Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar memberi sambutan di peringatan Sewindu UU Desa yang digelar di Desa Adat Kasepuhan Ciptagelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, 15 Januari 2022.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar memberi sambutan di peringatan Sewindu UU Desa yang digelar di Desa Adat Kasepuhan Ciptagelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, 15 Januari 2022.

Menteri Desa: Belum Perlu UU Baru untuk Mengatur BUM Desa

Jumat, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar  menegaskan,  belum perlu dibuat undang-undang ((UU) baru yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Alasannya, regulasi terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang tercantum dalam Undang-undang Cipta Kerja sudah holistik dan komprehensif.

“Harapan masyarakat desa dan pengelola BUM Desa yang ingin mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum BUM Desa, sudah terpenuhi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari seluruh aturan yang sudah ada, Pemerintah menilai bahwa ruang lingkup pengaturan terkait BUM Desa sudah holistik dan komprehensif,” ujar Halim dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (21/1).

Menurutnya, regulasi yang terkait BUM Desa sudah lengkap. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa telah mengatur berbagai hal terkait kelembagaan, permodalan, kerja sama, pertanggungjawaban, pembinaan, hingga pengembangan BUM Desa.

Gus Halim menambahkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah juga telah memberikan ruang yang cukup luas bagi BUM Desa untuk melakukan berbagai usaha sebagaimana diakomodasi dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, PP Nomor 19 Tahun 2021, PP Nomor 23 Tahun 2021, PP Nomor 29 Tahun 2021, dan PP Nomor 30 Tahun 2021.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah pengawasan pada tingkat implementasi oleh seluruh stakeholder termasuk para pimpinan dan Anggota DPR RI, serta pimpinan dan anggota DPD RI. Sehingga, apabila didalam PP dirasa masih ada yang kurang, atau dibutuhkan peraturan yang lebih teknis dan praktis, nanti bisa dengan peraturan Menteri desa,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Badikenita Putri Sitepu mengatakan undang-undang cipta kerja hanya mencantumkan satu pasal yakni pasal 87 yang secara eksplisit mengatur bumdes, untuk kemudian mendelegasikan peraturan lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Menurutnya, kompleksitas BUM Desa tidak cukup hanya dengan peraturan pemerintah (PP).

Ruang lingkup materi tentang BUM Desa cukup luas, sehingga akan lebih ideal jika pengaturannya terbentuk dalam undang-undang khusus mengatur tentang itu. Adapun RUU usulan DPD terdiri 14 bab dan 73 pasal yang meliputi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelembagaan, unit usaha pengelolaan, tata Kelola, fasilitas pendampingan, kepailitan, penggabungan dan pembubaran.

Dia menuturkan bila menggunakan pendekatan komparatif, peraturan tentang BUMN itu telah diatur dalam bentuk satu undang-undang. Begitu juga dengan BUMD yang telah diatur dalam 1 bab khusus dalam UU tentang Pemda.

“Seharusnya norma yang mengatur BUM Desa harus sama kuat dengan norrma yang mengatur BUMN dan BUMD mengingat ketiganya merupakan badan hukum dengan modal mayoritas dari negara, sehingga harus memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat,” ujarnya.

Sebagai informasi, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BUM Desa telah sah dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan demikian, BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis. Disusul kemudian diterbitkannya Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 yang mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Hingga saat ini, Kemendesa PDTT terus bekerja membuka pendaftaran bagi BUM Desa untuk menjadi badan hukum. Selain itu dilakukan pendataan jenis usaha, omset, nilai aset serta kondisi objektif BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID). Pendataan ini untuk memastikan jika BUM Desa memang sehat secara ekonomi. (ark)

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN