Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

RPP KEK Sorong Segera Diajukan ke Presiden

Selasa, 5 Juli 2016 | 14:56 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA – Pemerintah melihat masih ada beberapa masalah penting terkait pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK), di antaranya soal pengadaan tanah atau lahan, industri jangkar (anchor industry) yang akan menjadi pioneer dan penopang utama KEK, infrastruktur pendukung, serta persoalan administratif.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, untuk Sorong, seluruh persyaratan administratif sudah lengkap dan rakor menyetujui untuk mengajukan rancangan peraturan pemerintah (RPP) ke Presiden Joko Widodo sehingga resmi ditetapkan sebagai KEK.

 

“Kami setujui Sorong sebagai KEK dan segera diproses peraturannya,” kata dia di Jakarta, baru-baru ini.

 

Kesiapan lahan dan infrastruktur di KEK Sorong nantinya akan mencakup area seluas 523,7 hektare (ha). Adapun rencana pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur akan terbagi menjadi dua tahap, yaitu di tahun 2017-2018 dan 2019-2020. PT PLN juga sudah siap untuk menyediakan listrik sebanyak 40 MW, sementara infrastruktur juga akan segera dibenahi.

 

“Status tanah penting karena isu ini sering menjadi masalah di Papua, “ kata Ketua Bappenas Sofyan Djalil.

 

Di luar itu, Menteri Perdagangan Tom Lembong menambahkan, “Potensi pariwisata di Papua juga besar. Jangan sampai KEK merusak lingkungan dan merusak potensi wisata yang ada”.

 

“Saya atas nama masyarakat Sorong berterima kasih dan ini menjadi hadiah Idul Fitri bagi kami,” kata Bupati Sorong Stepanus Malak dengan gembira menanggapi hasil keputusan rapat tersebut.

 

Sementara Merauke belum dapat diputuskan dalam rapat kemarin, Rabu (29/6) karena masih membutuhkan kajian teknis. Secara administrasi, syarat yang belum lengkap adalah dokumen AMDAL, tapi perlu dilihat lagi apakah ada hal lain yang perlu dibicarakan, seperti infrastruktur jalan dan lainnya.

 

”(Yang pasti) jangan meragukan pemerintah untuk memproses KEK Merauke. Karena secara prinsip, kami sepakat Merauke untuk jadi KEK. Hanya perlu rapat teknis dan kita duduk sekali lagi untuk memutuskan,” kata Darmin. (yos)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN