Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Anggaran Lebih Transparan dan Tracebility-nya Bagus

Kamis, 22 Februari 2018 | 11:57 WIB
Oleh Imam Suhartadi dan Thomas Harefa

Sedangkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, kebijakan penggunaan kartu kredit untuk pengeluaran operasional pemerintah bisa membuat penggunaan anggaran lebih transparan dan tracebility-nya bagus.

 

Kementerian Keuangan bisa melakukan penelusuran belanja ke merchant dengan sistem elektronik, dibandingkan melalui cash yang sulit dilacak dan potensi fraudnya besar (kuitansi palsu misalnya). Artinya, kebijakan ini otomatis bisa menghemat belanja kementerian/ lembaga yang nilainya sekitar Rp 847,4 triliun dalam APBN 2018.

 

Dampak positif kedua adalah meningkatkan pertumbuhan bisnis kartu kredit bank BUMN. Ia mengungkapkan, pada 2017, jumlah kartu kredit menurun 162.000 kartu menjadi total 17,1 juta kartu dibanding tahun sebelumnya.

 

“Penurunan bisnis kartu kredit selain faktor daya beli masyarakat juga berkaitan dengan keterbukaan informasi perpajakan. Nasabah kelas menengah atas khawatir transaksinya akan diintip. Dengan adanya kebijakan baru ini, bisnis kartu kredit bank BUMN setidaknya masih bisa untung,” kata Bhima kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (21/2). (c01/ant/sumber lain/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN