dirjen dari kementerian lain untuk membahas hal-hal krusial tentang pengembangan KEK. Jadi status Dewan Nasional KEK, kami dorong ditingkatkan menjadi Badan Nasional KEK yang langsung berada dibawah koordinasi presiden sehingga bisa melakukan koordinasi lintas instansi dan kementerian,” papar dia. (*/gor)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN