Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Kementerian Keuangan. (Foto: IST)

Ilustrasi Kementerian Keuangan. (Foto: IST)

Pantau Konflik Rusia-Ukraina, Pemerintah Janji Terus Kalibrasi Kebijakan

Jumat, 18 Maret 2022 | 11:56 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA- Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan, Wempi Saputra menyatakan, pemerintah akan terus melakukan kalibrasi kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari konflik antara Ukraina-Rusia pada Indonesia.

Ia menjelaskan,  pemerintah terus mengamati berbagai perkembangan termasuk invasi Rusia ke Ukraina. Alhasil kalibrasi kebijakan sangat diperlukan mengingat besarnya potensi gejolak dan efek dari perang antara Ukraina dan Rusia. Pemerintah berusaha menyiapkan penyangga.

“Kita tidak tahu volatilitasnya akan sampai di mana tapi pemerintah sudah bersiap, buffer-nya sudah disiapkan sejak sekarang. Bagaimana cara mengatasinya kalau nanti off setnya negatif, maka bagaimana cara kita menutupinya” tuturnya, Kamis (17/3).

Kalibrasi kebijakan juga dilakukan untuk  mengantisipasi  dampak positif dari perang Ukraina dan Rusia bagi Indonesia.  Dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk persiapan di masa yang lebih sulit.

Sejauh ini, dampak konflik antara Rusia dan Ukraina telah terlihat dari adanya peningkatan inflasi dan gangguan suplai energi di tingkat global. Kendati begitu, dalam konteks jangka pendek satu sampai dua bulan ke depan pemerintah mewaspadai dampak dari suplai akibat proses ekspor dan impor yang terganggu. “Kita cek apa mungkin dari komoditas seperti gandum atau bahan semi konduktor seperti paladium dan harga energi,” ujarnya.

Ia mengatakan yang paling sensitif, kenaikan harga minyak dunia yang mencapai di atas 100 dolar AS per barel sehingga berpotensi memberikan dampak pada subsidi serta pendapatan di PNBP.

Sementara untuk harga pangan, Wempi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk melakukan kalibrasi terhadap kebutuhan domestik. “Tentunya akan ada shock barangkali yang kita perkirakan dalam tiga sampai empat bulan ke depan,” tegasnya.

Untuk memitigasi rantai pasok yang terganggu akibat dijatuhkannya sanski oleh negara negara kepada Rusia, maka pemerintah akan terus melakukan komunikasi-komunikasi dan mencari altenatif-alternatif kebijakan untuk pengadaan bahan pangan dan ketersediaan bagi domestik. “Ini semua masuk dalam koridor dan pantauan kebijakan kita. Mudah-mudahan semua bisa terkendali. Alternatif penyediaan harga bahan pangan sudah kita pikirkan,”ucapnya.

 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN