Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menaker M Hanif Dhakiri. Foto: Emral

Menaker M Hanif Dhakiri. Foto: Emral

Menaker: THR Wajib Dibayarkan

Senin, 20 Mei 2019 | 08:54 WIB
TRY ,ARK

JAKARTA – Kementerian Ketengakerjaan (Kemenaker) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019. SE Pelaksanaan THR yang ditandatangani pada 14 Mei 2019 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja /buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam keterangannya, Jumat (17/5).

Ia mengatakan, SE pelaksanaan THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri 1440 Hijriyah. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus berhak mendapatkan THR.

"Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi, saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," ucap Hanif.

Tepat Waktu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan radiogram nomor 188.3/3890/SJ untuk seluruh gubernur maupun bupati/wali kota agar tepat waktu membayar Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam radiogram tersebut, Tjahjo meminta kepala daerah untuk memperhatikan sejumlah hal terkait pencairan THR dan gaji ke-13, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019. Pertama, kepala daerah diminta untuk menghitung besaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS di daerahnya,

Kepala Biro Kepala Daerah (KDH)/ wakil KDH, dan pimpinan/Anggota DPRD yang besarannya dihitung meliputi unsur gaji pokok/ uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

“Gaji dan tunjangan ke-13 sebagaimana yang dimaksud dibayarkan pada Juni 2019, sedangkan pembayaran THR dibayarkan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah,” kata Tjahjo seperti dikutip laman Setkab, Kamis (16/5).

Selanjutnya, bagi daerah yang belum atau tidak cukup menganggarkan pendanaan gaji dan tunjangan ke-13 ser ta THR PNS sebagaimana yang dimaksud dalam APBD, agar menyediakan anggaran yang dimaksud dengan cara melakukan perubahan penjabaran APBD terlebih dahulu.

"Agar menyediakan anggaran yang dimaksud dengan cara melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019," jelasnya.

Penyediaan anggaran yang dimaksud adalah dapat dilakukan melalui pergeseran dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang program dan kegiatan, serta dapat menggunakan kas yang tersedia.

Terakhir, teknis pemberian dan tunjangan ke-13 serta THR diatur dengan Peraturan Kepada Daerah (Perkada). Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan revisi atas aturan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang tertuang dalam PP nomor 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunan segera rampung.

“Sedang direvisi dan hampir selesai bahkan keluar satu dua hari ini. Dan pemda sudah bisa melakukan pembayaran melalui peraturan kepala daerah," jelas Menkeu, Rabu (15/5).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN